Berita Terkini

Surabaya - PT ASDP cabang Surabaya memperkirakan puncak arus mudik ke Pulau Madura pada H-2 lebaran. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, ASDP akan mengoperasikan 18 kapal.

"Kita perkirakan H-2 adalah puncak arus mudik. Kawasan dermaga ujung benar-benar meningkat," kata Kepala Cabang PT ASDP Surabaya, Prasetyo saat ditemui detiksurabaya.com di Dermaga Ujung Surabaya, Minggu (14/9/2008).

Pihaknya kata Prasetyo, memperkirakan jumlah pemudik lebaran tahun ini akan naik 10 persen dari pada lebaran tahun kemarin. Jumlah pemudik pejalan kaki tahun lalu sebanyak 79 ribu.

Untuk itu, berbagai skenario telah disiapkan PT ASDP. Jika arus padat, ASDP menyiapkan empat dermaga yang ada digunakan semua. 18 Kapal yang ada akan dioperasikan dan mereka juga akan melakukan sandar tandem artinya satu dermaga digunakan dua kapal.

"Terminal bus yang ada, saat padat akan kita gunakan untuk tempat parkir sepeda motor. Dan jika sangat padat, satu kapal kita gunakan untuk mengangkut sepeda motor," ungkapnya.

Prasetyo juga menjamin tiket penyeberangan lebaran ini tidak akan mengalami kenaikan. Harga tiket menurutnya tetap sama dengan harga tiket regular.

"Tidak ada kenaikan harga tiket. Masyarakat jangan khawatir harga tetap sama," tandasnya.

Jika ada pihak yang bermain-main dengan harga tiket, PT ASDP tidak segan-segan untuk memberi sanksi. Penumpang dewasa harga tiketnya Rp 4.000 dan anak-anak Rp 3.000. Roda dua Rp 6.000. Roda dua diatas 500 cc dan kendaraan roda tiga Rp 13.000. Untuk mobil penumpang seperti sedan, jeep, minicab mikrolet Rp 73 ribu, dan bus Rp 132 ribu.

Jakarta - Apa penyebab tewasnya 6 orang korban main petasan di Pamulang? Anak-anak yang rata-rata berusia 13 tahun ini takut ditangkap polisi saat bermain petasan. Akhirnya mereka pun kabur dan terjun ke danau Sasak Tinggi. Byuuur!

"Main petasan saja mereka. Mereka ramai-ramai main petasan terus kita datang dan mereka kabur," ujar Kanit Reskrim Polsek Pamulang Iptu Agus Suyanto kepada detikcom, Minggu (14/9/2008).

Pukul 06.00 WIB, 20 personel kepolisian turun ke lapangan untuk mengamankan situasi karena banyaknya petasan yang dimainkan oleh bocah-bocah tersebut. Karena melihat banyak polisi yang datang ke lokasi, sebagian lompat ke danau dan lainnya memilih kabur.

"Mereka takut dan lari sana sini. Ada 7 yang lompat ke danau," katanya.

Hinggap kini lokasi kejadian sudah aman meski masih macet. 6 Orang korban tewas sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah duka.

Jakarta - Polisi memeriksa 11 orang terkait tawuran di Pamulang, Tangerang, Banten, yang menyebabkan 6 orang tewas. Meski diperiksa, hingga kini tidak ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Mereka sebagai saksi. Tak ada tersangka karena tidak terkait tindak pidana," kata Kanit Reskrim Polsek Pamulang Iptu Agus Suyanto kepada detikcom, Minggu (14/9/2008).

Tawuran di Pamulang terjadi pukul 06.00 WIB. Bocah-bocah berumur sekitar 13-17 tahun bermain petasan hingga menimbulkan tawuran. Mereka berlarian saat polisi datang.

Sebanyak 7 orang menceburkan diri ke Situ Sasak Tinggi. Karena tak bisa berenang 6 orang tewas tenggelam. 1 Orang dalam kondisi kritis dirawat di RS Bhineka Bhakti Husada.

Soetrisno Bachir Minta Nasehat Dari Gus Dur

Jakarta - Menjelang Pemilu 2009, dukungan dari tokoh masyarakat yang punya pengaruh besar seperti Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Abdurahman Wahid alias Gus Dur menjadi incaran banyak pihak. Setelah Yusril Ihza Mahendra, giliran Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir berbuka puasa bersama dengan Gus Dur, Ahad (7/9).

Secara terus terang Soetrisno Bachir menyatakan keinginannya mendapat dukungan dari Gus Dur. Soetrisno Bachir mengaku ingin banyak belajar serta meminta nasehat dan pandangan tentang masa depan bangsa.

Gus Dur mengaku kecewa dengan sikap Komisi Pemilihan Umum yang dianggapnya curang hingga ia tak dapat maju sebagai calon presiden di Pemilu 2009. Situasi ini dimanfaatkan tokoh yang hendak maju sebagai capres untuk meraup dukungan apalagi Gus Dur dikenal dekat dengan berbagai kiai dan tokoh masyarakat di penjuru Tanah Air.

Dua Jaksa Kejagung Dipecat

Jakarta - Berakhir sudah karier dua jaksa Kejaksaan Agung yang terlibat kasus pemerasan terhadap mantan Dirut Jamsostek Ahmad Djunaidi. Kedua jaksa tersebut adalah Burdju Ronni Allan Felix dan Cecep Sunarto. Keduanya resmi dipecat sebagai jaksa tanggal 25 Agustus 2008.

Pemecatan tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji saat memberikan jawaban tertulis pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2008).

"Burdju Ronni Allan Felix berdasarkan keputusan JA nomor Kep 088/A/JAKARTA A/08/2008 tanggal 25 agustus 2008 diberhentikan tidak hormat," katanya.

Menurut Hendarman, Burdju yang sempat menjadi pemimpin paduan suara Kejagung tengah menjalani hukuman penjara 1 tahun 8 bulan dan denda Rp 150 juta. Hal itu berdasarkan putusan MA 24 Oktober 2007.

Sedangkan Cecep diberhentikan berdasarkan keputusan JA Kep 089/A/JAKARTA A/08/2008. Cecep menjalani berat hukuman yang sama dengan Burdju. Bedanya, hukuman tersebut dijatuhkan berdasarkan putusan PN Jaksel tanggal 23 Februari 2008 karena Cecep tidak mengajukan kasasi.

Sementara mengenai jaksa yang tekait kasus aliran dana BI, jaksa Urip Tri Gunawan, dinyatakan telah diberhentikan sementara. "Pada pasal 25 ayat 1 UU no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, Urip baru diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)," jelas Hendarman.

