Maluku Dilanda Gempa Berkekuatan 5,3 SR


JAKARTA - Peristiwa gempa bumi berkekuatan 5,3 skala ritcher (SR) terjadi di wilayah Saumlaki, Maluku, sekira pukul 15.02 WIB.

Gempa berskala sedang ini berpusat di kedalaman 74 kilometer di bawah laut atau tepatnya pada koordinat 6.88 Lintang Selatan dan 129.88 Bujur Timur.

Berdasarkan data dari Badan Metereologi dan Geofisika (BMG), gempa ini berpusat pada lokasi 200 kilometer barat laut wilayah Saumlaki, Maluku. Karena itu BMG memperkirakan gempa ini tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami.


Mabes Polri: Tak Ada Bom Meledak Tanda Jakarta Aman


JAKARTA - Mabes Polri mengaskan bahwa status keamanan ibu kota tetap kondusif dan aman pascaeksekusi Amozi Cs. Indikasinya belum ada gangguan keamanan berarti seperti bom meledak di wilayah Jakarta.

"Kalau ndak aman ada duar (suara ledakan bom). Tapi kan ndak ada. Ancaman ada hanya karena orang-orang iseng," ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Pol Abubakar Nataprawira kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/11/2008).

Abubakar menegaskan, maraknya teror bom di ibu kota akhir-akhir ini hanya merupakan pekerjaan dari orang iseng saja. Hal ini terbukti dengan tertangkapnya dua pelaku teror bom di Kedubes Australia, AS, dan depo Pertamina Plumpang beberapa waktu lalu. Setelah diselidiki ternyata motif pelaku hanya karena iseng saja.

"Sekarang pascaeksekusi Amrozi Cs tidak terjadi apa-apa, aman-aman saja, ancaman itu kan hanya orang iseng," tegasnya.

Perlu diketahui, teror bom di ibu kota kembali marak pascaeksekusi Amrozi Cs. Siang tadi sudah ada dua teror bom yang dialamatkan ke Kantor Pertamina Pusat di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat dan Plaza Semanggi di Jalan Gatot Subroto, Jakarta.


Mantan Kajari Tilamutu Menanti Putusan Jaksa Agung

JAKARTA - Mantan Kepala Kejaksaan Negeri Tilamutu Ratmadi Saptondo segera diajukan ke Majelis Kehormatan Jaksa (MKJ). Ia kini harap-harap cemas menanti putusan Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Menurut Jaksa Muda bidang Pengawasan Darmono, Rabu (12/11/2008), Ratmadi Saptondo telah mendapatkan putusan Jaksa Agung dan dicopot dari Jaksa Fungsional. Kajati Gorontalo saat ini sedang mendalami apakah ada unsur pidana dalam kasus pemerasan yang dilakukan oleh Kajari Tilamutu.

Di Majelis Kehormatan Jaksa itulah Ratmadi dipersilahkan untuk mengajukan pembelaan. Jika pemeriksaan telah selesai, putusan yang bersifat hukuman berdasarkan Peraturan Pemerintah No 30 tahun 1980.

Ratmadi Saptondo dicopot dari jabatan Kajari Tilamutu Gorontalo pada akhir Oktober 2008 lalu. Rekaman pembicaraannya yang berisi makian bodoh terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia (RI) ditayangkan di media elektronik. Atas publikasi rekaman oknum jaksa ini, Jaksa Agung langsung mengirimkan permohonan maaf kepada Kapolri.


DPD Siap Ajukan Draf RUU Tipikor

JAKARTA - Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan mengajukan draf RUU Tipikor kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Draf tersebut diharapkan menjadi pertimbangan DPR saat menggodok RUU tersebut.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Perkara Korupsi DPD RI Marwan Batubara kepada wartawan usai dialog kenegaraan ?Quo Vadis Pengadilan Tipikor' di Press Room DPD RI, Jakarta, Rabu (12/11/2008).

"Ini hanya pertimbangan saja, jadi bukan sebagai kewajiban bagi DPR untuk mematuhi," ujarnya.

Marwan menambahkan, draf RUU Tipikor tersebut tengah dibahas di dalam komisinya di DPD. Dan selanjutnya akan diberikan ke DPR pada awal 2009.

"Kami akan sesuaikan dengan jadwal DPR, karena ini akan jadi sikap DPD. Kami juga akan undang para pakar dan ahli untuk mematangkan draf ini," imbuhnya.

Anggota DPD dari Provinsi DKI Jakarta ini beserta tim akan menyoroti hal-hal yang dianggap krusial seperti komposisi hakim, kualifikasi hingga keberadaan pengadilan Tipikor di daerah.

"Kami berusaha mengamankan pemberantasan korupsi, kalau perlu hal yang sudah ada dipertahankan dan dibuat lebih bagus," pungkasnya.


101 Preman Jalanan Dibekuk Polisi Tanjung Priok


JAKARTA - Kepolisian Wilayah Yuridiksi Tanjung Priok berhasil membekuk sedikitnya 101 preman jalanan dalam razia yang dilaksanakan dari tanggal 2 November sampai hari ini.

Saat ini sedikitnya sembilan preman diproses lantaran terbukti melakukan tidak pidana. Dari mereka polisi menemukan barang bukti berupa gunting besar yang diduga untuk memutuskan kabel mobil yang akan dicuri. Selain itu, ditemukan kunci letter T, kartu remi, dan kaca spion, serta sejumlah uang tunai.

Menurut Reskrin Polsek Tanjung Priok Iptu Mulyana, preman ini paling banyak terjaring di kawasan terminal dan stasiun. "Ada sembilan orang yang diproses, lainnya dibina," paparnya di Tanjung Priuk, Rabu (12/11/2008) .

Mulyana mengatakan, pihaknya juga merazia pelajar yang terlibat tawuran siang ini. "Ada dua orang yang diperiksa intensif, sedangkan 30 lainnya dibina oleh Bimas," imbuhnya.

Saat dirazia, para pelajar dari jenjang SMP dan SMA tersebut sudah membuang peralatan yang digunakan dalam tawuran seperti, penggaris besi, kayu, dan lainnya.


Surabaya - PT ASDP cabang Surabaya memperkirakan puncak arus mudik ke Pulau Madura pada H-2 lebaran. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang, ASDP akan mengoperasikan 18 kapal.

"Kita perkirakan H-2 adalah puncak arus mudik. Kawasan dermaga ujung benar-benar meningkat," kata Kepala Cabang PT ASDP Surabaya, Prasetyo saat ditemui detiksurabaya.com di Dermaga Ujung Surabaya, Minggu (14/9/2008).

Pihaknya kata Prasetyo, memperkirakan jumlah pemudik lebaran tahun ini akan naik 10 persen dari pada lebaran tahun kemarin. Jumlah pemudik pejalan kaki tahun lalu sebanyak 79 ribu.

Untuk itu, berbagai skenario telah disiapkan PT ASDP. Jika arus padat, ASDP menyiapkan empat dermaga yang ada digunakan semua. 18 Kapal yang ada akan dioperasikan dan mereka juga akan melakukan sandar tandem artinya satu dermaga digunakan dua kapal.

