Berita Terkini

Jakarta - Ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI) Rizal Ramli tiba di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Kamis (21/8/2008) pukul 09.10 WIB. Rizal datang sebagai saksi atas tersangka Sekjen KBI Ferry Yuliantono dalam kasus aksi yang berakhir anarkis 24 Juni lalu.

Ini merupakan kali kedua Rizal datang memenuhi panggilan Mabes Polri setelah Selasa lalu dia hadir juga dengan kapasitas yang sama.

Rizal datang dengan menumpang mobil Toyota Harrier B 8255 DA dan didampingi oleh dua orang pengacaranya yang menumpang mobil berbeda.

Satu jam kemudian juga tiba Wakil Komisaris Utama AdamAir Sandra Ang. Dia hadir dengan mengenakan kemaja putih, kacamata hitam dan celana gelap.

Sandra hadir untuk memenuhi panggilan atas dirinya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan dana penyertaan modal PT Global Transportation Services.

Lima menit kemudian, putra Sandra Ang, Adam Aditya Suherman, juga datang ke Bareskrim. Adam yang mengenakan batik lengan panjang berwarna biru enggan menanggapi pertanyaan para wartawan. "Nanti ya, nanti ya," ucapnya sambil berjalan masuk ke dalam gedung Bareskrim.

Jakarta - Muchdi Pr menjadi pesakitan dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Mantan Danjen Kopassus itu membunuh karena sakit hati kepada Munir.

Hal itu terungkap dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Kamis (21/8/2008).

"Terdakwa dianggap karena sakit hati dan mewujudkan rasa tidak suka atau dendam terhadap Munir," kata Cyrus Sinaga, salah satu JPU yang membacakan dakwaan.

"Karena Munir mengkritisi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengajuan RUU Intelijen, RUU TNI dan RUU Terorisme serta almarhum menginvestigasi kasus penculikan 13 aktivis 1997-1998 yang berakhir dengan dicopotnya dari jabatan Danjen Kopassus," lanjut JPU tersebut.

Menurut JPU, sebelum dicopot, Muchdi baru menjabat jabatan itu selama 52 hari. Karena itu, pencopotan itu sangat menjadi pukulan terberatnya karena telah menamatkan karir militernya.

Jakarta - Muchdi Pr didakwa membunuh aktivis HAM Munir secara berencana. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi V BIN itu diancam hukuman seumur hidup.

"Muchdi didakwa melanggar pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 340 KUHP," kata Cyrus Sinaga, salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Kamis (21/8/2008).

"Terdakwa diduga telah memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana dan materi dari keuangan Deputi V BIN Rp 15 juta, keterangan sengaja, menganjurkan orang lain yakni Pollycarpus dengan sengaja dan berencana merampas nyawa orang lain," lanjut Cyrus.

Dengan seluruh dakwaan itu, Muchdi diancam hukuman maksimal seumur hidup.

Mendengar dakwaan itu, Muchdi tampak santai. Tidak ada ekspresi khusus yang ditunjukkan mantan Danjen Kopassus itu.

Meski mengaku mengerti isi dakwaan, dengan tegas, Muchdi menolaknya. "Secara prinsip saya sudah mengerti isi dakwaan meski kenyataan masih jauh dari kenyataan," katanya.

Jakarta - Hasil verifikasi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia terhadap kurang lebih 19,1 juta rumah tangga periode Juni-Juli dihasilkan 900.000-1.000.000 rumah tangga yang sudah tidak layak lagi disebut keluarga miskin sehingga tidak berhak menerima program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Badan Pusat Statistik (BPS) akan memanfaatkan data verifikasi PT Pos Indonesia sebagai masukan data program pendataan ulang keluarga miskin yang akan dilakukan oleh BPS pada awal September 2008.

"Yang sekarang hasil verifikaksi PT Pos kira-kira 6% sudah tidak layak, karena meninggal, kartu ganda. Bagusnya itu ada 3% dari itu menggembalikan karena merasa tidak layak mereka malu rupanya," ungkap Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Winandi Imawan ketika dihubungi detikFinance, Kamis (21/8/2008).

Dikatakan Winandi, hasil verifikasi oleh PT Pos Indonesia hanya mencakup 14 juta
rumah tangga, artinya ada sekitar 5 juta rumah tangga yang belum diverifikasi,
selanjutnya akan difinalisasi hingga akhir bulan ini .

"Kemarin itu saya kira sekitar 900.000 KK sampai 1 juta yang tidak layak, verifikasi berakhir mestinya bulan ini sudah selesai karena banyak pemda yang melakukan pilkada," katanya.

Mengenai data terbaru dampak kenaikan BBM bagi keluarga miskin, menurut Winandi hasilnya akan baru terlihat pada akhir tahun 2008 ini.

"Soal update data keluarga miskin, seharusnya minimal bisa diperbarui 3 tahun sekali, setelah ini pemda bisa melakukan update datanya," serunya.

Jakarta - Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyatakan 79,2 persen masyarakat terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS). Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memberikan kesempatan kepada 20,8 persen pemilih lainnya untuk didaftarkan dan masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2009.

"Meski angka ini bisa kita toleransi bagi sebuah daftar sementara, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan agar masyarakat pemilih masuk dalam daftar pemilih tetap," kata Kepala Divisi Penelitian LP3ES Fajar Nursahid dalam rilisnya tentang hasil Audit Daftar Pemilih (ADP) yang diterima detikcom, Kamis (21/8/2008).

Menurut Fajar, pada pemilu legislatif 2004 lalu pemilih yang masuk daftar pemilih tetap tercatat hampir sekitar 91 persen. Dari temuan ADP yang dilakukan LP3ES yang bekerjasama dengan NDI dan USAID ini, menunjukkan hanya segelintir orang tahu tentang periode pengecekan nama DPS tanggal 8-14 Agustus 2008, atau hanya 7,3 persen pemilih.

"Meskipun tingkat pendaftaran ini tidaklah buruk bagi pendaftaran sementara, namun sebanyak 20,8 persen pemilih masih harus diberikan kesempatan untuk menambahkan namanya dalam daftar pemilih. Tentunya hal ini sulit dilakukan, jika mereka tidak mengetahui bahwa sisa waktu yang mereka miliki tinggal satu hari lagi untuk memberikan tanggapan atas DPS itu," jelasnya.

Fajar juga menerangkan temuan lainnya, yaitu 19,8 persen pemilih yang terdaftar dalam DPS sudah tidak lagi bertempat tinggal di alamat yang tercantum, baik permanen maupun dalam jangka waktu tertentu. 3,3 persen nama yang seharusnya tidak tercantum lagi dalam DPS, ternyata masih tercantum, seperti orang yang meninggal dunia, nama dan alamat yang tidak dikenal, belum berumur 17 saat
pemilu dan anggota TNI dan Polri.

Terkait akurasi data, lanjut Fajar, dalam ADP juga ditemukan fakta bahwa informasi DPS berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang akurat hanya 39,5 persen. 67,9 persen nama pemilih telah akurat, 77,1 persen jenis kelamin akurat, 58,8 persen penulisan tanggal lahir akurat, serta 68,6 persen menuliskan alamat dengan akurat.

Meski tingkat pendaftaran hampir mendekati 80 persen, namun 62,8 persen pemilih merasa terdaftar, 15 persen pemilih merasa tidak terdaftar dan 22,2 persen pemilih tidak mengetahui apakah terdaftar atau tidak. Yang cukup disayangkan tingkat aktivitas masyarakat untuk memeriksa dan mengecek DPS juga masih rendah.

"Kurang setengah atau 48,1 persen responden yang akan memeriksa namanya, 36 persen mengaku tidak akan memeriksanya, dan hanya 3,4 persen yang sudah mengecek namanya," ujar Fajar menambahkan.

Untuk itu, jelas Fajar, KPU harus memperpanjang waktu pengumuman DPS dan segera melakukan evaluasi internal terkait daftar pemilih ini. KPU diminta lebih menekankan soal akurasi data, dibandingkan persoalan tenggat waktu finalisasi daftar pemilih.

Jakarta - Anggota FPDIP Agus Condro blak-blakan mengaku menerima dana Rp 500 juta tak lama setelah Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom terpilih. Langkah itu menunjukkan Agus tidak ingin 'mati sendiri'.

"Tetapi (dia) berprinsip tiji tibeh (mati siji mati kabeh). Akhirnya semua terungkap, dari pemerintah juga terungkap siapa saja yang bermain, dari internal DPR juga demikian," kata anggota FPDIP Permadi kepada detikcom, Kamis (21/8/2008).

Permadi pun memuji langkah Agus. "Bagus. Itu indah sekali," ujar pria yang gemar mengenakan pakaian serba hitam ini.