Sedangkan tindak lanjut pemeriksaan internal terhadap jaksa yang lainnya dalam kasus Urip akan dilakukan lewat pemeriksaan saksi antara lain Artalyta Suryani serta mempelajari pertimbangan putusan pengadilan atas Artalyta dan Urip.

Penemu Super Toy Diisukan Hilang

Jakarta - Penemu padi Super Toy HL2 Supriyadi alias Toyong sudah dua pekan tidak pulang ke rumah. Di manakah dia? Komisaris PT Sarana Harapan Indopangan (SHI) Heru Lelono tidak percaya Supriyadi hilang.

"Hilang? Memangnya dia David Copperfield?" kata Heru.

Sayang Heru tidak mau mengurai di mana keberadaan Toyong ini. Ia juga tidak bersedia mengungkapkan kapan terakhir bertemu dengan pria lulusan STM Bangunan tersebut. "Untuk apa sih nanyain yang bersangkutan?" kritik Heru.

Staf ahli otonomi daerah SBY ini lantas menyatakan yang berhak menjawab mengenai Toyong adalah Direktur Utama (Dirut) SHI Iswahyudi.

"Yang bersangkutan adalah karyawan SHI, jadi pertanyaan tentang Super Toy yang jawab adalah SHI, dan diputuskan karena terjadi pemberitaan yang aneh-aneh maka pernyataan hanya akan dikeluarkan oleh CEO," pungkas Heru.

Iswahyudi sendiri hingga kini belum bisa dikontak. Saat ditelepon handphonenya tidak aktif.
Ayah Toyong, Basiran, mengaku anaknya sudah dua minggu ini tidak pulang ke rumah. Ia juga tidak tahu di mana keberadaan si penemu Super Toy itu. "Mungkin di Jakarta, kalau nggak, mungkin ke luar pulau untuk ngurusi tanamannya," kata Basiran.

Kendati tidak tahu persis di mana sang anak berada, Basiran optimistis Toyong akan pulang sebelum lebaran. Namun sejumlah media massa memberitakan Toyong menghilang. Sekadar catatan, sebelumnya penemu blue energy Joko Suprapto juga membuat geger karena menghilang saat produknya akan dipamerkan dalam peringatan 100 tahun hari Kebangkitan Nasional.

Bachrum Siregar caleg PKB

Jakarta - Anggota Komisi I FPBR Bachrum Siregar masuk dalam daftar caleg PKB. Hal ini diketahui ketika ia hadir dalam acara Bai'at dan Penandatangan Pakta Integritas Anti Korupsi Caleg PKB 2009 di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Minggu (7/9/2008). Sekjen PBR Rusman Ali pun mengaku akan segera akan me-recall kenggotaan Bachrum dari fraksi.

"Saya belum tahu dia masuk PKB, besok atau lusa saya akan panggil dia, jika ternyata benar partai akan me-recall secepatnya," ujar Rusman Ali saat dihubungi detikcom, Senin (8/9/2008).

Menurut Rusman, penarikan ini juga berlaku bagi anggota partainya yang menyeberang ke partai lain.

"Teman-teman, baik di DPR, DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II yang pindah akan diminta untuk  mengundurkan diri, jika tidak partai akan me-recall secepatnya," ujar Rusman.

Bachrum Siregar adalah caleg PBR nomor 2 Dapil Sumatera Utara II. Ia masuk DPR RI menggantikan Nazaruddin Pasaribu  (nomor 1) yang meninggal dunia.  

Sidang Habib Rizieq Dengarkan 9 Saksi

Jakarta - Sidang rusuh Monas dengan tersangka Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq akan menghadirkan 9 saksi. Sidang masih dijaga cukup ketat. 2 satuan setingkat kompi (SSK) atau 180 polisi dikerahkan.

Menurut JPU Teguh Suhendro di persidangan rusuh Monas yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta, Senin (8/9/2008), pukul 10.55 WIB rencananya akan dihadirkan 10 saksi. Namun, yang hadir hanya 9 saksi.

Saksi pertama adalah penyidik dari Polda Metro Jaya bernama Sumaryono. Sumaryono mengatakan saat menggeledah kantor FPI atau kediaman Habib Rizieq, ada 229 penyidik diterjunkan Polda Metro Jaya.

Dalam penggeledahan itu, polisi menyita barang bukti berupa 2 VCD.

"Salah satu barang bukti yaitu VCD, setelah kita putar itu menggambarkan kerusuhan 1 Juni. Ada 1 VCD lagi, menggambarkan perjalanan massa FPI dari kantor FPI menuju Istiqlal dan sampai terjadinya kerusuhan di Monas," ujar Sumaryono.

sidang yang dipimpin hakim Panusunan Harahap ini tidak seketat biasanya. Polisi yang biasanya diterjunkan lebih dari 2 SSK kali ini menyusut hanya 2 SSK, yang berjaga di beberapa titik di lokasi pengadilan.

Yaitu dari gerbang, parkiran hingga selasar lantai 2 tempat persidangan digelar. Massa FPI, kendati memenuhi ruang sidang, tidak sampai meluber ke luar ruang sidang.

Jakarta - Herlina (55), warga Radio Dalam, Jakarta Selatan, beruntung dapat lolos dari aksi perampokan di dalam taksi. Pelaku utama ternyata bekerjasama dengan sopir dengan lebih dulu bersembunyi di bagasi taksi.

"Saya masuk bagasi mobil di Melawai. Janjian dulu sama sopir," kata pelaku bernama Erlan (29), di Mapolres Jakarta Selatan, Jl Wijaya II, Sabtu (6/9/2008) malam.

Ketika taksi berhenti di Jl Petogogan I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sopir taksi Celebrity bernopol B 1774 IE itu pun membuka pintu bagasi otomatis. Lalu Erla turun dengan berpura-pura menjadi warga yang mendekati taksi sedang berhenti.

"Seakan-akan taksi mogok," imbuh Erlan.

Langsung saja Erlan membuka pintu belakang sebelah kiri dan menodongkan pisau ke perut Herlina, yang naik taksi dari Melawai, kawasan Blok M, menuju rumahnya.

Herlina berhasil ke luar dari pintu taksi sebelah kanan sambil berteriak minta tolong. Kontan saja warga yang mendengar teriakan itu menghajar Erlan beramai-ramai.

Setelah babak belur, Erlan pun berkicau, kalau dirinya telah bekerja sama dengan sopir taksi yang diketahui bernama Sonny. Sonny pun menjadi bulan-bulanan warga.

Erlan dan Sonny kemudian diserahkan ke Polres Jaksel yang hanya berjarak tidak lebih dari 300 meter dari TKP. Saat ditanya wartawan, Erlan mengaku telah melakukan perampokan seperti ini berkali-kali.

Warga Asli Palembang ini terlebih dahulu bekerja sama dengan Sopir dengan janji hasil rampokan dibagi dua.