"Terminal bus yang ada, saat padat akan kita gunakan untuk tempat parkir sepeda motor. Dan jika sangat padat, satu kapal kita gunakan untuk mengangkut sepeda motor," ungkapnya.

Prasetyo juga menjamin tiket penyeberangan lebaran ini tidak akan mengalami kenaikan. Harga tiket menurutnya tetap sama dengan harga tiket regular.

"Tidak ada kenaikan harga tiket. Masyarakat jangan khawatir harga tetap sama," tandasnya.

Jika ada pihak yang bermain-main dengan harga tiket, PT ASDP tidak segan-segan untuk memberi sanksi. Penumpang dewasa harga tiketnya Rp 4.000 dan anak-anak Rp 3.000. Roda dua Rp 6.000. Roda dua diatas 500 cc dan kendaraan roda tiga Rp 13.000. Untuk mobil penumpang seperti sedan, jeep, minicab mikrolet Rp 73 ribu, dan bus Rp 132 ribu.

Jakarta - Apa penyebab tewasnya 6 orang korban main petasan di Pamulang? Anak-anak yang rata-rata berusia 13 tahun ini takut ditangkap polisi saat bermain petasan. Akhirnya mereka pun kabur dan terjun ke danau Sasak Tinggi. Byuuur!

"Main petasan saja mereka. Mereka ramai-ramai main petasan terus kita datang dan mereka kabur," ujar Kanit Reskrim Polsek Pamulang Iptu Agus Suyanto kepada detikcom, Minggu (14/9/2008).

Pukul 06.00 WIB, 20 personel kepolisian turun ke lapangan untuk mengamankan situasi karena banyaknya petasan yang dimainkan oleh bocah-bocah tersebut. Karena melihat banyak polisi yang datang ke lokasi, sebagian lompat ke danau dan lainnya memilih kabur.

"Mereka takut dan lari sana sini. Ada 7 yang lompat ke danau," katanya.

Hinggap kini lokasi kejadian sudah aman meski masih macet. 6 Orang korban tewas sudah dievakuasi dan dibawa ke rumah duka.

Jakarta - Polisi memeriksa 11 orang terkait tawuran di Pamulang, Tangerang, Banten, yang menyebabkan 6 orang tewas. Meski diperiksa, hingga kini tidak ada yang ditetapkan sebagai tersangka.

"Mereka sebagai saksi. Tak ada tersangka karena tidak terkait tindak pidana," kata Kanit Reskrim Polsek Pamulang Iptu Agus Suyanto kepada detikcom, Minggu (14/9/2008).

Tawuran di Pamulang terjadi pukul 06.00 WIB. Bocah-bocah berumur sekitar 13-17 tahun bermain petasan hingga menimbulkan tawuran. Mereka berlarian saat polisi datang.

Sebanyak 7 orang menceburkan diri ke Situ Sasak Tinggi. Karena tak bisa berenang 6 orang tewas tenggelam. 1 Orang dalam kondisi kritis dirawat di RS Bhineka Bhakti Husada.


Soetrisno Bachir Minta Nasehat Dari Gus Dur

Jakarta - Menjelang Pemilu 2009, dukungan dari tokoh masyarakat yang punya pengaruh besar seperti Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa Abdurahman Wahid alias Gus Dur menjadi incaran banyak pihak. Setelah Yusril Ihza Mahendra, giliran Ketua Umum Partai Amanat Nasional Soetrisno Bachir berbuka puasa bersama dengan Gus Dur, Ahad (7/9).

Secara terus terang Soetrisno Bachir menyatakan keinginannya mendapat dukungan dari Gus Dur. Soetrisno Bachir mengaku ingin banyak belajar serta meminta nasehat dan pandangan tentang masa depan bangsa.

Gus Dur mengaku kecewa dengan sikap Komisi Pemilihan Umum yang dianggapnya curang hingga ia tak dapat maju sebagai calon presiden di Pemilu 2009. Situasi ini dimanfaatkan tokoh yang hendak maju sebagai capres untuk meraup dukungan apalagi Gus Dur dikenal dekat dengan berbagai kiai dan tokoh masyarakat di penjuru Tanah Air.


Dua Jaksa Kejagung Dipecat

Jakarta - Berakhir sudah karier dua jaksa Kejaksaan Agung yang terlibat kasus pemerasan terhadap mantan Dirut Jamsostek Ahmad Djunaidi. Kedua jaksa tersebut adalah Burdju Ronni Allan Felix dan Cecep Sunarto. Keduanya resmi dipecat sebagai jaksa tanggal 25 Agustus 2008.

Pemecatan tersebut disampaikan oleh Jaksa Agung Hendarman Supandji saat memberikan jawaban tertulis pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi III DPR di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/9/2008).

"Burdju Ronni Allan Felix berdasarkan keputusan JA nomor Kep 088/A/JAKARTA A/08/2008 tanggal 25 agustus 2008 diberhentikan tidak hormat," katanya.

Menurut Hendarman, Burdju yang sempat menjadi pemimpin paduan suara Kejagung tengah menjalani hukuman penjara 1 tahun 8 bulan dan denda Rp 150 juta. Hal itu berdasarkan putusan MA 24 Oktober 2007.

Sedangkan Cecep diberhentikan berdasarkan keputusan JA Kep 089/A/JAKARTA A/08/2008. Cecep menjalani berat hukuman yang sama dengan Burdju. Bedanya, hukuman tersebut dijatuhkan berdasarkan putusan PN Jaksel tanggal 23 Februari 2008 karena Cecep tidak mengajukan kasasi.

Sementara mengenai jaksa yang tekait kasus aliran dana BI, jaksa Urip Tri Gunawan, dinyatakan telah diberhentikan sementara. "Pada pasal 25 ayat 1 UU no 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan, Urip baru diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS)," jelas Hendarman.

Sedangkan tindak lanjut pemeriksaan internal terhadap jaksa yang lainnya dalam kasus Urip akan dilakukan lewat pemeriksaan saksi antara lain Artalyta Suryani serta mempelajari pertimbangan putusan pengadilan atas Artalyta dan Urip
.


Penemu Super Toy Diisukan Hilang

Jakarta - Penemu padi Super Toy HL2 Supriyadi alias Toyong sudah dua pekan tidak pulang ke rumah. Di manakah dia? Komisaris PT Sarana Harapan Indopangan (SHI) Heru Lelono tidak percaya Supriyadi hilang.

"Hilang? Memangnya dia David Copperfield?" kata Heru.

Sayang Heru tidak mau mengurai di mana keberadaan Toyong ini. Ia juga tidak bersedia mengungkapkan kapan terakhir bertemu dengan pria lulusan STM Bangunan tersebut. "Untuk apa sih nanyain yang bersangkutan?" kritik Heru.

Staf ahli otonomi daerah SBY ini lantas menyatakan yang berhak menjawab mengenai Toyong adalah Direktur Utama (Dirut) SHI Iswahyudi.

"Yang bersangkutan adalah karyawan SHI, jadi pertanyaan tentang Super Toy yang jawab adalah SHI, dan diputuskan karena terjadi pemberitaan yang aneh-aneh maka pernyataan hanya akan dikeluarkan oleh CEO," pungkas Heru.