Menurut Permadi, pengakuan Agus justru menguntungkan PDIP. "Kalau memang ada faktanya, ada bukti, partai jadi tahu kelakuan kader-kadernya," kata Permadi yang juga paranormal ini.

Permadi meminta KPK segera menindaklanjuti pengakuan Agus.

"Mumpung ada yang ngaku. Sekarang sudah ada bukti saja, masih tidak mau ngaku. Kalau ada yang ngaku begini segera saja ditindaklanjuti biar terbongkar semuanya," kata Permadi.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris FPPP Soeharso Monoarfa juga mendukung langkah Agus. "Itu bagus, hak dia. Kalau dia punya bukti, silakan diproses sesuai ketentuan yang ada," kata Soeharso.

Soeharso meminta agar DPR tidak digeneralisir terkait pengakuan Agus. "Itu baru pengakuan biar ditindaklanjuti dulu. Nanti kalau digeneralisir, pemilihan KPU, pemilihan KPK, terpilihnya Antasari apa begitu... kan tidak," papar dia.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar pun berpendapat serupa. "Saya belum mempelajari lebih jauh. Biarkan aparat hukum yang memproses," kata Muhaimin singkat.

Jakarta - Bank Indonesia kembali digoyang dengan pengakuan mantan anggota Komisi IX DPR RI Agus Condro tentang adanya dana Rp 500 juta yang diperoleh 2 pekan setelah terpilihnya Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Apa komentar Dewan Gubernur Bank Indonesia?

"Kita tidak tahu. Kalau kita tahu, masak mau membiarkan," tegas Deputi Gubernur BI Siti Fadjrijah di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (21/8/2008).

Menurut Fadjrijah, Miranda Goeltom kemarin sudah menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu menahu mengenai apa yang disampaikan Agus Condro tersebut.

"Pertama, bu Miranda kan kemarin sudah menjelaskan bahwa Miranda tidak tahu, apalagi kita. Jadi jawabannya adalah seperti yang disebutkan bu Miranda," imbuhnya lagi.

Seperti diketahui, Agus Condro sudah blak-blakan mengenai pemberian dana itu ke KPK. Aliran dana itu terungkap setelah Agus diminta komentarnya mengenai aliran dana BI ke DPR dengan tersangka Burhanuddin Abdullah, Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntan.

"Saya tidak ada tanggapan karena saya memang tidak tahu. Lebih baik ditanyakan kepada mereka yang memberikan pernyataan," kata Miranda kemarin.

Jakarta - Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) sengaja menggerakkan anggota FPI melakukan unjuk rasa pada 1 Juni 2008 lalu. Rizieq pun tidak paham atas dakwaan tersebut.

Dakwaan JPU itu dibacakan dalam sidang dengan terdakwa Rizieq di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (21/8/2008).

Dakwaan JPU berdasarkan pasal 156 KUHP dan pasal 170 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1.

"Terdakwa dianggap melakukan kegiatan pada tanggal 28 Mei 2008 di Petamburan yang sengaja menggerakkan anggota FPI dalam pengajian," ujar salah satu JPU, Wahyudi.

Hakim Ketua Panusunan Harahap lalu bertanya kepada Rizieq. "Apa Sudara paham dengan dakwaan saudara jaksa penuntut umum?" tanya Panusunan.

Rizieq lalu menjawab: "Justru itu yang tidak saya pahami. Yang disampaikan jaksa penuntut umum saya tidak paham pasal 170 jo 55," kata Rizieq.

"Saya tidak pernah ada di Monas dan tidak pernah menggerakkan massa untuk unjuk rasa. Kemudian pasal 156 lebih tidak mengerti lagi. Karena ceramah mengenai kesesatan Ahmadiyah diartikan sebagai kebencian suatu umat," jelas Rizieq.

Sontak saja puluhan Anggota FPI yang mengikuti sidang berteriak, "Betul!"

Jakarta - KPU menerima daftar caleg dari 2 kubu PKB. Padahal pemerintah telah menetapkan kubu Muhaimin Iskandar sebagai PKB yang sah. KPU dianggap lemah dan mudah digertak.

"Anggota KPU sekarang gampang digertak," kata Wakil Ketua DPD RI Laode Ida saat berbicara dalam diskusi Dialog Kenegaraan yang berlangsung di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2008).

Laode juga menilai, KPU yang sekarang adalah KPU yang paling lemah di antara KPU-KPU yang pernah ada di Indonesia. Salah satu contoh kelemahan ini adalah KPU tidak membuat aturan yang mengikat terkait dengan syarat domisili calon anggota DPD.

Padahal hasil keputusan MK atas permohonan judicial review UU No 10/2008 tentang Pemilu jelas menyebutkan bahwa domisili merupakan syarat bagi pencalonan anggota DPD.

Pernyataan senada datang dari mantan anggota KPU Valina Singka Subekti. Valina menyesalkan sikap KPU yang tidak tegas menghadapi konflik di tubuh PKB.

"Kalau hukum sudah menentukan A, ya KPU harus A," kata Valina.

Menurutnya, apa yang dilakukan KPU dengan menerima daftar caleg dari dua kubu PKB hanya akan mempersulit diri sendiri.

"Mestinya KPU taat asas, taat hukum. Jangan masuk kepada urusan politik. Kalau gitu sama saja mempersulit diri sendiri," kata Valina

Jakarta - Sedih dan kecewa. Begitu perasaan Fadel Muhammad setelah mengetahui namanya dicoret dari deretan calon legislatif (caleg) Partai Golkar. Dia menilai DPP Partai Golkar tidak demokratis.

Namun pria ganteng yang juga Gubernur Gorontalo itu tidak sakit hati kepada Golkar. Fadel mengaku akan tetap loyal kepada partai yang dipimpin Jusuf Kalla itu.

Kepada detikcom, pria yang banyak mendapat penghargaan atas prestasinya sebagai Gubernur itu menegaskan tidak akan menuntut. Berikut wawancara dengan Fadel pada (20/8/2008):

Nama Anda tidak tercantum dalam daftar caleg Partai Golkar. Bagaimana Anda menyikapi ini?

Ya nama saya dicoret. Saya sedih sekali karena ini prosesnya sudah lama. Kemudian saya sudah fungsionaris Golkar juga sudah lama. Saya juga sudah minta izin kepada rakyat Gorontalo dan juga DPRD, mereka tidak keberatan kalau saya mencalonkan diri.

Kenapa Anda ingin maju?

Saya sudah lama di Gorontalo, mereka ingin saya berkiprah di nasional. Mereka bilang saya ini naga yang berkiprah di laut dangkal, jadi mereka mendukung saya untuk maju di nasional.

Saya selama ini mendapat banyak penghargaan terkait pemerintahan saya. Mereka bilang banyak program saya yang bisa diterapkan di nasional. Dan juga biar Gorontalo ada kebanggaan.

Menurut Anda, bagaimana dengan kebijakan Golkar yang mencoret nama Anda?

DPP Golkar tidak demokratis dan aspiratif. Tidak mendengarkan suara dari daerah. Tidak mendengarkan suara akar rumput. Tapi saya tegaskan, saya tetap loyal kepada Golkar. Itu partai yang membesarkan saya. Meski saya kecewa kepada beberapa oknum di DPP.

Kenapa Partai Golkar selalu kalah di daerah, karena memang kecenderungan Golkar sekarang beda. Kurang mendengarkan aspirasi di daerah.

Apakah akan menuntut?

Enggak, saya kira enggak. Banyak yang menyarankan saya untuk menuntut, tapi saya pikir-pikir, buat apa? Lebih baik saya legowo, saya terima meski saya sedih sekali.

Bagaimana reaksi masyarakat Gorontalo?

Mereka juga kecewa, semalam ramai sekali. Warga turun ke jalan sampai jam setengah tiga pagi.

Jakarta - Jamaah Haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Saat ini situasi kota Makkah dan Madinah sedang terjadi musim dingin.

"Musim di sana nanti saat haji relatif dingin. Para jamaah harus mengantisipasi musim dingin itu dengan bekal jaket dan lain-lain. Yang penting banyak olahraga di sini," kata Dirjen Urusan Haji dan Umroh Depag RI, Slamet Riyanto.

Hal ini disampaikannya dalam acara penutupan pelatihan petugas haji PPIH di Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (20/8/2008).

Selain persoalan cuaca dingin, para jamaah diminta tetap menjaga kesehatannya selama beribadah. Sebab, situasi kota Makkah diperkirakan masih akan banyak debu akibat pembongkaran beberapa bangunan sebagai konsekuensi dari pelebaran masjidil haram.