"Apes berhentinya kok di tengah warga. Biasanya berhentinya mobil di tanah kosong," ucapnya menyesal.

Jakarta - Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menyatakan mendukung Yusril Ihza Mahendra untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2009. Hal ini dinilai wajar, sebab Gur Dur mendukung siapapun yang sowan kepadanya.

"Hal yang wajar lah semua orang meminta dukungan Gus Dur. Termasuk KPU, seharusnya harus minta dukungan Gur Dur," kata Ketua Lembaga Hukum dan HAM (LakumHAM) DPP PKB, Ikhsan Abdullah, Sabtu (6/9/2008).

Namun, kata Ikhsan, hubungan Gus Dur dengan Yusril tidak terlalu dekat, setidaknya dalam dua tahun terakhir. Gus Dur jarang menjalin komunikasi dengan Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

"Tapi dilihat dari perspektif Pemilu 2009, bisa saja itu terjadi. Pak Yusril mendekati tokoh yang dianggap paling menguntungkan, karena beliau masih belum teruji sebagai presiden," imbuh Ikhsan.

Senada dengan Gus Dur, Ikhsan pun mengatakan, dukungan Gus Dur itu baru akan ditegaskan lagi jika paman Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar itu tidak mencalonkan sendiri menjadi presiden.

"Dulu waktu 2004, dengan berbagai ketentuan yang ada, ternyata tidak mengizinkan Gus Dur ikut dalam kompetisi pencalonan presiden. Jadi apabila tidak dimungkinkan mencalonkan diri, ya, maka otomatis beliau mendukung," ujarnya.

Jakarta - Suasana politik di Sumatera Selatan pasca pencoblosan 4 September 2008 lalu kian memanas, apalagi akibat hitungan cepat oleh sejumlah lembaga survey sudah terbangun opini di masyarakat sudah ada pemenangnya.

Kedua kubu, yakni Aldy (Alex Noerdin-Eddy Yusuf) maupun Sohe (Syahrial Oesman-Helmy Yahya) mengklaim menang bila berdasarkan survey. Oleh kondisi itu, tampaknya KPUD Sumsel akan mempercepat pengumuman penghitungan suara.

Rekapitulasi penghitungan suara akan dilakukan mulai Senin hingga Jumat, 8-12 September 2008 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota KPUD Sumsel Divisi Hukum Helmi Ibrahim kepada pers, Sabtu (06/09/2008).

Menurut Helmi, keputusan tersebut didasarkan hasil pengawasan KPUD Sumsel di kabupaten dan kota seluruh panitia pemilihan kecamatan (PPK) telah menyelesaikan rekapitulasinya, sehari setelah pemilihan.

Selain itu, dipercepatnya tahapan rekapitulasi tersebut guna memberikan rasa tenang dan kepastian kepada masyarakat tentang hasil Pilgub Sumsel, terkait adanya dua hasil penghitungan cepat yang berbeda di masyarakat.

KPUD Sumsel meminta KPUD kabupaten dan kota segera melakukan rapat pleno penetapan dan mengirimkan hasilnya ke KPUD Sumsel paling lambat tanggal 8 September.

Jelang Pemilihan Pemilu

Jakarta - Penetapan alat mencontreng yang digunakan untuk menandai surat suara pada Pemilu 2009 mendatang diperkirakan membuat anggaran membengkak. Hingga saat ini KPU masih belum menentukan alat yang akan digunakan dari 2 opsi, yaitu pulpen atau stabillo.

"Kalau pulpen harus ada standar yang sama, karena ini akan rawan improvisasi yang akan menganggu jenis surat suara dan yang pasti dari sisi anggaran juga akan membengkak," ujar Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Jeirry Sumampaw, Minggu (7/9/2008).

"Sedangkan stabillo lebih masalah lagi. Harus ada distribusi yang merata ke
semua daerah, karena tidak semua daerah memiliki atau bahkan mengenal
stabillo," imbuhnya.

Dengan prediksi membengkaknya anggaran karena alat tersebut, maka semangat UU yang pada awalnya adalah untuk mempermudah dan menghemat anggaran menjadi tidak sesuai.

"Oleh karena itu anggaran pasti membesar sehingga semangat yang dulu untuk
menghemat tidak terpenuhi, jadi tidak sesuai," tandasnya.

Jakarta - Gempa berkekuatan 5,3 pada Skala Richter mengguncang Maluku. Belum diketahui dampak dari peristiwa alam tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), gempa tersebut terjadi Minggu (7/9/2008) sekitar pukul 06.02 WIB.

Titik pusat gempa berada di 77 Km barat laut Saumlaki-Maluku atau 7.37 LS - 130.96 BT. Gempa terjadi pada kedalaman 10 Km.

Muchdi Korban Orang Berkuasa?

JAKARTA - Mayjen (pur) Muchdi Purwopranjono, terdakwa kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, mulai memberikan perlawanan. Didakwa sebagai orang yang memberikan kesempatan kepada Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana 20 tahun, untuk membunuh Munir, Muchdi menilai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) itu penuh kejanggalan.

Karena banyaknya kejanggalan dalam dakwaan JPU dan dalam pengungkapan kasus Munir, kuasa hukum Muchdi bahkan menyebut kliennya sebagai korban rekayasa pembunuh Munir yang sebenarnya. "Kejanggalan-kejanggalan yang ada menunjukkan bahwa pelaku adalah orang yang kuat," kata M. Luthfie Hakim, kuasa hukum Muchdi, setelah sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan (eksepsi) terdakwa di Ruang Garuda Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin (2/9).

Lantas, siapa ''orang kuat" yang telah mengorbankan mantan deputi V/penggalangan Badan Intelijen Negara (BIN) itu? Luthfie enggan menjawab. "Saya tidak bisa mengatakan," kilahnya.

Dalam eksepsi setebal 33 halaman yang dibacakan bergantian oleh tiga di antara 17 kuasa hukumnya, Muchdi membantah motif sakit hati dan dendam untuk menghabisi Munir. Hal itu ditunjukkan dengan kesalahan fatal dalam surat dakwaan yang menyebutkan saat terjadi penculikan 13 aktivis pada 1997 dan 1998, terdakwa Muchdi menjabat Danjen Kopassus. Menurut kuasa hukumnya, saat terjadi penculikan aktivis, Muchdi belum menjabat Danjen Kopassus, melainkan menjabat Pangdam VI/Tangjungpura Kalimantan sejak pertengahan 1997 hingga 28 Maret 1998.