Iswahyudi sendiri hingga kini belum bisa dikontak. Saat ditelepon handphonenya tidak aktif.
Ayah Toyong, Basiran, mengaku anaknya sudah dua minggu ini tidak pulang ke rumah. Ia juga tidak tahu di mana keberadaan si penemu Super Toy itu. "Mungkin di Jakarta, kalau nggak, mungkin ke luar pulau untuk ngurusi tanamannya," kata Basiran.

Kendati tidak tahu persis di mana sang anak berada, Basiran optimistis Toyong akan pulang sebelum lebaran. Namun sejumlah media massa memberitakan Toyong menghilang. Sekadar catatan, sebelumnya penemu blue energy Joko Suprapto juga membuat geger karena menghilang saat produknya akan dipamerkan dalam peringatan 100 tahun hari Kebangkitan Nasional.


Bachrum Siregar caleg PKB

Jakarta - Anggota Komisi I FPBR Bachrum Siregar masuk dalam daftar caleg PKB. Hal ini diketahui ketika ia hadir dalam acara Bai'at dan Penandatangan Pakta Integritas Anti Korupsi Caleg PKB 2009 di Hotel Atlet Century Park, Jakarta, Minggu (7/9/2008). Sekjen PBR Rusman Ali pun mengaku akan segera akan me-recall kenggotaan Bachrum dari fraksi.

"Saya belum tahu dia masuk PKB, besok atau lusa saya akan panggil dia, jika ternyata benar partai akan me-recall secepatnya," ujar Rusman Ali saat dihubungi detikcom, Senin (8/9/2008).

Menurut Rusman, penarikan ini juga berlaku bagi anggota partainya yang menyeberang ke partai lain.

"Teman-teman, baik di DPR, DPRD tingkat I dan DPRD tingkat II yang pindah akan diminta untuk  mengundurkan diri, jika tidak partai akan me-recall secepatnya," ujar Rusman.

Bachrum Siregar adalah caleg PBR nomor 2 Dapil Sumatera Utara II. Ia masuk DPR RI menggantikan Nazaruddin Pasaribu  (nomor 1) yang meninggal dunia.  


Sidang Habib Rizieq Dengarkan 9 Saksi

Jakarta - Sidang rusuh Monas dengan tersangka Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq akan menghadirkan 9 saksi. Sidang masih dijaga cukup ketat. 2 satuan setingkat kompi (SSK) atau 180 polisi dikerahkan.

Menurut JPU Teguh Suhendro di persidangan rusuh Monas yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jalan Gajah Mada, Jakarta, Senin (8/9/2008), pukul 10.55 WIB rencananya akan dihadirkan 10 saksi. Namun, yang hadir hanya 9 saksi.

Saksi pertama adalah penyidik dari Polda Metro Jaya bernama Sumaryono. Sumaryono mengatakan saat menggeledah kantor FPI atau kediaman Habib Rizieq, ada 229 penyidik diterjunkan Polda Metro Jaya.

Dalam penggeledahan itu, polisi menyita barang bukti berupa 2 VCD.

"Salah satu barang bukti yaitu VCD, setelah kita putar itu menggambarkan kerusuhan 1 Juni. Ada 1 VCD lagi, menggambarkan perjalanan massa FPI dari kantor FPI menuju Istiqlal dan sampai terjadinya kerusuhan di Monas," ujar Sumaryono.

sidang yang dipimpin hakim Panusunan Harahap ini tidak seketat biasanya. Polisi yang biasanya diterjunkan lebih dari 2 SSK kali ini menyusut hanya 2 SSK, yang berjaga di beberapa titik di lokasi pengadilan.

Yaitu dari gerbang, parkiran hingga selasar lantai 2 tempat persidangan digelar. Massa FPI, kendati memenuhi ruang sidang, tidak sampai meluber ke luar ruang sidang.

Jakarta - Herlina (55), warga Radio Dalam, Jakarta Selatan, beruntung dapat lolos dari aksi perampokan di dalam taksi. Pelaku utama ternyata bekerjasama dengan sopir dengan lebih dulu bersembunyi di bagasi taksi.

"Saya masuk bagasi mobil di Melawai. Janjian dulu sama sopir," kata pelaku bernama Erlan (29), di Mapolres Jakarta Selatan, Jl Wijaya II, Sabtu (6/9/2008) malam.

Ketika taksi berhenti di Jl Petogogan I, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sopir taksi Celebrity bernopol B 1774 IE itu pun membuka pintu bagasi otomatis. Lalu Erla turun dengan berpura-pura menjadi warga yang mendekati taksi sedang berhenti.

"Seakan-akan taksi mogok," imbuh Erlan.

Langsung saja Erlan membuka pintu belakang sebelah kiri dan menodongkan pisau ke perut Herlina, yang naik taksi dari Melawai, kawasan Blok M, menuju rumahnya.

Herlina berhasil ke luar dari pintu taksi sebelah kanan sambil berteriak minta tolong. Kontan saja warga yang mendengar teriakan itu menghajar Erlan beramai-ramai.

Setelah babak belur, Erlan pun berkicau, kalau dirinya telah bekerja sama dengan sopir taksi yang diketahui bernama Sonny. Sonny pun menjadi bulan-bulanan warga.

Erlan dan Sonny kemudian diserahkan ke Polres Jaksel yang hanya berjarak tidak lebih dari 300 meter dari TKP. Saat ditanya wartawan, Erlan mengaku telah melakukan perampokan seperti ini berkali-kali.

Warga Asli Palembang ini terlebih dahulu bekerja sama dengan Sopir dengan janji hasil rampokan dibagi dua.

"Apes berhentinya kok di tengah warga. Biasanya berhentinya mobil di tanah kosong," ucapnya menyesal.

Jakarta - Ketua Dewan Syuro Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menyatakan mendukung Yusril Ihza Mahendra untuk mencalonkan diri sebagai presiden pada Pemilu 2009. Hal ini dinilai wajar, sebab Gur Dur mendukung siapapun yang sowan kepadanya.

"Hal yang wajar lah semua orang meminta dukungan Gus Dur. Termasuk KPU, seharusnya harus minta dukungan Gur Dur," kata Ketua Lembaga Hukum dan HAM (LakumHAM) DPP PKB, Ikhsan Abdullah, Sabtu (6/9/2008).

Namun, kata Ikhsan, hubungan Gus Dur dengan Yusril tidak terlalu dekat, setidaknya dalam dua tahun terakhir. Gus Dur jarang menjalin komunikasi dengan Ketua Dewan Syuro Partai Bulan Bintang (PBB) itu.

"Tapi dilihat dari perspektif Pemilu 2009, bisa saja itu terjadi. Pak Yusril mendekati tokoh yang dianggap paling menguntungkan, karena beliau masih belum teruji sebagai presiden," imbuh Ikhsan.

Senada dengan Gus Dur, Ikhsan pun mengatakan, dukungan Gus Dur itu baru akan ditegaskan lagi jika paman Ketua DPP PKB Muhaimin Iskandar itu tidak mencalonkan sendiri menjadi presiden.