Saat ditanya kesiapan Depag dalam pengurusan musim haji 1429 Hijriah, Slamet menjawab dengan tegas.

"Alhamdulillah permukiman dan pemondokan sudah 65 persen selesai. Rata-rata di ring 2 yang paling banyak. Insya Allah akhir Ramadhan selesai semua," terang Slamet

Menurut Slamet, jarak pemondokan jamaah dengan masjidil haram untuk tahun ini agak jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, Depag tetap mengusahakan pemondokan yang terdekat yang saat ini sekitar 37 persen.

"Rata-rata pemondokan sekarang sudah jauh. Itu akibat perluasan masjidil haram. Jadi ring satu jaraknya sekitar 1700 meter. Itu ring satu yang jumlahnya sekitar 37 persen," terangnya.

Saat ditanya jumlah jamaah yang akan berangkat, Slamet menjawab," Untuk jamaah haji reguler 191 ribu. Jamaah haji plus 16 ribu, totalnya sekitar 207 ribu. Itu sudah ketentuannya."

Jakarta - Di hadapan penyidik KPK, anggota FPDIP Agus Condro menjawab apa adanya terkait dana Rp 500 juta yang diterimanya tidak lama setelah Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom terpilih.

Agus membeberkan kronologi asal mula dana Rp 500 juta diungkapnya saat diperiksa penyidik KPK kepada wartawan dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2008).

Agus pun merunut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penyidik KPK saat menjadi saksi kasus korupsi BLBI dan amandemen UU BI yang melibatkan mantan anggota Komisi IX DPR Hamka Yandhu pada bulan lalu, sampai akhirnya pria berkumis itu mengungkapkan penerimaan dana Rp 500 juta.

Penyidik: Apakah Saudara menerima sejumlah uang dari Hamka Yandhu terkait kasus BLBI atau amandemen UU BI?

Agus Condro: Saya jawab tidak pernah.

Penyidik: Masa tidak pernah?

Agus Condro: Tidak pernah.

Sudah itu penyidiknya keluar selama 30 menit. Kemudian, penyidik masuk ruangan lagi dan bertanya.

Penyidik: Yang lain pernah?

Agus Condro: Iya pernah.

Penyidik: Berapa?

Agus Condro: Rp 25 juta. Saya ceritakan kronologinya, kemudian setelah itu ditanya lagi.

Penyidik: Apakah Saudara pernah terima sejumlah uang dari Dudhie Makmun Murod (anggota FPDIP) terkait BLBI atau amandemen UU BI?

Agus Condro: Tidak.

Penyidik: Kalau yang lain?

Agus Condro: Yang lain pernah.

Penyidik: Berapa? Rp 25 juta?

Agus Condro: Lebih.

Penyidik: Rp 50 juta.

Agus Condro: Lebih.

Penyidik: Berapa?

Agus Condro: Rp 500 juta.

Kepada wartawan, Agus mengatakan dana Rp 500 juta diberikan setelah 2-3 minggu pemilihan Deputi Gubenur Senior BI yang dimenangkan oleh Miranda.

"Habis rapat waktu itu saya baru pulang dari India, ya sedikit ngertilah, bisa dengerlah. Kalau nggak ada hujan, nggak ada angin tiba-tiba ada orang bagi-bagi uang Rp 500 juta itu terlalu kaya. Lalu mungkin setelah kerja milih orang terus dikasih duit, kan bisa saja," papar Agus.

Jakarta - Sebanyak 90 mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, mendatangi Polres Jakarta Selatan guna melaporkan tindak penipuan atas mereka oleh agen travel. Rencananya, mereka hendak berangkat ke Hong Kong untuk mengikuti studi banding Hukum Bisnis.

"Rencananya, Sabtu (16/8/2008) kemarin berangkat. Tapi hingga pagi ini tidak ada kejelasan dari pihak agen travel. Maka kami melapor ke polisi," ujar salah satu korban yang enggan disebut namanya.

Program ini merupakan program BEM Fakultas Hukum kampus tersebut yang telah direncanakan sejak lima bulan lalu. Biaya program sebesar US$ 808. Dari jumlah tersebut sebanyak 90 mahasiswa telah menyetor ke BEM dari US$ 100 hingga US$ 200.

"Kami pagi ini melapor ke Polres Jakarta Barat. Tapi dari Polres Jakbar di pindahkan ke Polres Jaksel karena locus delicty (agen travel) ada di Jakarta Selatan," ujarnya tanpa mau menyebutkan nama agen travel tersebut.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kampus tersebut. Adapun yang menyelenggarakannya adalah mahasiswa sendiri lewat organisasi kemahasiswaan. Menurut salah seorang korban, meski penyelenggara adalah BEM FH, tetapi peserta boleh berasal dari luar kampus.

"Di kampus kami ada 9 fakultas. Kegiatan studi banding ini biasa dilakukan tergantung program masing-masing organisasi. Tapi kalau sampai ada masalah seperti itu, saya belum tahu," ujar salah seorang dosen yang pernah menjabat di jajaran Dekanat, Heru Sanusi, kepada detikcom

Jakarta - Agus Condro mengaku menerima uang Rp 500 juta setelah Deputi Senior BI Miranda Goeltom terpilih. KPK pun tidak diam saja. Lembaga anti korupsi ini pun bergerak menyelidiki.

"Pengakuan itu kita anggap informasi awal. Kita kumpulkan bukti-bukti lain, karena tidak cukup hanya pengakuan saja," kata Wakil ketua KPK M Jasin di Gedung Depkeu, Jl Wahidin, Jakarta, Rabu (20/8/2008).

Setelah itu KPK akan melakukan penetapan langkah-langkah selanjutnya guna dilakukan penyidikan. "Kita bergerak dengan bukti. Informasi awal ada, kita kumpulkan informasi lain," jelas Jasin.

Apakah Miranda dan politisi PDIP lain akan dimintai keterangan? "Kita akan melakukan rapat pimpinan dahulu," jelasnya.

Lebih lanjut, KPK juga menyesalkan Agus Condro yang baru melakukan pengakuan belakangan. "Kita sesalkan kenapa baru sekarang diungkapkan. Bukti pengakuannya itu masih lemah, baru pernyataan, kita lihat nanti," tandasnya.

Jakarta - Sekitar 1.379 pejabat pemeriksa pajak belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari sekitar 1.918 pemeriksa pajak, baru 539 pemeriksa yang menyerahkan LHKPN.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK M Jasin dalam jumpa pers di Gedung Depkeu, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (20/8/2008).

"Ini penting sehingga Ditjen Pajak lebih profesional," ujarnya.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan segera menegur anak buahnya yang belum menyerahkan laporan kekayaan ke KPK.

"Apa yang dilakukan Pak Jasin itu sangat baik, nanti akan saya tegur yang belum menyerahkan compliance-nya dan akan diberi jangka waktu sebulan," ujarnya.

Kalau tidak lapor maka akan diberi tindakan kedisiplinan. "Saya sebagai auditee, diaudit itu bagi saya sangat membantu, jadi saya tidak keberatan dan karena itu, saya selalu membuka diri baik kepada KPK maupun BPK," ujarnya.

Jasin menambahkan, Ditjen Pajak sebagai lembaga yang besar perlu melakukan right sizing untuk mengefisienkan jumlah pegawai sesuai reformasi birokrasi. KPK akan selalu berupaya meningkatkan kompetensi Ditjen Pajak.

"Tujuan kita memantau kinerja Ditjen Pajak agar reformasi dapat optimal kan Depkeu kan merupakan institusi yang merupakan salah satu institusi yang melakukan reformasi kita mengkaji sistem agar tidak ada penyimpangan," ujarnya.

Jika tidak ada penyimpangan di pajak maka penerimaan pajak itu akan sangat maksimal

Jakarta - Sebuah gondola tampak miring di proyek pembangunan Menara MTH di Jl MT Haryono, Jakarta Selatan, Rabu (20/8/2008). Di gedung 15 lantai tersebut terpampang nama developer Tata.

Gondola miring itu berada di lantai ke-14. Kondisi kemiringannya mencapai sekitar 45 derajat.

Hingga pukul 17.30, gondola warna biru tersebut masih bergelantungan di udara. Belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi mengenai kemungkinan adanya korban. Beberapa petugas kepolisian Polsek Tebet tampak sudah mendatangi lokasi.

Beruntung tepat di bawah gondola yang bernasib malang tersebut bukan merupakan tempat lalu-lintas manusia sehingga tidak terlalu membahayakan.

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah selesai memeriksa jaksa yang diduga terkait dengan lolosnya David Nusa Wijaya ke Hong Kong. Tapi hasilnya belum diputuskan.