Selain itu, pergantian Muchdi sebagai Danjen Kopassus juga tidak ada sangkut pautnya dengan kasus penculikan, melainkan semata karena pergantian pemerintahan dari Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie. "Pergantian sebagai Danjen Kopassus juga tidak menamatkan karirnya sebagai militer karena pada hari yang sama terdakwa diangkat sebagai wakil inspektur jenderal TNI," jelas Luthfie, lantas menyebutkan bahwa kesalahan tersebut menunjukkan dakwaan JPU tidak cermat dan harus batal demi hukum.

Bagaimana tanggapan JPU? Meski dakwaan dinilai memiliki banyak kelemahan, JPU tidak gentar. Mereka bahkan siap memberikan tanggapan atas eksepsi dalam sidang Kamis besok (4/9).

Tentang pernyataan kuasa hukum bahwa pergantian Muchdi sebagai Danjen Kopassus dinilai mengaburkan substansi, anggota tim legal Kasum Choirul Anam mengatakan, putusan Dewan Kehormatan Perwira menunjukkan Muchdi mempunyai kontribusi terhadap penculikan dan hilangnya aktivis pada 1998.

Menurut dia, yang harus dilihat adalah kontribusi Muchdi sebagai Danjen Kopassus ketika kasus penculikan itu diungkap Munir. "Jadi, kontribusinya yang harus dilihat. Termasuk aktivis yang diculik dan aktivis yang belum ditemukan sampai sekarang," kata Anam setelah sidang.

Sementara Suciwati, istri almarhum Munir, memandang ada upaya untuk menggiring kasus tersebut ke wilayah politik. Itu terlihat dari penjelasan bahwa pergantian Danjen Kopassus disebabkan adanya pergantian kepemimpinan nasional. "Saya pikir ada pengaburan untuk mengalihkan substansi," ujarnya.

Seperti diketahui, Muchdi didakwa dengan pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 340 KUHP atau pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 340 KUHP dengan hukuman pidana maksimal, yakni hukuman mati. Mantan Danjen Kopassus itu dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan, memberikan kesempatan atau sarana, atau sengaja menganjurkan orang lain, yakni Pollycarpus Budihari Priyanto, melakukan pembunuhan terhadap Munir.

Ryan Buang Potongan Tubuh Heri Menggunakan Taxi

DEPOK - Setelah ditunda beberapa kali, akhirnya reka ulang pembunuhan Heri Santoso, 43, dengan tersangka Very Idham Henyansyah alias Ryan dilaksanakan kemarin (2/9). Bertempat di Apartemen Margonda Residence, dengan tenang Ryan memeragakan 70 adegan pembunuhan, termasuk memutilasi korban di kamar 309 A.

Dalam rekonstruksi tersebut, Ryan dipertemukan dengan Novel Andrias, kekasih sejenis yang datang belakangan. Kedatangan Novel membuat wajah Ryan yang semula dingin menjadi berseri-seri.

Sayang, sebagian besar proses rekonstruksi berlangsung tertutup. Petugas dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Depok menjaga ketat lokasi reka ulang.

Penyidik yang terdiri atas tiga tim sudah tiba di lokasi sekitar pukul 04.30. Mereka terdiri atas tim identifikasi, jatanras, dan samapta. Pukul 05.15 datang lagi tim identifikasi yang dipimpin Kasatresmob Polda Metro Jaya AKBP Fadil. Mereka langsung memasang police line di area parkir dan lantai tiga apartemen.

Ryan sendiri diberangkatkan ke lokasi rekonstruksi setelah sahur dan salat subuh di Polda Metro Jaya. Dengan Suzuki APV warna hitam nopol B 8986 HR, rombongan yang membawa Ryan tiba di Apartemen Margonda, Depok, sekitar pukul 06.15.

Kegiatan reka ulang di dalam apartemen berlangsung hingga sekitar pukul 09.30. Lantas, rekonstruksi dilanjutkan ke area parkir P2. Di sini, Ryan memeragakan usahanya yang gagal untuk membawa mayat Heri dengan mobil milik korban yang sedang diparkir. Mobil Suzuki APV hitam bernomor polisi B 8986 HR itu ternyata diberi kunci pengaman khusus sehingga Ryan tidak berhasil menghidupkan mesinnya.

Gagal menggunakan mobil milik Heri, Ryan keluar dari apartemen untuk memanggil taksi. Ryan memeragakan bagaimana dirinya berjalan ke tepi Jalan Margonda dan keluar dari gedung apartemen, kemudian memanggil taksi bertulisan Taxiku bernopol B 2688 XU. Dengan taksi yang dikemudikan Tedi tersebut, Ryan membuang koper dan ransel berisi potongan tubuh Heri di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan. Di dalam taksi, potongan tubuh Heri dimasukkan ke bagasi belakang.

Adegan terakhir rekonstruksi di kawasan Margonda adalah ketika Ryan berusaha membuang dompet korban dan beberapa barang bukti ke luar tembok, dekat kolam renang. Seluruh kegiatan reka ulang di Apartemen Margonda Residence berakhir sekitar pukul 10.30. Saat itulah, pria asal Jombang Jatim itu dipertemukan dengan Novel, pacarnya. Seketika, ekspresi wajah Ryan berubah menjadi berbinar. Ryan kemudian berbicara dengan Novel sehingga salah seorang petugas memperingatkan mereka.

Selanjutnya, rekonstruksi diarahkan ke Jalan Kebagusan Raya, Jakarta Selatan, lokasi ditemukannya potongan tubuh Heri yang dimutilasi menjadi tujuh bagian. Yakni, kepala, dua kaki, dua tangan, dan dua bagian tubuh. Di lokasi ini, Ryan memeragakan aktivitasnya ketika membuang potongan tubuh yang telah dicuci, kemudian dimasukkan ke dalam dua kopor dan satu tas plastik itu.

Rekonstruksi terakhir dilaksanakan di depan ruang Reskrimum Polda Metro Jaya. Ruang itu diibaratkan rumah kontrakan Ryan di kawasan Pesona Kahyangan yang ditinggalinya sesudah peristiwa pembunuhan terhadap Heri.

Dalam reka adegan, Ryan menyerahkan barang-barang yang dirampas dari tubuh Heri kepada Novel. Di tempat itu, Novel juga menyaksikan Ryan membakar seprai yang berlumuran darah.

Nyoman Ray, salah seorang kuasa hukum Ryan, mengatakan, dalam reka ulang yang diperagakan kliennya ada 70 adegan. Saat itu, kondisi Ryan sehat. "Selama rekonstruksi di dalam kamar 309 A, Ryan melakukannya dengan lancar dan santai. Sebelumnya, Ryan diberi kesempatan untuk makan sahur dan salat subuh," ujarnya.

Medianto Hadi Purnomo, kuasa hukum Novel, menjelaskan bahwa kliennya tidak terlibat dalam pembunuhan Heri. "Novel hanya sebagai orang yang berada di tempat dan waktu yang salah," tandasnya.