"Dulu waktu 2004, dengan berbagai ketentuan yang ada, ternyata tidak mengizinkan Gus Dur ikut dalam kompetisi pencalonan presiden. Jadi apabila tidak dimungkinkan mencalonkan diri, ya, maka otomatis beliau mendukung," ujarnya.

Jakarta - Suasana politik di Sumatera Selatan pasca pencoblosan 4 September 2008 lalu kian memanas, apalagi akibat hitungan cepat oleh sejumlah lembaga survey sudah terbangun opini di masyarakat sudah ada pemenangnya.

Kedua kubu, yakni Aldy (Alex Noerdin-Eddy Yusuf) maupun Sohe (Syahrial Oesman-Helmy Yahya) mengklaim menang bila berdasarkan survey. Oleh kondisi itu, tampaknya KPUD Sumsel akan mempercepat pengumuman penghitungan suara.

Rekapitulasi penghitungan suara akan dilakukan mulai Senin hingga Jumat, 8-12 September 2008 mendatang. Hal tersebut diungkapkan oleh anggota KPUD Sumsel Divisi Hukum Helmi Ibrahim kepada pers, Sabtu (06/09/2008).

Menurut Helmi, keputusan tersebut didasarkan hasil pengawasan KPUD Sumsel di kabupaten dan kota seluruh panitia pemilihan kecamatan (PPK) telah menyelesaikan rekapitulasinya, sehari setelah pemilihan.

Selain itu, dipercepatnya tahapan rekapitulasi tersebut guna memberikan rasa tenang dan kepastian kepada masyarakat tentang hasil Pilgub Sumsel, terkait adanya dua hasil penghitungan cepat yang berbeda di masyarakat.

KPUD Sumsel meminta KPUD kabupaten dan kota segera melakukan rapat pleno penetapan dan mengirimkan hasilnya ke KPUD Sumsel paling lambat tanggal 8 September.

Jelang Pemilihan Pemilu

Jakarta - Penetapan alat mencontreng yang digunakan untuk menandai surat suara pada Pemilu 2009 mendatang diperkirakan membuat anggaran membengkak. Hingga saat ini KPU masih belum menentukan alat yang akan digunakan dari 2 opsi, yaitu pulpen atau stabillo.

"Kalau pulpen harus ada standar yang sama, karena ini akan rawan improvisasi yang akan menganggu jenis surat suara dan yang pasti dari sisi anggaran juga akan membengkak," ujar Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), Jeirry Sumampaw, Minggu (7/9/2008).

"Sedangkan stabillo lebih masalah lagi. Harus ada distribusi yang merata ke
semua daerah, karena tidak semua daerah memiliki atau bahkan mengenal
stabillo," imbuhnya.

Dengan prediksi membengkaknya anggaran karena alat tersebut, maka semangat UU yang pada awalnya adalah untuk mempermudah dan menghemat anggaran menjadi tidak sesuai.

"Oleh karena itu anggaran pasti membesar sehingga semangat yang dulu untuk
menghemat tidak terpenuhi, jadi tidak sesuai," tandasnya.

Jakarta - Gempa berkekuatan 5,3 pada Skala Richter mengguncang Maluku. Belum diketahui dampak dari peristiwa alam tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG), gempa tersebut terjadi Minggu (7/9/2008) sekitar pukul 06.02 WIB.

Titik pusat gempa berada di 77 Km barat laut Saumlaki-Maluku atau 7.37 LS - 130.96 BT. Gempa terjadi pada kedalaman 10 Km.


Muchdi Korban Orang Berkuasa?

JAKARTA - Mayjen (pur) Muchdi Purwopranjono, terdakwa kasus pembunuhan aktivis HAM Munir, mulai memberikan perlawanan. Didakwa sebagai orang yang memberikan kesempatan kepada Pollycarpus Budihari Priyanto, terpidana 20 tahun, untuk membunuh Munir, Muchdi menilai dakwaan jaksa penuntut umum (JPU) itu penuh kejanggalan.

Karena banyaknya kejanggalan dalam dakwaan JPU dan dalam pengungkapan kasus Munir, kuasa hukum Muchdi bahkan menyebut kliennya sebagai korban rekayasa pembunuh Munir yang sebenarnya. "Kejanggalan-kejanggalan yang ada menunjukkan bahwa pelaku adalah orang yang kuat," kata M. Luthfie Hakim, kuasa hukum Muchdi, setelah sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan (eksepsi) terdakwa di Ruang Garuda Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin (2/9).

Lantas, siapa ''orang kuat" yang telah mengorbankan mantan deputi V/penggalangan Badan Intelijen Negara (BIN) itu? Luthfie enggan menjawab. "Saya tidak bisa mengatakan," kilahnya.

Dalam eksepsi setebal 33 halaman yang dibacakan bergantian oleh tiga di antara 17 kuasa hukumnya, Muchdi membantah motif sakit hati dan dendam untuk menghabisi Munir. Hal itu ditunjukkan dengan kesalahan fatal dalam surat dakwaan yang menyebutkan saat terjadi penculikan 13 aktivis pada 1997 dan 1998, terdakwa Muchdi menjabat Danjen Kopassus. Menurut kuasa hukumnya, saat terjadi penculikan aktivis, Muchdi belum menjabat Danjen Kopassus, melainkan menjabat Pangdam VI/Tangjungpura Kalimantan sejak pertengahan 1997 hingga 28 Maret 1998.

Selain itu, pergantian Muchdi sebagai Danjen Kopassus juga tidak ada sangkut pautnya dengan kasus penculikan, melainkan semata karena pergantian pemerintahan dari Presiden Soeharto ke Presiden B.J. Habibie. "Pergantian sebagai Danjen Kopassus juga tidak menamatkan karirnya sebagai militer karena pada hari yang sama terdakwa diangkat sebagai wakil inspektur jenderal TNI," jelas Luthfie, lantas menyebutkan bahwa kesalahan tersebut menunjukkan dakwaan JPU tidak cermat dan harus batal demi hukum.

Bagaimana tanggapan JPU? Meski dakwaan dinilai memiliki banyak kelemahan, JPU tidak gentar. Mereka bahkan siap memberikan tanggapan atas eksepsi dalam sidang Kamis besok (4/9).

Tentang pernyataan kuasa hukum bahwa pergantian Muchdi sebagai Danjen Kopassus dinilai mengaburkan substansi, anggota tim legal Kasum Choirul Anam mengatakan, putusan Dewan Kehormatan Perwira menunjukkan Muchdi mempunyai kontribusi terhadap penculikan dan hilangnya aktivis pada 1998.

Menurut dia, yang harus dilihat adalah kontribusi Muchdi sebagai Danjen Kopassus ketika kasus penculikan itu diungkap Munir. "Jadi, kontribusinya yang harus dilihat. Termasuk aktivis yang diculik dan aktivis yang belum ditemukan sampai sekarang," kata Anam setelah sidang.

Sementara Suciwati, istri almarhum Munir, memandang ada upaya untuk menggiring kasus tersebut ke wilayah politik. Itu terlihat dari penjelasan bahwa pergantian Danjen Kopassus disebabkan adanya pergantian kepemimpinan nasional. "Saya pikir ada pengaburan untuk mengalihkan substansi," ujarnya.