"Pemeriksaan sudah selesai, kemarin sudah ada rapat. Tapi rapatnya belum ada kesimpulan, rapat akan dilanjutkan hari ini," kata Pelaksana Harian Jamwas Halius Hosen di Kejagung, Jl Sultan Hasanudin di Jakarta, Selasa (12/8/2008).

Dia melanjutkan, nanti hasil rapat ini akan disampaikan ke Jaksa Agung Hendarman. Tapi tidak akan disampaikan ke Depkum HAM. "Ini masalah internal kami," tandasnya.

Sebelumnya terkait David Nusa pihak Kejagung telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah jaksa yakni Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Edward Saputra, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat Mugiharjo, dan dua jaksa bagian Intelijen Kejagung yakni Haryati dan Cholid.

Selain itu sejumlah pihak juga telah dimintai keterangan antara lain David Nusa Wijaya, pihak imigrasi Suroso, dan mantan Kepala LP Salemba Bambang S

Jakarta - Pelaku perampokan rumah mewah di Jalan Madiun, Menteng, Jakarta Pusat, sempat menodongkan pistol. Pelaku juga diduga orang dalam.

"Ada kemungkinan orang dalam, soalnya tahu tempat penyimpanan barang," ujar petugas Polres Jakarta Pusat yang enggan disebutkan namanya di tempat kejadian perkara (TKP), Selasa (12/8/2008).

Pistol itu, imbuh dia, ditodongkan ke salah satu dari empat pembantu rumah tersebut. Perampokan itu, terkuak setelah istri Kristian, sang pemilik rumah, menelepon.

Suami-istri pemilik rumah itu memang sama-sama tidak ada di rumah. Kristian yang pengusaha itu sudah keluar sejak pagi harinya. Istrinya baru meninggalkan rumah pukul 11.00 WIB.

"Pukul 14.00 WIB istrinya menelepon ke rumah. Nggak diangkat-angkat. Dia curiga, pembantunya empat masa nggak ada yang angkat semua," ujar petugas itu.

Saat istrinya pulang, keempat pembantu, yang disekap di gudang penyimpanan ban-ban bekas dan baru di lantai dua itu, sudah berhasil membebaskan diri.

"Mereka merusak gerendel kunci dari dalam kamar," ujar dia.

Jakarta - Mantan anggota komisi IX DPR Antony Zeidra Abidin kembali dipanggil KPK dalam kasus aliran dana BI. Berkas kasusnya telah siap dilimpahkan ke pengadilan.

"Hari ini berkas tersangka AZA akan diserahkan dari penyidik ke penuntut umum," ujar Humas KPK Johan Budi SP di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/08/08).

Lebih lanjut Johan menjelaskan, proses tahap dua kasus BI dengan tersangka Antony Zeidra sudah dilakukan. Proses selanjutnya adalah menyerahkan berkas itu ke pengadilan agar segera disidangkan.

"Kemungkinan 14 hari maksimal kita serahkan," pungkasnya.

Pekanbaru - Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang digelar Pemkot Dumai mendadak bubar. Sebab, tenda-tenda yang terpasang berterbangan dihantam puting beliung. Para perserta pun lari kocar-kacir.

Walikota Dumai Zulkifli AS bersama jajarannya menggelar acara Harganas di lapangan terbuka di Jl Soebrantas, Dumai, Selasa (12/8/2008). Di lapangan itu dipasang tenda untuk undangan serta para petinggi jajaran Pemkot Dumai. Acara yang dihadiri sekitar 300 perserta itu berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB.

Lokasi upacara Harganas itu berada didekat pantai laut Selat Malaka. Saat acara berlangsung, peserta tiba-tiba dikejutkan dengan suara gemuruh angin laut yang cukup kencang. Ombak juga menghempas keras ke bibir pantai.

Tak lama kemudian suasana pun kacau balau. Angin puting beliung mengamuk dan membuat tenda yang dipasang porak-poranda. Melihat kencangnya angin, perserta upacara Harganas pun panik. Mereka berlarian menjauhi tenda. Acaara pun bubar meski Walikota Dumai, Zulkifli AS, belum sempat memberikan sambutan. tersebut.

"Peserta upacara tadi panik semua. Angin kencang itu merubuhkan tenda-tenda. Untunglah dalam acara itu tidak ada korban jiwa. Tapi yang jelas upacara Harganas batal dilaksanakan," tutur Imron PNS yang ikut serta dalam upcara tersebut.

Imron menyebut angin yang sangat kencang itu diperkirakan selama 2 menit. Selanjutnya angin berangsur reda dan lantas diguyur hujan deras. "Kami juga bingung kok tiba-tiba saja angin begitu kencang," kata Imron.

Angin puting beliung juga merusak sebuah bangunan semi permanen bekas pelaksanaan MTQ di Dumai. Bangunan tersebut tidak jauh dari arena upacara Harganas. Begitu juga sejumlah tiang listrik di sekitar kawasan pantai ada yang rubuh.

Kepala BMG Dumai, H Tampubolon kepada wartawan menyebut, bahwa angin kencang dari arah laut Selat Malaka itu diperkirakan kecepatannya 32 knot. "Kecepatan 32 konot tadi hanya berlangsung 1 menit saja. Selanjutnya kecepatan angin berangsur reda," kata Tampubolon.

Jakarta - Romo Benny Susetyo ternyata dipukuli 3 orang tak dikenal. Romo Benny hendak pergi ke mini market ketika tiba-tiba dipukuli 3 orang tersebut.

Kronologis pemukulan Romo Benny yang terjadi 11 Agustus 2008 malam tersebut dituturkan oleh Ketua Setara Institute, Hendardi yang sedang menunggui Romo Benny di RS Pondok Indah, Jakarta Selatan (12/8/2008).

"Dia dipukul dibagian belakang, makanya dia tidak ingat kejadiannya apa-apa," jelas Hendardi.

Hendardi menuturkan setelah dipukuli di dekat mini market itu Romo Benny dibawa oleh 3 orang itu ke Rumah Makan Mbok Berek, Pondok Indah. Di sana Romo Benny kembali dipukuli. Pemukulan ini terhenti karena ada teriakan salah seorang suster RS yang kebetulan melintas wilayah itu.

"Melihat ada orang yang dipukul, suster itu teriak," kata Hendardi.

Hendardi meminta polisi segera mengusut kasus ini. Hendardi juga berharap Romo Benny segera sehat sehingga bisa memberikan keterangan siapa pelaku pemukulan ini.

"Yang terpenting, Romo Benny harus sehat terlebih dahulu agar dia dapat menceritakan kejadiannya secara detail. Saat ini, daya ingat Romo Benny belum kembali normal," pungkasnya.

Jakarta - Satu sel dengan pembunuh berantai Very Idam Henyansyah alias Ryan menambah kerjaan baru untuk Panglima Laskar Front Pembela Islam (FPI) Ustad Matsuni.

Matsuni dijadikan penasihat spiritual Ryan. Untuk menyembuhkan jiwa Ryan, pria yang diduga membunuh 11 orang ini pun diajak untuk salat malam.

"Kita ajak tahajud. Memang digembleng seperti muridnya sendiri. Kita coba bantu menormalkan tapi bertahap. Berusaha kembali ke sisi normal kehidupannya," kata ajudan Matsuni Eka, Senin (11/8/2008).

Menurut Eka, butuh penanganan khusus untuk mental Ryan yang sedang drop. Segala perilaku menyimpang Ryan, sedang dicoba untuk diluruskan dan ditatar oleh Matsuni.

"Kalau dia disuruh salat nggak mau, dipelototin Ustad Matsuni saja, dia langsung menjalaninya. Jadi kita harus tegas," ungkap Eka

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak pembelaan terdakwa kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) di Provinsi Riau, Saleh Djasit. Jaksa tetap menuntut anggota DPR Komisi IV ini 4 tahun bui.

Demikian replik yang dibacakan JPU Rudi Margono dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/9/2008).

"Kami tetap pada surat dakwaan karena terdakwa sudah terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tetap akan menuntut terdakwa dengan pidana penjara 4 tahun dan membayar uang kerugian negara sebesar Rp 4,7 miliar," kata Rudi.

Saleh Djasit yang mengenakan kemeja warna putih tampak tenang mendengarkan pembacaan replik tersebut. Sidang ini dipimpin ketua majelis hakim Mufri.

Rudi menuturkan, terdakwa telah salah dalam melakukan penunjukan langsung proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran, bukan menggunakan aturan dalam Keppres.

Menurut dia, tidak ada fakta pada saat pengajuan itu yang menunjukkan adanya kejadian pada tahun 2003 yang mengancam jiwa dan keselamatan masyarakat sehingga terdakwa harus melakukan penunjukan langsung tersebut.