Seperti diberitakan, Ryan membunuh Heri karena cemburu. Menurut pengakuan Ryan, Heri berkali-kali menyatakan ingin mendapatkan Novel. Ryan memotong-motong tubuh Heri menjadi tujuh bagian. Mayatnya dibuang ke kawasan Kebagusan dan ditemukan warga pada 12 Juli 2007. Dari situ terungkap bahwa Ryan juga membunuh sedikitnya sepuluh orang di rumahnya, di Jombang, Jatim.

Kasus LNG Tangguh bernuansa KKN

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi diminta perlu segera dilibatkan dalam pemeriksaan kontrak LNG Tangguh. Pasalnya kontrak tersebut bernuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Seratus persen KKN," ungkap anggota Komite Penyelamat Kekayaan Negara, Adhi Massardhie di Jakarta, Rabu (3/9).

Pengamat perminyakan, Kurtubi, menilai kontrak penjualan gas Tangguh ke Provinsi Fujian, Cina tak lazim. Harusnya asumsi harga minyak yang menjadi acuan harga jual gas alam cair tidak dipatok tetap seperti pada kontrak penjualan gas Tangguh.

Sejumlah pihak menilai tak hanya mantan Presiden Megawati Sukarnoputri paling bertanggung jawab. Menteri terkait, Purnomo Yusgiantoro juga seharusnya diminta penjelasan. Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menantang semua pihak yang mendiskriditkan Megawati untuk berdebat.

Pengakuan Keluarga Kemat, Terpidana Pembunuh Aldo

JOMBANG - Keluarga Imam Hambali alias Kemat menyampaikan pengakuan mengejutkan. Selama proses sidang, pihaknya mengaku mengeluarkan banyak uang untuk diberikan kepada para jaksa penuntut umum (JPU).

Mereka berharap para jaksa tersebut bisa membantu meringankan hukuman terhadap Kemat. Hariyanto, salah seorang keponakan Kemat, saat membesuk di Lembaga Pemasyarakatan Jombang kemarin mengatakan, setiap kali sidang, pihaknya selalu mengeluarkan sejumlah uang. ''Uang itu dikasihkan untuk semuanya. Mulai jaksa hingga pengacara,'' katanya.

Pria berambut gondrong itu melanjutkan, mereka tidak pernah menampik pemberian uang. Namun, kata Hariyanto, pihaknya tak pernah meminta kuitansi atau bukti pembayaran. ''Itu sayangnya. Tapi, tiap sidang, kami memang memberikan uang ke mereka,'' katanya.

Hal senada diungkapkan Suciati, keponakan Kemat lainnya. Wanita berambut panjang itu menuturkan, kakak perempuan Kemat, Karomah, bahkan mendatangi rumah salah seorang anggota JPU bernama Endang Dwi Rahayu dan memberikan sejumlah uang. ''Saya lupa kapan tanggalnya. Yang jelas, uang yang diberikan sampai Rp 4 juta,'' katanya.

Bukan hanya itu. Sejumlah uang lain pun diberikan. Namun, Suciati tak bisa menyebutkan berapa saja uang yang diserahkan. Sebab, hampir pada setiap sidang pihaknya selalu menyerahkan uang kepada aparat hukum yang hadir di sidang. ''Kadang ada yang kita kasih Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu,'' tuturnya.

Haryanto menambahkan, untuk keperluan itu, keluarga Kemat sudah banyak menjual barang yang dimiliki. Antara lain sawah dijual Rp 26 juta, kemudian sepeda motor yang laku Rp 8 juta, dan beberapa peralatan salon milik Kemat. ''Semua untuk membiayai sidang Kemat,'' katanya.

Namun, kata Haryanto, uang tersebut tidak mampu membantu proses sidang. Bahkan, sidang Kemat dia nilai dipersulit dengan adanya penundaan-penundaan. Kemat akhirnya juga divonis 17 tahun penjara. ''Kalau memang tidak berpengaruh kepada sidang, kenapa uang itu diterima juga sama mereka,'' ujarnya.

Pernyataan dua keponakan Kemat itu dibantah Kajari Jombang Sumardi. Dia mengklaim seluruh jajarannya adalah orang-orang bersih. ''Kami tidak mungkin melakukan itu,'' tegasnya saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Kejaksaan Negeri Jombang, Jalan Wachid Hasyim, kemarin.

Hal senada diungkapkan Endang Dwi Rahayu, salah seorang anggota JPU yang disebut namanya oleh pihak keluarga Kemat. Dia membantah pernah didatangi keluarga Kemat dan menerima sejumlah uang. ''Saya bersih. Saya tidak mungkin menerima itu,'' katanya.

Sementara itu, pengacara Kemat, Budi Prayitno, mengaku tidak pernah dibayar atau menerima uang dari keluarga kliennya. Dia juga tidak tahu-menahu tentang uang yang diberikan kepada jaksa.

Soal uang jasa pengacara, Budi mengaku, semua diajukan dari total biaya peradilan. "Itu teorinya, tapi kita sering tidak dapat," katanya.

Seperti diberitakan, Kemat disidang dengan tuduhan membunuh Asrori alias Aldo yang jenazahnya ditemukan di sebuah kebun tebu pada 29 September 2007. Dia tidak sendirian. Ikut disidang pula Devid Eko Priyanto dan Maman Sugianto. Kemat divonis 17 tahun penjara, Devid 12 tahun, dan Maman masih proses sidang.

Kemat Bantah Bawa Motor Aldo

Kemarin keluarga Kemat kembali menjenguk saudaranya yang mendekam di penjara. Rombongan itu terdiri atas enam orang. Mereka datang sekitar pukul 09.00.

Jawa Pos yang mengikuti rombongan tersebut sempat menemui Kemat dan Sugik. Kepada koran ini, Kemat bersikukuh bahwa dia tidak terlibat pembunuhan seperti yang dituduhkan. Beberapa bukti yang dialamatkan kepadanya adalah rekayasa polisi.

Salah satu bukti yang memberatkan itu adalah sepeda motor Yamaha Jupiter milik Asrori yang dia bawa. Motor itu kemudian diparkir di Rumah Sakit Islam (RSI) Jombang sesaat setelah dia membunuh pemuda 19 tahun itu. ''Motor itu pasti ditaruh sendiri sama polisi. Saya tidak pernah memakainya. Kenapa harus memakai motor Asrori? Saya punya sendiri kok,'' katanya.

Kemat menambahkan, dia tidak punya hubungan tertentu dengan Asrori. Mereka dekat hanya karena tempat usaha keduanya berdekatan. Kemat memang membuka Salon Ayu 2 tak jauh dari counter handphone milik Asrori. ''Saya ke counter ya kalau butuh pulsa. Selain itu, nggak pernah saya ke toko dia,'' katanya.