Seperti diketahui, Muchdi didakwa dengan pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP jo pasal 340 KUHP atau pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 340 KUHP dengan hukuman pidana maksimal, yakni hukuman mati. Mantan Danjen Kopassus itu dianggap telah menyalahgunakan kekuasaan, memberikan kesempatan atau sarana, atau sengaja menganjurkan orang lain, yakni Pollycarpus Budihari Priyanto, melakukan pembunuhan terhadap Munir.


Ryan Buang Potongan Tubuh Heri Menggunakan Taxi

DEPOK - Setelah ditunda beberapa kali, akhirnya reka ulang pembunuhan Heri Santoso, 43, dengan tersangka Very Idham Henyansyah alias Ryan dilaksanakan kemarin (2/9). Bertempat di Apartemen Margonda Residence, dengan tenang Ryan memeragakan 70 adegan pembunuhan, termasuk memutilasi korban di kamar 309 A.

Dalam rekonstruksi tersebut, Ryan dipertemukan dengan Novel Andrias, kekasih sejenis yang datang belakangan. Kedatangan Novel membuat wajah Ryan yang semula dingin menjadi berseri-seri.

Sayang, sebagian besar proses rekonstruksi berlangsung tertutup. Petugas dari Polda Metro Jaya dan Polres Metro Depok menjaga ketat lokasi reka ulang.

Penyidik yang terdiri atas tiga tim sudah tiba di lokasi sekitar pukul 04.30. Mereka terdiri atas tim identifikasi, jatanras, dan samapta. Pukul 05.15 datang lagi tim identifikasi yang dipimpin Kasatresmob Polda Metro Jaya AKBP Fadil. Mereka langsung memasang police line di area parkir dan lantai tiga apartemen.

Ryan sendiri diberangkatkan ke lokasi rekonstruksi setelah sahur dan salat subuh di Polda Metro Jaya. Dengan Suzuki APV warna hitam nopol B 8986 HR, rombongan yang membawa Ryan tiba di Apartemen Margonda, Depok, sekitar pukul 06.15.

Kegiatan reka ulang di dalam apartemen berlangsung hingga sekitar pukul 09.30. Lantas, rekonstruksi dilanjutkan ke area parkir P2. Di sini, Ryan memeragakan usahanya yang gagal untuk membawa mayat Heri dengan mobil milik korban yang sedang diparkir. Mobil Suzuki APV hitam bernomor polisi B 8986 HR itu ternyata diberi kunci pengaman khusus sehingga Ryan tidak berhasil menghidupkan mesinnya.

Gagal menggunakan mobil milik Heri, Ryan keluar dari apartemen untuk memanggil taksi. Ryan memeragakan bagaimana dirinya berjalan ke tepi Jalan Margonda dan keluar dari gedung apartemen, kemudian memanggil taksi bertulisan Taxiku bernopol B 2688 XU. Dengan taksi yang dikemudikan Tedi tersebut, Ryan membuang koper dan ransel berisi potongan tubuh Heri di kawasan Kebagusan, Jakarta Selatan. Di dalam taksi, potongan tubuh Heri dimasukkan ke bagasi belakang.

Adegan terakhir rekonstruksi di kawasan Margonda adalah ketika Ryan berusaha membuang dompet korban dan beberapa barang bukti ke luar tembok, dekat kolam renang. Seluruh kegiatan reka ulang di Apartemen Margonda Residence berakhir sekitar pukul 10.30. Saat itulah, pria asal Jombang Jatim itu dipertemukan dengan Novel, pacarnya. Seketika, ekspresi wajah Ryan berubah menjadi berbinar. Ryan kemudian berbicara dengan Novel sehingga salah seorang petugas memperingatkan mereka.

Selanjutnya, rekonstruksi diarahkan ke Jalan Kebagusan Raya, Jakarta Selatan, lokasi ditemukannya potongan tubuh Heri yang dimutilasi menjadi tujuh bagian. Yakni, kepala, dua kaki, dua tangan, dan dua bagian tubuh. Di lokasi ini, Ryan memeragakan aktivitasnya ketika membuang potongan tubuh yang telah dicuci, kemudian dimasukkan ke dalam dua kopor dan satu tas plastik itu.

Rekonstruksi terakhir dilaksanakan di depan ruang Reskrimum Polda Metro Jaya. Ruang itu diibaratkan rumah kontrakan Ryan di kawasan Pesona Kahyangan yang ditinggalinya sesudah peristiwa pembunuhan terhadap Heri.

Dalam reka adegan, Ryan menyerahkan barang-barang yang dirampas dari tubuh Heri kepada Novel. Di tempat itu, Novel juga menyaksikan Ryan membakar seprai yang berlumuran darah.

Nyoman Ray, salah seorang kuasa hukum Ryan, mengatakan, dalam reka ulang yang diperagakan kliennya ada 70 adegan. Saat itu, kondisi Ryan sehat. "Selama rekonstruksi di dalam kamar 309 A, Ryan melakukannya dengan lancar dan santai. Sebelumnya, Ryan diberi kesempatan untuk makan sahur dan salat subuh," ujarnya.

Medianto Hadi Purnomo, kuasa hukum Novel, menjelaskan bahwa kliennya tidak terlibat dalam pembunuhan Heri. "Novel hanya sebagai orang yang berada di tempat dan waktu yang salah," tandasnya.

Seperti diberitakan, Ryan membunuh Heri karena cemburu. Menurut pengakuan Ryan, Heri berkali-kali menyatakan ingin mendapatkan Novel. Ryan memotong-motong tubuh Heri menjadi tujuh bagian. Mayatnya dibuang ke kawasan Kebagusan dan ditemukan warga pada 12 Juli 2007. Dari situ terungkap bahwa Ryan juga membunuh sedikitnya sepuluh orang di rumahnya, di Jombang, Jatim.


Kasus LNG Tangguh bernuansa KKN

Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi diminta perlu segera dilibatkan dalam pemeriksaan kontrak LNG Tangguh. Pasalnya kontrak tersebut bernuansa korupsi, kolusi, dan nepotisme. "Seratus persen KKN," ungkap anggota Komite Penyelamat Kekayaan Negara, Adhi Massardhie di Jakarta, Rabu (3/9).

Pengamat perminyakan, Kurtubi, menilai kontrak penjualan gas Tangguh ke Provinsi Fujian, Cina tak lazim. Harusnya asumsi harga minyak yang menjadi acuan harga jual gas alam cair tidak dipatok tetap seperti pada kontrak penjualan gas Tangguh.

Sejumlah pihak menilai tak hanya mantan Presiden Megawati Sukarnoputri paling bertanggung jawab. Menteri terkait, Purnomo Yusgiantoro juga seharusnya diminta penjelasan. Sementara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menantang semua pihak yang mendiskriditkan Megawati untuk berdebat.


Pengakuan Keluarga Kemat, Terpidana Pembunuh Aldo

JOMBANG - Keluarga Imam Hambali alias Kemat menyampaikan pengakuan mengejutkan. Selama proses sidang, pihaknya mengaku mengeluarkan banyak uang untuk diberikan kepada para jaksa penuntut umum (JPU).