Alasan kebakaran hutan yang disampaikan terdakwa, kata Rudi, perlu dikesampingkan. Karena berdasarkan keterangan saksi ahli dari ITB, mobil kebakaran dengan tipe P 80 ASM hanya untuk wilayah perkotaan.

Jika digunakan untuk kebakaran hutan maka tidak dapat berfungsi secara maksimal. Oleh karena itu alasan kebakaran hutan tidak masuk akal.

Selain itu, lanjut Rudi, berdasarkan keterangan saksi ahli dari BPKP pembelian 20 unit dengan tipe P 80 ASM menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4.719.020.005.

"Itu berasal dari pemahalan harga seharusnya hanya Rp 445 juta, bukan Rp 790 juta sebagaimana diterangkan terdakwa," ujarnya.

Sidang akan dilanjutkan pada Rabu 20 Agustus 2008 dengan agenda tanggapan atas replik dari penasihat hukum.

Jakarta - KPK berencana untuk membuat baju khusus koruptor. Tersangka kasus suap pengadaan kapal patroli di Dephub Bulyan Royan, tampaknya tidak alergi pada ide itu.

"Ini kan sudah pakai seragam," canda Bulyan di Gedung KPK, JL Rasuna Said, Jakarta, Senin (11/8/2008) seraya menunjukkan batik warna ungu yang dikenakannya.

Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan 8 Agustus lalu, jika memang telah menjadi peraturan, Bulyan mengaku siap mengenakan baju khusus koruptor tersebut.

Bulyan tiba di Gedung KPK pukul 11.10 WIB. Seperti biasa, politisi asal FBR ini pelit berkomentar mengenai kasus yang sedang dihadapinya.

"Nanti saja ya, nanti saja," kata Bulyan sebelum masuk gedung.

Selang lima menit setelah kedatangan Bulyan, Dedi Suwarsono datang untuk kembali diperiksa KPK. Direktur PT Bina Mina Karya Perkasa ini enggan berkomentar sedikit pun.

Jakarta - KRL Ciujung jurusan Serpong-Tanah Abang terpaksa harus terhenti di Stasiun KA Kebayoran Lama akibat pantograf KRL tersangkut di tikungan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Akibatnya, 2000-an penumpang menumpuk di 5 stasiun.

"Penumpukan penumpang ada sekitar 2.000 di lima stasiun, Serpong, Sudimara, Pondok Ranji, Rawa Buntu dan Kebayoran," ujar Kepala Humas PT KA Daops I Akhmad Sujadi melalui pesan singkatnya, Kamis (7/8/2008).

Menurut Sujadi, pantograf tersebut masih diperbaiki. "Saat ini masih dalam perbaikan. Kawat listrik yang rusak harus diganti," kata Sujadi.

Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 06.45 WIB tadi pagi. Menurut saksi mata, Budhi Prasetyo, pantograf atau alat penghubung kabel penyalur listrik dengan KRL itu nyangkut di tikungan Tanah Kusir. Tikungan tersebut memang agak miring sejak awal.

Untuk mengatur lalu lintas kereta api di Jabodetabek yang padat, menurut Sujadi, jadwal diatur secara bergantian agar tidak tumpang tindih satu sama lain.

"Kira-kira normal Pukul 13.00," kata Sujadi.

KRL Ciujung jurusan Tanah Abang-Serpong diluncurkan pada Rabu, 11 Juli 2007 lalu. KRL Ciujung itu akan melaju di atas rel double track. Setiap hari , KRL Ciujung berangkat dari Stasiun Tanah Abang sebanyak 5 kali, yaitu pukul 06.35 WIB, 08.35 WIB, 16.55 WIB, 18.35 WIB, dan 20.15 WIB. Sedangkan dari Stasiun Serpong, KRL Ciujung berangkat 5 kali, yaitu pukul 05.45 WIB, 07.45 WIB, 09.30 WIB, 14.45 WIB, dan 19.25 WIB.

Jakarta - Partai Kerakyatan Nasional (PKN), partainya Harmoko melarang anggotanya ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2009. Harmoko pun terancam bui maksimal 2 tahun dan denda minimal Rp 6 juta.

"Betul (Harmoko bisa dipenjara berdasarkan UU Pemilu) ditambah denda," kata anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina , Kamis (7/8/2008).

Menurut Agustiani, ancaman untuk Menteri Penerangan era Orba itu tercantum dalam UU Pemilu No 10/2008 pasal 287.

Pasal itu berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih atau melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp 6 juta dan paling banyak Rp 24 juta.

Agustiani tidak mau berpolemik apakah larangan PKN tersebut bisa disebut golongan putih alias golput atau tidak. Namun, tegasnya, jelas tercantum dalam UU, tindakan Harmoko melanggar UU. "Yang jelas itu menghalangi orang untuk memilih," jelas Agustiani.

Agustiani menegaskan, tindakan Harmoko akan ditindaklanjuti Panwaslu jika ada laporan dari orang yang dihalangi haknya untuk memilih. "Kita bisa jadikan ini temuan. Kita proses kalau ada orang yang merasa haknya dihalangi," tandas Agustiani.

Jakarta - Kepanikan yang terekam oleh Cockpit Voice Recorder(CVR) pesawat AdamAir PK-KKW dengan nomor penerbangan DHI 574 yang jatuh ke laut, 1 Januari 2007, bikin merinding. Dalam rekaman yang beredar di internet itu, terdengar kepanikan Capten Revri Agustian Widodo dan kopilot Yoga, sesaat sebelum pesawat terjun ke laut.

Beredarnya rekaman CVR itu kemudian menjadi heboh. Soalnya suara percakapan pilot dan kopilot yang terekam di kotak hitam, seperti yang disiarkan di sejumlah televisi swasta di Indonesia, bersifat rahasia.

"Saya heran kok rekaman itu bisa muncul di TV. Padahal seharusnya itu rahasia. Hanya investigator yang melaksanakan penyelidikan itu saja yang boleh tahu," kata mantan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Setio Raharjo.

Menurut Setio, sesuai aturan Annex 13 International Civil Aviation Organisation (ICAO), ada beberapa poin di kotak hitam pesawat yang tidak boleh diungkap ke masyarakat, antara lain isi percakapan pilot dan data kesehatan.

Tiga bulan sebelumnya, 25 Maret 2008, KNKT sebenarnya pernah merilis hasil rekaman flight data recorder (FDR) dan CVR, yang berhasil diangkat pada 27 dan 28 Agustus 2007, diperairan Majene, Sulawesi Barat.

Dalam rilisnya tersebut, KNKT menyebutkan, pilot mengalami masalah navigasi, sehingga perhatiannya terfokus pada permasalahan inertial reference system (IRS) setidaknya selama 13 menit terakhir penerbangan.

Akibatnya, pilot Kapten Revi Agustian Widodo dan kopilot Yoga hanya memberi perhatian minimal pada flight requirement lainnya, termasuk identifikasi dan usaha melakukan koreksi.

Dalam laporan itu disebutkan, kecelakaan pesawat AdamAir PK-KKW dengan nomor penerbangan DHI 574, terjadi sebagai kombinasi beberapa faktor, termasuk kegagalan kedua pilot dalam intensitas memonitor instrumen penerbangan, khususnya dalam 2 menit terakhir penerbangan.

Hal itu kemudian berakibat burung besi itu meluncur ke bawah dengan kecepatan 330 meter per detik atau sekitar 1.050 km per jam. Saat itu, pilot baru berusaha memegang kendali pesawat secara manual. Tapi semuanya terlambat. Bahkan salah satu bagian pesawat patah. Pesawat itu pun menghujam ke perairan Majene dengan kecepatan sangat tinggi. Seluruh penumpang yang berjumlah 102 orang, berikut awak pesawat, tenggelam ke laut.

Laporan KNKT yang dirilis ke publik waktu itu, dalam bentuk grafis dan transkrip. "Kita juga menerima hasil investigasi KNKT. Sementara percakapan pilot di cockpit hanya berupa grafis dan transkrip," jelas Adam Aditya Suherman, Presiden Direktur Adam Skyconnection Airlines kepada detikcom.

Tapi memang, lanjut Adam, anak buahnya sempat terbang ke Amerika Serikat (AS), negara asal pesawat naas tersebut, untuk mendengar percakapan di kotak hitam. Tapi kata Adam, suaranya, maupun isi dialognya berbeda dengan percakapan yang kini tersebar di masyarakat.

Asli atau tidak rekaman CVR di pesawat AdamAir hingga sekarang jadi perdebatan. Pihak KNKT maupun Departemen Perhubungan merasa yakin kalau rekaman yang beredar itu palsu, sekalipun ada kemiripan.