Apalagi, kata Kemat, karakter Asrori pendiam. Dia tak banyak bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Asrori pun tak pernah bercerita mengenai kehidupan pribadinya. ''Saya sendiri tidak tahu, apakah memang Asrori itu gay atau waria,'' katanya.

Padahal, dalam putusan nomor 48/Pid.B/2008/PNJMB disebutkan bahwa rencana pembunuhan itu bermula saat Asrori bercerita kepada Kemat tentang orang yang disukai. Namun, orang yang disukai Asrori itu juga disukai Kemat. Karena tak ingin kalah dalam persaingan, muncullah rencana pembunuhan itu.

Harga Elpiji 12 Kg Batal Naik

JAKARTA - Kebiasaan buruk membuat kebijakan tanpa pertimbangan matang, kembali dilakukan pemerintah. Setelah pekan lalu membuat rakyat shock karena tiba-tiba mengumumkan kenaikan harga elpiji 12 kilogram, pemerintah dengan seenaknya menganulir keputusan itu. Padahal di pasaran, harga elpiji 12 kg sudah terlanjur melambung dan stok berkurang drastis karena diserbu pembeli.

Vice President Komunikasi Pertamina Wisnuntoro dalam jumpa pers kemarin (2/9), menyatakan, pertamina akhirnya resmi membatalkan rencana kenaikan harga elpiji tabung ukuran 12 kilogram sebesar Rp 500 per kilogram per bulan. Pembatalan itu dilakukan karena pemerintah menginginkan Pertamina lebih banyak mendistribusikan elpiji tabung 12 kilogram daripada elpiji 3 kilogram yang lebih besar subsidinya.

''Kami sudah memutuskan membatalkan rencana (kenaikan bertahap harga elpiji 12 kilogram),'' ujar Wisnuntoro. Dengan pembatalan itu, harga elpiji 12 kilogram bulan depan tetap Rp 5.750 per kilogram. Sebelumnya, Pertamina berencana menaikkan harga elpiji dalam tabung 12 kilogram menjadi Rp 6.250 per kilogram.

''Pada bulan berikutnya, harga juga tidak akan naik, sampai ada keputusan dari pemerintah,'' terangnya. Wisnuntoro menekankan, keputusan Pertamina menaikkan harga elpiji ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram murni keputusan korporasi karena Pertamina masih merugi Rp 6,5 triliun per tahun dalam bisnis elpiji.

Pembatalan kenaikan harga terkait keputusan pemerintah yang ingin terlibat dalam penentuan harga elpiji 12 kilogram. ''Kami minta rencana kenaikan Rp 500 per bulan itu ditunda," ujar Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo usai rakor di Departemen Keuangan kemarin.

Evita mengakui, elpiji 12 kilogram termasuk golongan bahan bakar umum yang tidak mendapat subsidi pemerintah sesuai ketentuan UU Migas. Karena itu, harganya diserahkan pada Pertamina. ''Namun, pemerintah tetap memberikan batasan-batasan,'' katanya.

Karena itu, ESDM minta Pertamina membuat laporan pada pemerintah minimal dua pekan sebelum penyesuaian harga. Artinya, pemerintah berhak menolak atau mengizinkan kenaikan harga. "Kami mulai bicara dengan Pertamina, seperti apa aturannya,'' paparnya.

Dalam rapat kabinet terbatas di Istana Wakil Presiden kemarin, pemerintah memerintahkan Pertamina tetap memprioritaskan distribusi gas elpiji 12 kilogram dibanding elpiji bersubsidi.

Pemerintah hanya akan membentuk gugus tugas penyelamatan program konversi minyak tanah. Program itu akan memastikan distribusi elpiji bersubsidi hanya untuk masyarakat miskin yang termasuk data Badan Pusat Statistik.

Dirut Pertamina Ari H. Soemarno menuturkan, harga elpiji tiga kilogram kini memang lebih murah dibanding elpiji 12 kilogram. Karena itu, Pertamina mengupayakan konsumen yang tidak termasuk penduduk miskin beralih ke elpiji tiga kilogram. "Tidak ada pengalihan konsumen yang biasa menggunakan tabung elpiji 12 kilogram ke tiga kilogram. Elpiji bersubsidi itu hanya untuk keluarga menengah ke bawah yang sesuai data BPS. Di luar itu tidak mungkin bisa mendapatkan elpiji bersubsidi," katanya.

Ari menegaskan, peralihan memang terjadi dari konsumen elpiji tabung 50 kilogram ke 12 kilogram. Hal itu menyebabkan elpiji tabung 12 kilogram langka di pasaran dan harganya meningkat di atas harga patokan. Karena itu, Pertamina menambah pasokan elpiji tabung 12 kilogram.

"Kita memang harus memperbaiki infrastruktur yang ada. Jadi, kalau masih ada kendala di sana-sini, itu wajar saja. Jangan dilihat itu sebagai sesuatu yang meluas," terangnya.

Menanggapi pertanyaan tentang kenaikan harga elpiji 12 kilogram di agen dan distributor, Ari mengakui Pertamina tidak bisa mengontrol harga jual komoditas bebas seperti elpiji 12 kilogram di luar wilayah distribusi, karena membutuhkan tambahan biaya transportasi. ''Elpiji 12 kilogram memang komoditas bebas. Artinya, tidak ada tata niaganya. Karena itu, (harga jual ecerannya) bergantung biaya (transportasi) yang dikeluarkan, yakni harga jual plus biaya yang dikeluarkan," terangnya.

Hal ini berbeda dengan elpiji tiga kilogram yang pola distribusinya tertutup. Sebab, Pertamina hanya menyalurkan melalui agen-agen yang ditunjuk.

Condro Setor Lagi Bukti ke KPK

JAKARTA - Keseriusan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam menindaklanjuti laporan tindak pidana korupsi kini dipertaruhkan. Indikasi mulai tumpulnya kinerja KPK dapat ditengarai dari lambatnya tindak lanjut laporan dugaan korupsi yang diungkapkan anggota DPR dari FPDIP Agus Condro Prayitno.

Mantan anggota Komisi IX DPR tersebut mengungkapkan peredaran cek perjalanan (travel cheque) senilai Rp 500 juta terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Swaray Goeltom. Sayang, hingga kini KPK belum melakukan langkah konkret untuk mengembangkan laporan tersebut. ''Saat ini masih kami terima laporan dan keterangan Pak Agus. Semua masih dalam proses pendalaman dan tentu akan ditindaklanjuti,'' janji Juru Bicara KPK Johan Budi SP di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, kemarin (2/9).