Mereka berharap para jaksa tersebut bisa membantu meringankan hukuman terhadap Kemat. Hariyanto, salah seorang keponakan Kemat, saat membesuk di Lembaga Pemasyarakatan Jombang kemarin mengatakan, setiap kali sidang, pihaknya selalu mengeluarkan sejumlah uang. ''Uang itu dikasihkan untuk semuanya. Mulai jaksa hingga pengacara,'' katanya.

Pria berambut gondrong itu melanjutkan, mereka tidak pernah menampik pemberian uang. Namun, kata Hariyanto, pihaknya tak pernah meminta kuitansi atau bukti pembayaran. ''Itu sayangnya. Tapi, tiap sidang, kami memang memberikan uang ke mereka,'' katanya.

Hal senada diungkapkan Suciati, keponakan Kemat lainnya. Wanita berambut panjang itu menuturkan, kakak perempuan Kemat, Karomah, bahkan mendatangi rumah salah seorang anggota JPU bernama Endang Dwi Rahayu dan memberikan sejumlah uang. ''Saya lupa kapan tanggalnya. Yang jelas, uang yang diberikan sampai Rp 4 juta,'' katanya.

Bukan hanya itu. Sejumlah uang lain pun diberikan. Namun, Suciati tak bisa menyebutkan berapa saja uang yang diserahkan. Sebab, hampir pada setiap sidang pihaknya selalu menyerahkan uang kepada aparat hukum yang hadir di sidang. ''Kadang ada yang kita kasih Rp 100 ribu sampai Rp 200 ribu,'' tuturnya.

Haryanto menambahkan, untuk keperluan itu, keluarga Kemat sudah banyak menjual barang yang dimiliki. Antara lain sawah dijual Rp 26 juta, kemudian sepeda motor yang laku Rp 8 juta, dan beberapa peralatan salon milik Kemat. ''Semua untuk membiayai sidang Kemat,'' katanya.

Namun, kata Haryanto, uang tersebut tidak mampu membantu proses sidang. Bahkan, sidang Kemat dia nilai dipersulit dengan adanya penundaan-penundaan. Kemat akhirnya juga divonis 17 tahun penjara. ''Kalau memang tidak berpengaruh kepada sidang, kenapa uang itu diterima juga sama mereka,'' ujarnya.

Pernyataan dua keponakan Kemat itu dibantah Kajari Jombang Sumardi. Dia mengklaim seluruh jajarannya adalah orang-orang bersih. ''Kami tidak mungkin melakukan itu,'' tegasnya saat ditemui di ruang kerjanya di Kantor Kejaksaan Negeri Jombang, Jalan Wachid Hasyim, kemarin.

Hal senada diungkapkan Endang Dwi Rahayu, salah seorang anggota JPU yang disebut namanya oleh pihak keluarga Kemat. Dia membantah pernah didatangi keluarga Kemat dan menerima sejumlah uang. ''Saya bersih. Saya tidak mungkin menerima itu,'' katanya.

Sementara itu, pengacara Kemat, Budi Prayitno, mengaku tidak pernah dibayar atau menerima uang dari keluarga kliennya. Dia juga tidak tahu-menahu tentang uang yang diberikan kepada jaksa.

Soal uang jasa pengacara, Budi mengaku, semua diajukan dari total biaya peradilan. "Itu teorinya, tapi kita sering tidak dapat," katanya.

Seperti diberitakan, Kemat disidang dengan tuduhan membunuh Asrori alias Aldo yang jenazahnya ditemukan di sebuah kebun tebu pada 29 September 2007. Dia tidak sendirian. Ikut disidang pula Devid Eko Priyanto dan Maman Sugianto. Kemat divonis 17 tahun penjara, Devid 12 tahun, dan Maman masih proses sidang.

Kemat Bantah Bawa Motor Aldo

Kemarin keluarga Kemat kembali menjenguk saudaranya yang mendekam di penjara. Rombongan itu terdiri atas enam orang. Mereka datang sekitar pukul 09.00.

Jawa Pos
yang mengikuti rombongan tersebut sempat menemui Kemat dan Sugik. Kepada koran ini, Kemat bersikukuh bahwa dia tidak terlibat pembunuhan seperti yang dituduhkan. Beberapa bukti yang dialamatkan kepadanya adalah rekayasa polisi.

Salah satu bukti yang memberatkan itu adalah sepeda motor Yamaha Jupiter milik Asrori yang dia bawa. Motor itu kemudian diparkir di Rumah Sakit Islam (RSI) Jombang sesaat setelah dia membunuh pemuda 19 tahun itu. ''Motor itu pasti ditaruh sendiri sama polisi. Saya tidak pernah memakainya. Kenapa harus memakai motor Asrori? Saya punya sendiri kok,'' katanya.

Kemat menambahkan, dia tidak punya hubungan tertentu dengan Asrori. Mereka dekat hanya karena tempat usaha keduanya berdekatan. Kemat memang membuka Salon Ayu 2 tak jauh dari counter handphone milik Asrori. ''Saya ke counter ya kalau butuh pulsa. Selain itu, nggak pernah saya ke toko dia,'' katanya.

Apalagi, kata Kemat, karakter Asrori pendiam. Dia tak banyak bergaul dengan orang-orang di sekitarnya. Asrori pun tak pernah bercerita mengenai kehidupan pribadinya. ''Saya sendiri tidak tahu, apakah memang Asrori itu gay atau waria,'' katanya.

Padahal, dalam putusan nomor 48/Pid.B/2008/PNJMB disebutkan bahwa rencana pembunuhan itu bermula saat Asrori bercerita kepada Kemat tentang orang yang disukai. Namun, orang yang disukai Asrori itu juga disukai Kemat. Karena tak ingin kalah dalam persaingan, muncullah rencana pembunuhan itu.


Harga Elpiji 12 Kg Batal Naik

JAKARTA - Kebiasaan buruk membuat kebijakan tanpa pertimbangan matang, kembali dilakukan pemerintah. Setelah pekan lalu membuat rakyat shock karena tiba-tiba mengumumkan kenaikan harga elpiji 12 kilogram, pemerintah dengan seenaknya menganulir keputusan itu. Padahal di pasaran, harga elpiji 12 kg sudah terlanjur melambung dan stok berkurang drastis karena diserbu pembeli.

Vice President Komunikasi Pertamina Wisnuntoro dalam jumpa pers kemarin (2/9), menyatakan, pertamina akhirnya resmi membatalkan rencana kenaikan harga elpiji tabung ukuran 12 kilogram sebesar Rp 500 per kilogram per bulan. Pembatalan itu dilakukan karena pemerintah menginginkan Pertamina lebih banyak mendistribusikan elpiji tabung 12 kilogram daripada elpiji 3 kilogram yang lebih besar subsidinya.

''Kami sudah memutuskan membatalkan rencana (kenaikan bertahap harga elpiji 12 kilogram),'' ujar Wisnuntoro. Dengan pembatalan itu, harga elpiji 12 kilogram bulan depan tetap Rp 5.750 per kilogram. Sebelumnya, Pertamina berencana menaikkan harga elpiji dalam tabung 12 kilogram menjadi Rp 6.250 per kilogram.