"Rekaman asli di KNKT, tersimpan dalam boks tertutup, bersifat rahasia dan dalam bentuk pita. Yang beredar itu tidak asli dan tidak original" kata Menhub Jusman Syafii Djamal.

Jusman juga menandaskan, beredarnya rekaman tersebut bisa menyesatkan. Alasannya, ujar Jusman, tidak ada seorang ahli dapat menyusun model skenario kecelakaan, hanya atas dasar rekaman pembicaraan pilot semata. Setidaknya analisa bisa dilakukan jika ada pasangan rekaman black box kedua. Yakni rekaman tentang tingkah laku pesawat terbang pada 30 menit terakhir, seperti yang sudah dirilis di website KNKT.

Lain lagi menurut Heru Sutadi, seorang pengamat telematika dari Universitas Indonesia (UI). Kata Heru, dirinya merasa yakin kalau rekaman pembicaraan yang beredar adalah asli. Setidaknya dari sumber yang asli.

Ada beberapa persamaan yang substansial antara rekaman yang beredar dengan yang disimpan KNKT atau Dephub. Misalnya, kalimat "pesawat bambu", instruksi untuk fly heading 070, crossing radial 307 Mike Kilo Sierra dan FMS (Flight Management System) yang bermasalah.

Bukan itu saja, masa krisis yang ada di laporan KNKT dan rekaman yang beredar sama. "Dari rekaman dan hasil laporan KNKT terlihat bahwa masa krisis adalah sama, sekitar 5 menit," jelas Heru, yang juga anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Menurut Heru, dengan teknologi digital proses perpindahan data yang asli, yang tersimpan di KNKT, bisa berpindah dengan cepat. Jadi sangat sulit mengatakan kalau data rekaman pembicaraan yang asli tidak tersebar atau bocor ke mana-mana.

"Asli atau tidak, file adalah file. Saya sulit mengatakan kalau rekaman yang beredar tidak asli. Secara fisik memang rekaman yang asli bisa saja ada di dalam box (KNKT). Tapi isi rekaman bukan tidak mungkin tersebar ke mana-mana," begitu kata Heru.

Alasan pembocoran data itu, lanjutnya, bisa beragam motif. "Tapi setidaknya, sebuah kebenaran telah mencari jalannya sendiri. Sebab dari semua kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia, pemerintah tidak pernah terbuka tentang penyebab pastinya ke masyarakat," keluh heru.

Akibatnya dalam setiap kecelakaan pesawat, penyebab terjadinya hanya menjadi gosip dari mulut ke mulut. Dan yang selalu dijadikan kambing hitam adalah pilot bukan kondisi pesawat.

Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) hingga kini belum menerima laporan jadwal kampanye nasional partai politik. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menyatakan, Parpol dilarang kampanye jika tidak menyerahkan jadwal kampanye.

"Sikap Bawaslu tentunya, kalau parpol belum menyerahkan kewajibannya, maka mereka tidak boleh kampanye," kata anggota Bawaslu yang juga menjabat sebagai Ketua Bagian Pengawasan Pemilu dan Hubungan Antarlembaga, Bambang Eka Cahya Widodo, Kamis (7/8/2008).

Bambang menjelaskan, banyaknya partai politik peserta Pemilu 2009 yang belum menyerahkan laporan jadwal kampanye ke KPU, karena kesibukan masing-masing parpol. Saat ini, sebagian besar partai politik melakukan konsolidasi secara bersamaan, termasuk untuk pendaftaran calon legislatif.

"Memang parpol sepertinya belum siap kampanye. Mereka lebih fokus pada pencalonan dan penyusunan daerah pemilihan (dapil)," jelasnya.

Sementara itu anggota KPU Sri Nuryanti, Selasa 5 Agustus kemarin menyatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat ke sejumlah pengurus parpol pusat. Isinya, KPU meminta agar segera menyerahkan laporan soal tim kampanye, jadwal kampanye nasional dan rekening dana kampanye.

"Kita harapkan pelaporan itu sesegera mungkin. Idealnya, mereka seharusnya mau memanfaatkan jadwal kampanye yang kita berikan selama 9 bulan ini," ujarnya.

Diakui Sri, saat ini banyak parpol sibuk melakukan konsolidasi, termasuk menggelar rapat kerja atau pimpinan secara nasional. Konsolidasi ini untuk proses pencalegan dan penyusunan daerah pemilihan.

"Banyak parpol buat rakernas untuk membuat susunan caleg dan dapil. Mereke berpikir, toh kampanye masih panjang, jangan sampai kehabisan nafas di masa kampanye tahun depan. Mungkin setelah ada caleg, mereka akan kampanye dengan caleg yang sudah ada," imbunya.

Jakarta - Tidak hanya Partai Harmoko yang menyerukan tidak berpartisipasi dalam Pemilu 2009. Lama sebelum itu, Abdurahman Wahid (Gus Dur) secara terang-terangan juga menyerukan untuk golput.

Padahal jelas, menurut Undang-undang Pemilu, aksi ini dapat dipidana. Ancamannya hukumannya 6-24 bulan penjara.

Berikut wawancara dengan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina:

PKN mengajak anggotanya agar golput dalam Pemilu 2009 nanti. Aturan tentang golput sebenarnya seperti apa?

Pada dasarnya, siapapun orang yang mengajak golput atau menghalangi orang untuk memilih bisa kena pidana. Asal ada pihak yang merasa hak pilihnya dihalangi.

Sebelum PKN Harmoko, Gus Dur juga mengajak golput. Jadi mereka bisa dipenjara?

Ya, iya.

Berdasar pasal 287 UU Pemilu No 10/2008, setiap orang yang dengan sengaja mengajak golput dan menghalangi orang memilih bisa dituntut penjara minimal 6 bulan, maksimal 24 bulan dan denda minimal Rp 6 juta maksimal Rp 24 juta.

Tapi harus ada yang melapor?

Sebenarnya tidak harus ada yang melapor. Dari informasi, sebenarnya kita bisa proses, tapi harus dilengkapi bukti tertulis. Kalau tidak, nanti proses di polisi juga akan mentah lagi. Di pengadilan juga begitu.

Kalau dari media massa?

Kalau media itu punya rekamannya, dan kita dapat, kita bisa proses itu ke polisi.

Kalau ajakan PKN untuk tidak berpartisipasi dalam Pemilu 2009, apakah bisa disebut ajakan untuk golput?

Kalau ada pihak yang merasa hak pilihnya terhalangi ya sama saja mengajak golput. Apalagi mereka bilang kalau sampai berpartisipasi dalam Pemilu 2009 akan kena sanksi. Itu sudah bernada ancaman. Itu sudah mengancam orang.

Apakah yang ini juga perlu dilaporkan dulu?

Iya, tapi ya itu kalau ada bukti otentik, ada yang bisa membuktikan omongan itu sudah bisa kita jerat walaupun belum ada yang merasa terancam.

Jakarta - Warga Margonda ramai-ramai menonton rekonstruksi pembunuhan di dekat Margonda Recidence. Mereka mengira akan melihat Very Idam Henyansyah alias Ryan. Padahal rekonstruksi itu untuk kasus pembunuhan Rachmat Hidayat.

"Loh kok Ryan disini? Ini Ryan bukan? Kok wajahnya beda?" kata beberapa ibu-ibu yang menonton rekonstruksi pembunuhan Rachmat di dekat Margonda Residence, Depok, Jawa Barat, Kamis (7/8/2008).

Rachmat Hidayat (19) ditemukan tewas di Fakultas Hukum UI pada pada Minggu 13 Juli 2008 pukul 20.00 WIB. Rekonstruksi digelar di 4 lokasi di Depok, Jawa Barat.

Lokasi tersebut yakni Stasiun Pondok Pinang, warung makan di Jl Margonda Raya, pinggir rel tempat lokasi pembunuhan, dan tempat pembuangan mayat di FH UI.

Salah satu lokasi rekonstruksi, warung makan di Jalan Margonda Raya, memang berdekatan dengan Margonda Residence tempat koban Heri Santoso dimutilasi oleh Ryan.

Yogyakarta - Dealer Kawasaki di Jl Affandi (Gejayan) Yogyakarta dibobol maling. Pelaku menggondol brankas berisi ratusan surat Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) dan uang jutaan rupiah.

Peristiwa yang menimpa dealer motor yang melayani penjualan, service dan spare part itu pertama kali diketahui oleh office boy, Eko (25) sekitar pukul 07.00 WIB, Selasa (5/8/2008). Saat Eko hendak masuk kerja, dia melihat pintu depan dealer itu sedikit terbuka. Salah satu bagian pintu besi juga rusak akibat dibuka paksa.