Pernyataan Johan tersebut disampaikan setelah KPK menerima kedatangan Agus kali ketiga. Dari ketiga kunjungan Agus itu, tak satu pun tindakan yang tampak ditempuh KPK. Ketika didesak mengapa KPK seakan jalan di tempat terkait pelaporan kasus yang menyeret nama Miranda itu, Johan beralasan bahwa KPK sudah bekerja. Namun, yang dikerjakan itu tidak bisa langsung diungkap ke publik.

Menurut Johan, sesuai dengan Undang-Undang No 30 Tahun 2002, KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. ''Kami tidak ingin tergesa-gesa. Saat ini kami masih mengumpulkan bukti-bukti yang lebih lengkap dan semua dilakukan secara tertutup,'' kelitnya.

Meskipun belum kunjung ada tindak lanjut dari KPK, Agus Condro tetap optimistis bahwa KPK akan bergerak lebih taktis karena dirinya sudah menyetorkan beberapa bukti. Di antaranya, fotokopi rekening tabungan setelah mencairkan travel cheque di BII Cabang Pekalongan dan fotokopi kuitansi untuk membeli mobil Mercy dari uang hasil ''pembagian'' tersebut.

Agus menuturkan, selama di KPK dirinya ditemui empat orang karyawan. ''Bukan penyidik,'' kata Agus.

Pertemuan sekitar empat jam tersebut berlangsung santai. Menurut Agus, fotokopi kuitansi pembelian mobil diserahkan ke KPK karena mobil tersebut dibeli dari cek perjalanan yang diterima dua minggu setelah Miranda Goeltom terpilih sebagai geputi gubernur senior Bank Indonesia. Kepada penyidik komisi beberapa waktu lalu, dia mengaku menerima 10 lembar cek perjalanan senilai Rp 500 juta. Uang tersebut diduga terkait terpilihnya Miranda Goeltom sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia.

Pada 10 Juni 2004, kata Agus, dirinya mencairkan tiga lembar cek perjalanan tersebut di Bank Internasional Indonesia cabang Thamrin. Hasil pencairan cek perjalanan Rp 150 juta itu dia belikan mobil Mercedez Benz di Slipi. ''Hari itu juga saya belikan mobil,'' kata Agus. Sorenya dia meluncur ke Batang, Jawa Tengah.

Sehari kemudian, 11 Juni 2004, Agus mencairkan tujuh lembar cek perjalanan sisanya di Bank Internasional Indonesia Pekalongan. Selain mencairkan cek, dia membuka rekening sekaligus. Duit yang baru dicairkan itu langsung disimpan di nomor rekening tersebut. ''Buku tabungan itu yang saya serahkan ke KPK,'' katanya.

Agus berharap, itu bisa menjadi pintu masuk untuk penyelidikan dugaan suap dalam proses pemilihan deputi gubernur senior BI tersebut. Menurut Agus, logika bahwa buku tabungan itu bisa dijadikan pintu awal penyidikan didasari terdapatnya tanggal pembukaan rekening, yakni 11 Juni 2004.

Apalagi, lanjut dia, ketika mencairkan cek tersebut dirinya menyerahkan fotokopi identitas. ''Dari sanalah nanti bisa dilacak berapa nomor seri cek tersebut, selanjutnya bisa ketahuan siapa-siapa saja yang mencairkannya kan?''  terangnya.

Hingga kini, Agus mengaku belum tahu kapan akan menyerahkan kronologi penerimaan cek Rp 500 juta itu kepada KPK. Dia mengatakan masih lupa-lupa ingat dan memerlukan waktu sebelum membeberkannya kepada KPK. ''Saya ingat-ingat dulu tanggal terima uang persisnya kapan, tanggal menukar uang kapan, pemilihan Miranda Goeltom kapan. Saya juga sudah berdiskusi dengan teman yang menemani membeli mobil dan menukar cek biar lebih jelas,'' tuturnya.

Di hadapan puluhan wartawan, sekali lagi, dia menegaskan bahwa dirinya tidak takut menghadapi ancaman pemecatan. Pria yang kini menjabat anggota Komisi II DPR itu bahkan berencana menggugat DPP PDIP jika dia dipecat sebagai anggota. Namun, menurut dia, saat ini dirinya tak mau berandai-andai. ''Kalau saya dipecat sebagai anggota PDIP, saya gugat PDIP. Saya sebagai anggota PDIP bisa dicabut, tapi jiwa saya tetap di PDIP,'' kata Agus.

Kasus Kontrak LNG Tangguh, Taufik Kiemas Di Panggil

JAKARTA - Tim renegosiasi harga jual LNG sumur Tangguh ke Tiongkok harus bergerak cepat. Tim yang dipimpin Menko Perekonomian Sri Mulyani itu harus segera memanggil tim negosiasi awal untuk mencari pihak yang menjadi inisiator penyusun formulasi kontrak karya yang konon merugikan negara sampai Rp 700 triliun itu.

Pada diskusi Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPK-N) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (2/9), pengamat energi M. Qurtubi mengatakan, tim renegosiasi harus meminta keterangan Taufik Kiemas. Dari suami mantan Presiden Megawati itu, tim akan mengetahui kronologi penandatanganan kontrak karya yang menetapkan harga jual sangat rendah tersebut. ''Taufik Kiemas secara teknis bisa dimintai keterangan,'' katanya.

Kontrak ekspor LNG Tangguh untuk Provinsi Fujian, Tiongkok, ditandatangani semasa pemerintahan Megawati pada 6 September 2002. Harga awal yang disepakati saat itu nilainya USD 2,4 /mmbtu dan berlaku 25 tahun. Kontrak harga tersebut dibuat dengan patokan harga minyak dunia tidak lebih dari USD 25 per barel. Namun, pada Maret 2006, Indonesia mampu melakukan negosiasi ulang kontrak Tangguh. Harga gas yang semula USD 2,4 dinaikkan menjadi USD 3,35/mmBtu dengan harga minyak maksimal di level USD 38 per barel.

Kenaikan berlipat-lipat harga minyak dan gas dunia membuat harga gas Tangguh semakin kedaluwarsa. Harga pasaran gas alam internasional saat ini mencapai USD 20/mmbtu, atau hampir enam kali lipat dari negosiasi ulang dua tahun lalu. ''Harganya (harga gas Tangguh, Red) sekarang lebih murah daripada elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah Indonesia,'' kritik Qurtubi. Karena itu, pada 28 Agustus 2008, pemerintah membentuk tim khusus negosiasi kontrak gas Tangguh dan diketuai Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati.