''Pada bulan berikutnya, harga juga tidak akan naik, sampai ada keputusan dari pemerintah,'' terangnya. Wisnuntoro menekankan, keputusan Pertamina menaikkan harga elpiji ukuran 12 kilogram dan 50 kilogram murni keputusan korporasi karena Pertamina masih merugi Rp 6,5 triliun per tahun dalam bisnis elpiji.

Pembatalan kenaikan harga terkait keputusan pemerintah yang ingin terlibat dalam penentuan harga elpiji 12 kilogram. ''Kami minta rencana kenaikan Rp 500 per bulan itu ditunda," ujar Dirjen Migas Departemen ESDM Evita H. Legowo usai rakor di Departemen Keuangan kemarin.

Evita mengakui, elpiji 12 kilogram termasuk golongan bahan bakar umum yang tidak mendapat subsidi pemerintah sesuai ketentuan UU Migas. Karena itu, harganya diserahkan pada Pertamina. ''Namun, pemerintah tetap memberikan batasan-batasan,'' katanya.

Karena itu, ESDM minta Pertamina membuat laporan pada pemerintah minimal dua pekan sebelum penyesuaian harga. Artinya, pemerintah berhak menolak atau mengizinkan kenaikan harga. "Kami mulai bicara dengan Pertamina, seperti apa aturannya,'' paparnya.

Dalam rapat kabinet terbatas di Istana Wakil Presiden kemarin, pemerintah memerintahkan Pertamina tetap memprioritaskan distribusi gas elpiji 12 kilogram dibanding elpiji bersubsidi.

Pemerintah hanya akan membentuk gugus tugas penyelamatan program konversi minyak tanah. Program itu akan memastikan distribusi elpiji bersubsidi hanya untuk masyarakat miskin yang termasuk data Badan Pusat Statistik.

Dirut Pertamina Ari H. Soemarno menuturkan, harga elpiji tiga kilogram kini memang lebih murah dibanding elpiji 12 kilogram. Karena itu, Pertamina mengupayakan konsumen yang tidak termasuk penduduk miskin beralih ke elpiji tiga kilogram. "Tidak ada pengalihan konsumen yang biasa menggunakan tabung elpiji 12 kilogram ke tiga kilogram. Elpiji bersubsidi itu hanya untuk keluarga menengah ke bawah yang sesuai data BPS. Di luar itu tidak mungkin bisa mendapatkan elpiji bersubsidi," katanya.

Ari menegaskan, peralihan memang terjadi dari konsumen elpiji tabung 50 kilogram ke 12 kilogram. Hal itu menyebabkan elpiji tabung 12 kilogram langka di pasaran dan harganya meningkat di atas harga patokan. Karena itu, Pertamina menambah pasokan elpiji tabung 12 kilogram.

"Kita memang harus memperbaiki infrastruktur yang ada. Jadi, kalau masih ada kendala di sana-sini, itu wajar saja. Jangan dilihat itu sebagai sesuatu yang meluas," terangnya.

Menanggapi pertanyaan tentang kenaikan harga elpiji 12 kilogram di agen dan distributor, Ari mengakui Pertamina tidak bisa mengontrol harga jual komoditas bebas seperti elpiji 12 kilogram di luar wilayah distribusi, karena membutuhkan tambahan biaya transportasi. ''Elpiji 12 kilogram memang komoditas bebas. Artinya, tidak ada tata niaganya. Karena itu, (harga jual ecerannya) bergantung biaya (transportasi) yang dikeluarkan, yakni harga jual plus biaya yang dikeluarkan," terangnya.

Hal ini berbeda dengan elpiji tiga kilogram yang pola distribusinya tertutup. Sebab, Pertamina hanya menyalurkan melalui agen-agen yang ditunjuk.


Condro Setor Lagi Bukti ke KPK

JAKARTA - Keseriusan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dalam menindaklanjuti laporan tindak pidana korupsi kini dipertaruhkan. Indikasi mulai tumpulnya kinerja KPK dapat ditengarai dari lambatnya tindak lanjut laporan dugaan korupsi yang diungkapkan anggota DPR dari FPDIP Agus Condro Prayitno.

Mantan anggota Komisi IX DPR tersebut mengungkapkan peredaran cek perjalanan (travel cheque) senilai Rp 500 juta terkait pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Swaray Goeltom. Sayang, hingga kini KPK belum melakukan langkah konkret untuk mengembangkan laporan tersebut. ''Saat ini masih kami terima laporan dan keterangan Pak Agus. Semua masih dalam proses pendalaman dan tentu akan ditindaklanjuti,'' janji Juru Bicara KPK Johan Budi SP di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta, kemarin (2/9).

Pernyataan Johan tersebut disampaikan setelah KPK menerima kedatangan Agus kali ketiga. Dari ketiga kunjungan Agus itu, tak satu pun tindakan yang tampak ditempuh KPK. Ketika didesak mengapa KPK seakan jalan di tempat terkait pelaporan kasus yang menyeret nama Miranda itu, Johan beralasan bahwa KPK sudah bekerja. Namun, yang dikerjakan itu tidak bisa langsung diungkap ke publik.

Menurut Johan, sesuai dengan Undang-Undang No 30 Tahun 2002, KPK punya waktu 30 hari untuk memproses laporan tersebut. ''Kami tidak ingin tergesa-gesa. Saat ini kami masih mengumpulkan bukti-bukti yang lebih lengkap dan semua dilakukan secara tertutup,'' kelitnya.

Meskipun belum kunjung ada tindak lanjut dari KPK, Agus Condro tetap optimistis bahwa KPK akan bergerak lebih taktis karena dirinya sudah menyetorkan beberapa bukti. Di antaranya, fotokopi rekening tabungan setelah mencairkan travel cheque di BII Cabang Pekalongan dan fotokopi kuitansi untuk membeli mobil Mercy dari uang hasil ''pembagian'' tersebut.

Agus menuturkan, selama di KPK dirinya ditemui empat orang karyawan. ''Bukan penyidik,'' kata Agus.

Pertemuan sekitar empat jam tersebut berlangsung santai. Menurut Agus, fotokopi kuitansi pembelian mobil diserahkan ke KPK karena mobil tersebut dibeli dari cek perjalanan yang diterima dua minggu setelah Miranda Goeltom terpilih sebagai geputi gubernur senior Bank Indonesia. Kepada penyidik komisi beberapa waktu lalu, dia mengaku menerima 10 lembar cek perjalanan senilai Rp 500 juta. Uang tersebut diduga terkait terpilihnya Miranda Goeltom sebagai deputi gubernur senior Bank Indonesia.

Pada 10 Juni 2004, kata Agus, dirinya mencairkan tiga lembar cek perjalanan tersebut di Bank Internasional Indonesia cabang Thamrin. Hasil pencairan cek perjalanan Rp 150 juta itu dia belikan mobil Mercedez Benz di Slipi. ''Hari itu juga saya belikan mobil,'' kata Agus. Sorenya dia meluncur ke Batang, Jawa Tengah.