Karena curiga, Eko kemudian menunggu kedatangan karyawan lain. Akhirnya, bersama beberapa karyawan Eko kemudian masuk ke show room, bengkel, dan tempat penyimpanan spare part.

Ternyata salah satu dari dua brankas yang ada di pojok ruangan di lantai satu sudah tidak ada. Sedang brankas besar setinggi 1 meter dengan berat ratusan kilogram masih ada. Sekitar 20-an sepeda motor Kawasaki, spare part, dan alat-alat service tetap utuh.
Kepala Dealer Kawasaki Gejayan, Indra Kurniawan, kepada wartawan di lokasi kejadian mengatakan pelaku membawa kabur brankas kecil setinggi 50 cm berisi uang, 400-an BPKB dan surat-surat penting lainnya. "Jumlah uang kami belum tahu. Yang tahu bagian kasir dan staff keuangan," katanya.

Sedang surat BPKB sebagian disimpan di brankas kecil yang digondol maling, sebagian lagi disimpan di brankas besar. Brankas kecil dibawa dengan diseret karena dilantai terdapat bekas-bekasnya.

Sampai saat ini aparat Polsek Depok Barat dan Polres Sleman masih melakukan olah TKP. Polisi menduga pelakunya penjahat spesialis pencurian dengan pemberatan (curat). Sasaran mereka adalah kantor dan toko yang tidak dijaga oleh penjaga malam. Meski pintu besi dikunci atau digembok berlapis-lapis, penjahat berhasil memotongnya.

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ingin ikut rapat Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2009 di DPR. Pendapat anggota DPR pun terpecah.

Ketua BK DPR Irsyad Sudiro setuju dengan rencana KPK. Niat KPK sangat membantu tugas BK.

"Saya kira kami sangat menghargai niat KPK ini. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Secara etika permohonan ini harus dikabulkan. Bahkan perlu difasilitasi," ujar Irsyad.

Hal ini disampaikan Irsyad dalam rapat terbuka antara Pimpinan DPR, BK dan pimpinan KPK di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (5/8/2008).

Sementara itu Wakil Ketua BK Gayus Lumbuun mempertanyakan teknis anggota KPK mengikuti rapat penyusunan anggaran. "Apakah hadir secara fisik atau hanya menerima data-data hasil sidang?" tanya Gayus.

Wakil Ketua KPK Bibit Samad Riyanto mengatakan, tujuan KPK ikut rapat tersebut untuk menghindari korupsi dalam proses perencanaan anggaran.

"Kenapa kami merasa perlu untuk melakukan pengkajian karena proses perencanaan angaran merupakan proses yang rawan korupsi. Sehingga mau nggak mau kita harus masuk ke sana," jelas Bibit.

Dalam rapat yang dipimpin Ketua DPR Agung Laksono tersebut hadir Ketua KPK Antasari Azhar, Wakil Ketua KPK Haryono Umar dan M Jasin. Sedangkan dari DPR yakni Erlangga, Theo L Sambuaga, dan Idrus Marham.

Jakarta - Anggota BPK Baharudin Aritonang kembali diperiksa KPK terkait aliran dana BI. Dia diperiksa sebagai saksi untuk Hamka Yandhu dan Anthony Zeidra Abidin.

"Saya siap dikonfrontir, tapi itu tergantung penyidik," kata Baharudin di Gedung KPK, Jl Rasuna Said, Kuningan, Jakarta, Selasa (5/8/2008).

Berbatik coklat, Baharudin tiba sekitar pukul 09.55 WIB. Sebelumnya pada 9 Juni 2008 dia pernah juga diperiksa. Pemeriksaan kembali ini terkait juga pengakuan Hamka di sidang yang menyebutkan adanya pemberian uang Rp 250 juta ke anggota Komisi IX DPR dari BI.

"Tidak pernah ikut panja-panja, tidak pernah tahu soal aliran uang yang dibagikan Hamka," tambah dia.

Dia juga tidak mau mempersoalkan pengakuan Hamka Yandhu di bawah sumpah bila semua anggota Komisi IX menerima uang. "Itu urusan masing-masing," imbuh Baharudin yang tampak kusut.

Sebelumnya mantan anggota Komisi IX DPR TM Nurlif dan Ahmad Hafiz Zawawi juga menjalani pemeriksaan. Mereka diperiksa sebagai saksi dan datang sekitar pukul 08.00 WIB.

Pistol Rakitan Ditemukan di Rumah Pratu Rusli

Makassar - Penyelidikan dugaan keterlibatan Pratu Rusli dalam kasus penembakan mahasiswa Universitas Negeri Makassar (UNM) Fahrudin terus dilakukan. Sebuah pistol rakitan ditemukan di rumah anggota Pomdam VII Wirabuana itu.

Hal tersebut diungkapkan Kapendam VII Wirabuana, Mayor Rustam Effendy di Denpomdam VII Wirabuana, Jl Monginsidi, Makassar, Sulawesi Selatan (Sulsel), Selasa (5/7/2008).

"Namun belum bisa dipastikan apakah senjata tersebut milik Pratu Rusli dan telah digunakan untuk menembak Fahrudin. Kita akan lakukan uji balistik terlebih dahulu," ungkap Rustam.

Rustam menambahkan, agar kasus ini cepat terungkap pihaknya berharap dibentuk tim gabungan yang beranggotakan penyidik dari Polri maupun TNI. Dengan demikian, sambung Rustam, kedua lembaga tersebut bisa melakukan penyelidikan bersama.

"Termasuk bukti-bukti awal yang ditemukan polisi seharusnya juga diberikan ke POM. Jadi nantinya keterangan polisi dan POM TNI bisa sama. Hal ini penting agar masyarakat umum cepat tahu dan mengerti kasus ini," ungkap Rustam.

Sebelumnya polisi sempat memeriksa dan menjadikan Pratu Rusli sebagai tersangka penembakan yang menyebabkan tewasnya Fahrudin. Tindakan tersebut diduga berlatar belakang asmara. Rusli marah karena kekasihnya menjalin hubungan dengan Fahrudin.

Namun anehnya, Rusli tidak ditahan oleh pihak kepolisian. Sebaliknya, prajurit tersebut justru mendekam di Pomdam VII Wirabuana.

Jakarta - 367 Rumah liar yang berada di sekitar Stasiun Jakarta Kota ditertibkan PT Kereta Api (KA). Penggusuran ini berlangsung dengan tertib.

Warga secara sukarela membongkar rumah mereka sendiri dibantu 400 petugas dari Daops I PT KA. Pantauan detikcom, ada dua titik lokasi penertiban operasi Bedah Lintas Jakarta Kota-Rajawali ini.

Lokasi pertama di ujung jalur 12, yang hanya berjarak 10 meter dari Stasiun Kota. Ada 60 rumah yang dibongkar sejak pukul 09.00 WIB, Selasa (5/8/2008).

Lokasi kedua terletak di Kampung Muka, yang berjarak sekitar 500 meter dari Stasiun Kota arah Bekasi. Di lokasi ini tidak seluruh rumah dibongkar, hanya bagian-bagian rumah yang menempati tanah milik PT KA saja yang dibongkar.

"Hal yang melatar belakangi penertiban karena terancamnya infrastruktur KA. Selain itu tingat kecelakaan pada perlintasaan KA semakin tinggi, karena banyaknya bangunan liar yang menghalangi jarak panjang petugas," ujar Kahumas Daops I PT KA Akhmad Sujadi di lokasi pembongkaran.

Sujadi juga menjelaskan pihaknya sudah melakukan sosialisasi sejak 2 bulan terakhir. Pihak PT KA juga menyediakan kereta pengangkut batu bara untuk mengangkut puing-puing yang tersisa.

Warga merasa kecewa dengan pembongkaran ini. Karena mereka merasa sudah turut menjaga keindahan di sekitar stasiun dengan menanam bunga.

"Saya sudah 2 tahun di sini, kalau alasannya cuma buat keindahan saja, kami sudah menanam bunga," ujar seorang warga Kampung Muka yang terpaksa merelakan kamar tidur dan dapurnya dibongkar karena menempati tanah milik PT KA.

Jakarta - Sekitar 500 orang dari Forum Betawi Rempug (FBR) berunjuk rasa di depan Mal Senayan City. Mereka menuntut dikembalikannya lahan seluas 6,2 hektar yang saat ini ditempati mal baru tersebut.

Menurut kuasa hukum H Mardzuki, ahli waris tanah tersebut, Toni Arip, kliennya menuntut agar tanah yang di atasnya dibangun mal tersebut dikembalikan kepada ahli warisnya.