Qurtubi menambahkan, jika Tiongkok enggan merenegosiasi kontrak karya LNG Tangguh, Indonesia lebih baik membatalkan kontraknya. Dengan demikian, akan terjadi wanprestasi oleh pemerintah Indonesia. Konsekuensi hukumnya, Indonesia harus membayar denda USD 300 juta. ''Membayar denda itu lebih baik, daripada menjual murah gas tersebut hingga 2034. Terus gas tersebut dijual ke Jepang. Pasti lebih mahal sesuai standar internasional,'' usulnya.

Menanggapi desakan agar segera bekerja, Ketua Tim Renegosiasi LNG Tangguh Sri Mulyani mengatakan belum bisa menyampaikan kinerja tim yang dipimpinnya karena masih tahap persiapan. "Kami siapkan semua dan saatnya kami sampaikan," janji Sri Mulyani kepada wartawan setelah Rapat Paripurna DPR di gedung DPR/MPR Jakarta kemarin.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo kembali meminta proses renegosiasi kontrak karya LNG Tangguh tidak dipolitisasi untuk memperburuk citra Megawati Soekarnoputri, termasuk Taufik Kiemas.

Indonesia Kirim Bantuan Ke Laos

JAKARTA - Bencana banjir dan badai tropis Kamuri di Laos mengakibatkan penderitaan bagi warga setempat. Sebagai negara tetangga dan sahabat baik, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk membantu korban bencana di negara yang berbatasan dengan Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Republik Rakyat Tiongkok itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus memantau perkembangan bencana yang terjadi pada 15 Agustus itu. Kemarin (2/9) SBY memerintah Mensesneg Hatta Radjasa untuk berkoordinasi dengan Menko Kesra Aburizal Bakrie. ''Kedua menteri tersebut diperintah untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Laos,'' kata Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal di Kantor Presiden kemarin.

Banjir di Laos berlangsung sepekan. Kondisinya diperparah dengan datangnya badai tropis Kamuri. "Sungai Mekong pasang sekitar 13 meter dan ini dinyatakan sebagai bencana banjir terbesar selama 100 tahun di Laos," kata Dino.

Menurut Dino, enam di antara sembilan kabupaten di Provinsi Xien Tien rusak. Kerugian diperkirakan sekitar USD 80 juta. ''Diperkirakan ada sekitar 200 ribu orang yang mengungsi dan enam orang dinyatakan meninggal,'' ujar Dino.

Selain itu, lanjut Dino, di Provinsi Kamuan, 6.000 di antara 11.000 hektare sawah rusak. ''Indonesia pernah mengalami bencana tsunami dan Laos pernah membantu Indonesia. Sudah sewajarnya Indonesia ikut membantu Laos yang sekarang tertimpa bencana dahsyat,'' kata Dino. "Indonesia akan mengirimkan bantuan berupa uang tunai karena pemerintah Laos juga sudah meminta bantuan dunia internasional," sambungnya.

Majikan Malaysia Paksa TKW Minum Air Mendidih

JAKARTA - Derita tenaga kerja wanita Indonesia di Malaysia kembali terjadi. Berharap mendapatkan pekerjaan layak dengan iming-iming gaji tinggi ternyata justru berbuah nestapa.

Salah seorang TKW yang belum diketahui identitasnya kembali dilaporkan masuk rumah sakit di Negara Bagian Negeri Sembilan. Korban menderita luka bakar cukup serius karena dibakar dan disuruh majikannya untuk minum air mendidih.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah menyampaikan informasi mengenai penyiksaan yang dialami WNI tersebut. "KBRI Malaysia langsung menjenguk dan melihat kondisi korban. Saat ini laporannya mungkin sudah masuk di kantor melalui faksimile," ujarnya di Jakarta kemarin (2/9).

Faiz menilai, sesuai dengan prosedur, KBRI akan memberikan advokasi dan pendampingan kepada TKW yang bermasalah. "Termasuk bantuan masalah hukum maupun hal-hal yang diperlukan korban," lanjutnya.

Seorang TKW berusia 25 tahun yang menjadi pembantu rumah tangga akhirnya dibawa ke RS setelah melarikan diri dari majikannya, warga Malaysia. Oleh majikannya, pembantu itu dibakar dan dipaksa meminum air panas mendidih.

Faiz mengatakan, salah satu hal yang harus dimiliki TKI untuk bekerja adalah kelengkapan dokumen. Dokumen yang lengkap memudahkan KBRI setempat dalam mengambil tindakan-tindakan, termasuk pemberian advokasi dan bantuan lain.

Sebelumnya, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato' Zainal Abidin Mahamad Zain mengakui bahwa masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu problem prioritas yang menjadi perhatian pemerintah Malaysia. "Kami terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang ini," ungkapnya.

Zainal juga berharap Eminent Person Group yang dibentuk dua pemerintahan dapat mengambil peran dalam mencari solusi atas problem tersebut. "Mereka akan lebih mudah karena punya program people-to-people," tegasnya.

Ruang Sidang Paripurna Sepi

JAKARTA - Komitmen anggota DPR dalam memperjuangkan kepentingan rakyat jadi tanya besar. Contohnya tampak dalam sidang paripurna kemarin (2/9).

Ruang sidang melompong. Di antara 550 kursi yang disediakan, sangat sedikit yang diduduki anggota dewan terlihat. Meski dari daftar hadir terakumulasi sekitar 350 orang, rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR A. Muhaimin Iskandar itu ternyata hanya diikuti tidak lebih dari 100 orang.

Praktis, rapat yang salah satu agendanya adalah pengesahan sejumlah RUU bidang hukum itu berlangsung monoton. Sangat tampak bahwa itu hanya sidang formalitas. Beberapa anggota yang tersisa di dalam ruangan juga tidak terlalu serius mengikuti sidang.

Seperti biasanya, sejumlah anggota DPR berjalan hilir mudik, baik di dalam maupun luar ruang sidang. Beberapa yang lain asyik mengobrol bersama sejawatnya. Tak tertinggal pemandangan satu-dua orang yang terkesan tidur.

"Memang memprihatinkan, mungkin karena puasa," ujar Muhaimin setelah memimpin sidang di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (2/9). Selain itu, dia memperkirakan, masa yang makin dekat dengan Pemilu 2009 turut berpengaruh. Sejumlah anggota dewan turun ke daerah untuk mengamankan daerah pemilihan masing-masing.

Anggota Komisi II DPR Ferry Mursidan Baldan juga menyatakan keprihatinannya. Dia mengusulkan agar segera dipikirkan format baru dalam pelaksanaan sidang paripurna DPR. "Jangan sampai sidang paripurna hanya dihadiri satu-dua orang," ujar anggota dewan asal Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Rapat Paripurna HUT DPR Jumat lalu (29/8) juga hanya dihadiri segelintir orang. Kondisinya tidak jauh berbeda dengan sidang kemarin.