"Kami hanya menuntut kembalikan tanah atas nama H Mardzuki atau bebaskan lahan itu," ujar Toni di depan Senayan City, Jl Asia-Afrika, Jakarta, Selasa (5/8/2008).

Dalam aksinya, mereka membawa beberapa bukti kepemilikan tanah seperti girik nomor 241 persil nomor 8 Blok DII seluas lebih kurang 17200 m2, girik nomor 416 persil nomor 8 Blok DII sebanyak 18120 m2, Girik nomor 448 persil nomor 8 Blok SII seluas 17250 m2 dan girik nomor 488 persil nomor 8 Blok DII seluas 9830 M2.

Dalam girik tersebut, menunjuk pada lokasi tanah yang saat ini telah terbit Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 296/Gelora atas nama PT Manggala Gelora Perkasa di atas HPL Nomor 1/Gelora, atas nama Badan Pengelola Pelaksana Gelora Bung Karno yang terletak di Jl Asia Afrika, kelurahan Gelora, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta pusat.

Mereka juga menyegel tanah di depan Senayan City dengan memberi patok bertuliskan, 'H Mardjuki bin Haji Musa bin Toyib adalah ahli waris almarhum Toyib bin Kiming'.

Hingga Pukul 12.00 WIB, aksi ini masih berlangsung. Beberapa perwakilan demonstran saat ini bertemu dengan pengelola Senayan City.

Jakarta - KNKT sedang menyelidiki otak di balik penyebaran rekaman Cockpit Voice Recorder (CVR) pesawat AdamAir 574. Ada dugaan, percakapan ini bocor pada acara pelatihan jurnalis mengenai tata cara investigasi yang diadakan KNKT.

"Ada kemungkinan bocornya ke arah situ (dalam pelatihan wartawan)," kata pengamat penerbangan Dudi Sudibyo kepada detikcom, Senin (4/08/08) siang.

Dudi mengaku dirinya memang tidak hadir pada acara itu. Namun, menurut Dudi, salah seorang peserta pelatihan menceritakan hal itu kepada dirinya.

Peserta tersebut menanyakan apakah Dudi mengetahui mengenai percakapan pesawat AdamAir. Peserta ini pun mengaku telah mendengarkannya pada saat pelatihan.

"Mungkin saja waktu itu karena desakan wartawan yang ingin mendengar suara cockpit," jelasnya.

Kalaupun benar, Dudi merasa aneh dengan memilih suara AdamAir sebagai contoh untuk diperdengarkan. Baginya, masih banyak kasus lain yang dapat dijadikan contoh. Dudi mengaku kaget mendengar pengakuan itu. Menurutnya, isi percakapan itu sangatlah rahasia dan bukan untuk disebarluaskan.

"Hanya orang-orang tertentu yang bisa mendengarkan, salah satunya Frans Wenas (Ketua SubKomite Udara KNKT), anggotanya juga ada. Untuk mendengar harus pake password untuk membuka," tambah Dudi.

Dugaan Dudi percakapan ini bocor pada saat diperdengarkan di pelatihan semakin besar, setelah dia mendengar sendiri adanya suara percakapan-percakapan dalam rekaman itu. Dudi yakin, suara itu bukanlah percakapan antara AdamAir dengan Air Traffic Control (ATC) maupun pesawat lain yang sedang melintas di dekat pesawat AdamAir.

"Saya tahu suara ATC dan pesawat lain. Ada suara. Ada seseorang yang bicara. Ada background orang, bukan suara crew (pesawat)," kata Dudi.

Karena itu Dudi menilai rekaman itu tidak begitu jernih. Ketika didesak di bagian mana yang menggambarkan adanya percakapan
itu, Dudi menjawab "Saya lupa,".

Meski keyakinan ke arah situ kuat, Dudi menyarankan agar rekaman yang beredar itu diteliti melalui laboratorium agar jelas semuanya.

"Apapun itu, rekaman sudah bocor. Keluarnya rekaman itu tanpa izin dari KNKT adalah tindakan kejahatan," tandas dia.

Jakarta - Anda menemukan cahaya misterius pada Minggu (3/8/2008) dini hari? Cahaya itu terdiri dari delapan titik dan bergerak-bergerak di atas kawasan Ciledug, Tangerang dan Jakarta.

Marcus Ngarbingan, warga Jalan Pondok Raya Pesanggrahan, Jakarta Selatan menceritakan, dirinya saat itu mengetahui adanya cahaya itu setelah dibangunkan anaknya, Calvin.

Dalam surat elektroniknya yang diterima detikcom, cahaya itu mulai terlihat sekitar pukul 01.00 WIB. "Sekitar jam 1 tengah malam, saya dikejutkan dan dibangunkan oleh putra saya Calvin ingin masuk kamar untuk mengambil kamera. Katanya dia dan teman-temannya melihat penampakan di udara," kata Marcus.

Lantas, Calvin mengajak Marcus ke lantai atas untuk melihat penampakan 8 cahaya terbang seperti bintang kecil-kecil, kelap-kelip. "Cahaya itu terang sekali. Diperkirakan jarak penampakan pada waktu pertama anak saya melihat sekitar 100-500 meter ke arah selatan. Berada diatas wilayah sekitar Deplu Ciledug, Tangerang," ujar dia.

Saat Marcus menyaksikan ke langit, cahaya tersebut berada dalam formasi dua-dua. Total ada 8 titik cahaya. Kedelapan cahaya itu bergerak-gerak, kadang menjauh, kadang mendekat. "Saat saya lihat, delapan titik cahaya itu sedang menjauh dan mulai meredup cahayanya dengan kekuatan cahaya 2-5 Watt. Kami melihat cahaya nya sekitar 2-3 menit kemudian lenyap," cerita Marcus.

"Anak saya girang sekali setelah ketegangannya hilang dapat menyaksikan penampakan tersebut karena sesuatu yang indah baru saja dia saksikan," tulis Marcus di akhir emailnya.

Tidak hanya Marcus yang melihat penampakan cahaya itu. Seorang warga juga melihat 8 cahaya itu dan telah memposting kesaksiannya di sebuah forum. "Terlihat 6-8 cahaya tak dikenal di langit Jakarta, melayang dalam satu kelompok. Beberapa berkelip, yang lain tidak," tulis dia.

Dia memperkirakan penampakan cahaya itu sekitar pukul 00.45 WIB, Minggu (3/8/2008) di atas Kompleks Bumi Pesanggrahan Mas, Ciledug. Dia sempat merekam penampakan cahaya itu dengan HP Sony Ericsson K850i dan telah mempostingnya di youtube.

Belum diketahui sumber cahaya-cahaya itu. Apakah delapan titik cahaya ini berasal dari layang-layang elektronik seperti halnya yang menghebohkan Surabaya beberapa waktu lalu?

Jakarta - Rekaman percakapan detik-detik maut AdamAir beredar luas. Pihak Departemen Perhubungan (Dephub) meminta agar tidak disalahkan atas bocornya rekaman yang seharusnya menjadi rahasia itu.

"Yang berhak melakukan penelitian adalah investigator. Investigator dibentuk oleh KNKT. Tidak semua investigator orang Dephub, jadi jangan hanya menyalahkan Dephub," ujar Kapuskom Dephub Bambang S Ervan di kantornya, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Senin (4/8/2008).

Bambang mengkhawatirkan beredar luasnya rekaman AdamAir ini akan menimbulkan efek negatif di masyarakat. Bambang menjelaskan untuk melengkapi data rekaman tersebut harus dilengkapi dengan catatan data penerbangan.

"Yang kita takutkan menginterpretasikan berbeda, belum lagi bahwa rekaman itu harus didampingi flight data recorder (FDR). Bila digabungkan dengan FDR bisa berarti lain," ungkapnya.

Bambang menjelaskan, rekaman suara ini merupakan rahasia. Yang boleh disebarluaskan adalah hasil transkripnya, bukan rekaman langsungnya. "Itu bisa dilihat di website KNKT," jelasnya.

Mengenai isu rekaman tersebut beredar luas akibat diperdengarkan dalam jumpa pers oleh KNKT. Bambang mengaku akan mengecek kebenaras info ini ke KNKT.

Keaslian rekaman inipun masih diperdebatkan. Bambang menjelaskan ada perbedaan antara laporan KNKT dan rekaman yang beredar luas tersebut.

"Substansinya ada beda. Kalau dari KNKT, laporan pilot mengatakan failed tapi di situ fill, mangkanya kita lihat dulu. Saya tidak bisa mengatakan itu asli atau palsu, karena dari substansinya pun ada perbedaan," ujar pria ramah itu.