Sehari kemudian, 11 Juni 2004, Agus mencairkan tujuh lembar cek perjalanan sisanya di Bank Internasional Indonesia Pekalongan. Selain mencairkan cek, dia membuka rekening sekaligus. Duit yang baru dicairkan itu langsung disimpan di nomor rekening tersebut. ''Buku tabungan itu yang saya serahkan ke KPK,'' katanya.

Agus berharap, itu bisa menjadi pintu masuk untuk penyelidikan dugaan suap dalam proses pemilihan deputi gubernur senior BI tersebut. Menurut Agus, logika bahwa buku tabungan itu bisa dijadikan pintu awal penyidikan didasari terdapatnya tanggal pembukaan rekening, yakni 11 Juni 2004.

Apalagi, lanjut dia, ketika mencairkan cek tersebut dirinya menyerahkan fotokopi identitas. ''Dari sanalah nanti bisa dilacak berapa nomor seri cek tersebut, selanjutnya bisa ketahuan siapa-siapa saja yang mencairkannya kan?''  terangnya.

Hingga kini, Agus mengaku belum tahu kapan akan menyerahkan kronologi penerimaan cek Rp 500 juta itu kepada KPK. Dia mengatakan masih lupa-lupa ingat dan memerlukan waktu sebelum membeberkannya kepada KPK. ''Saya ingat-ingat dulu tanggal terima uang persisnya kapan, tanggal menukar uang kapan, pemilihan Miranda Goeltom kapan. Saya juga sudah berdiskusi dengan teman yang menemani membeli mobil dan menukar cek biar lebih jelas,'' tuturnya.

Di hadapan puluhan wartawan, sekali lagi, dia menegaskan bahwa dirinya tidak takut menghadapi ancaman pemecatan. Pria yang kini menjabat anggota Komisi II DPR itu bahkan berencana menggugat DPP PDIP jika dia dipecat sebagai anggota. Namun, menurut dia, saat ini dirinya tak mau berandai-andai. ''Kalau saya dipecat sebagai anggota PDIP, saya gugat PDIP. Saya sebagai anggota PDIP bisa dicabut, tapi jiwa saya tetap di PDIP,'' kata Agus.


Kasus Kontrak LNG Tangguh, Taufik Kiemas Di Panggil

JAKARTA - Tim renegosiasi harga jual LNG sumur Tangguh ke Tiongkok harus bergerak cepat. Tim yang dipimpin Menko Perekonomian Sri Mulyani itu harus segera memanggil tim negosiasi awal untuk mencari pihak yang menjadi inisiator penyusun formulasi kontrak karya yang konon merugikan negara sampai Rp 700 triliun itu.

Pada diskusi Komite Penyelamat Kekayaan Negara (KPK-N) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, kemarin (2/9), pengamat energi M. Qurtubi mengatakan, tim renegosiasi harus meminta keterangan Taufik Kiemas. Dari suami mantan Presiden Megawati itu, tim akan mengetahui kronologi penandatanganan kontrak karya yang menetapkan harga jual sangat rendah tersebut. ''Taufik Kiemas secara teknis bisa dimintai keterangan,'' katanya.

Kontrak ekspor LNG Tangguh untuk Provinsi Fujian, Tiongkok, ditandatangani semasa pemerintahan Megawati pada 6 September 2002. Harga awal yang disepakati saat itu nilainya USD 2,4 /mmbtu dan berlaku 25 tahun. Kontrak harga tersebut dibuat dengan patokan harga minyak dunia tidak lebih dari USD 25 per barel. Namun, pada Maret 2006, Indonesia mampu melakukan negosiasi ulang kontrak Tangguh. Harga gas yang semula USD 2,4 dinaikkan menjadi USD 3,35/mmBtu dengan harga minyak maksimal di level USD 38 per barel.

Kenaikan berlipat-lipat harga minyak dan gas dunia membuat harga gas Tangguh semakin kedaluwarsa. Harga pasaran gas alam internasional saat ini mencapai USD 20/mmbtu, atau hampir enam kali lipat dari negosiasi ulang dua tahun lalu. ''Harganya (harga gas Tangguh, Red) sekarang lebih murah daripada elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah Indonesia,'' kritik Qurtubi. Karena itu, pada 28 Agustus 2008, pemerintah membentuk tim khusus negosiasi kontrak gas Tangguh dan diketuai Menteri Koordinator Perekonomian Sri Mulyani Indrawati.

Qurtubi menambahkan, jika Tiongkok enggan merenegosiasi kontrak karya LNG Tangguh, Indonesia lebih baik membatalkan kontraknya. Dengan demikian, akan terjadi wanprestasi oleh pemerintah Indonesia. Konsekuensi hukumnya, Indonesia harus membayar denda USD 300 juta. ''Membayar denda itu lebih baik, daripada menjual murah gas tersebut hingga 2034. Terus gas tersebut dijual ke Jepang. Pasti lebih mahal sesuai standar internasional,'' usulnya.

Menanggapi desakan agar segera bekerja, Ketua Tim Renegosiasi LNG Tangguh Sri Mulyani mengatakan belum bisa menyampaikan kinerja tim yang dipimpinnya karena masih tahap persiapan. "Kami siapkan semua dan saatnya kami sampaikan," janji Sri Mulyani kepada wartawan setelah Rapat Paripurna DPR di gedung DPR/MPR Jakarta kemarin.

Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP Tjahjo Kumolo kembali meminta proses renegosiasi kontrak karya LNG Tangguh tidak dipolitisasi untuk memperburuk citra Megawati Soekarnoputri, termasuk Taufik Kiemas.


Indonesia Kirim Bantuan Ke Laos

JAKARTA - Bencana banjir dan badai tropis Kamuri di Laos mengakibatkan penderitaan bagi warga setempat. Sebagai negara tetangga dan sahabat baik, Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan untuk membantu korban bencana di negara yang berbatasan dengan Myanmar, Vietnam, Kamboja, dan Republik Rakyat Tiongkok itu.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono terus memantau perkembangan bencana yang terjadi pada 15 Agustus itu. Kemarin (2/9) SBY memerintah Mensesneg Hatta Radjasa untuk berkoordinasi dengan Menko Kesra Aburizal Bakrie. ''Kedua menteri tersebut diperintah untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Laos,'' kata Juru Bicara Presiden Dino Patti Djalal di Kantor Presiden kemarin.

Banjir di Laos berlangsung sepekan. Kondisinya diperparah dengan datangnya badai tropis Kamuri. "Sungai Mekong pasang sekitar 13 meter dan ini dinyatakan sebagai bencana banjir terbesar selama 100 tahun di Laos," kata Dino.

Menurut Dino, enam di antara sembilan kabupaten di Provinsi Xien Tien rusak. Kerugian diperkirakan sekitar USD 80 juta. ''Diperkirakan ada sekitar 200 ribu orang yang mengungsi dan enam orang dinyatakan meninggal,'' ujar Dino.

Selain itu, lanjut Dino, di Provinsi Kamuan, 6.000 di antara 11.000 hektare sawah rusak. ''Indonesia pernah mengalami bencana tsunami dan Laos pernah membantu Indonesia. Sudah sewajarnya Indonesia ikut membantu Laos yang sekarang tertimpa bencana dahsyat,'' kata Dino. "Indonesia akan mengirimkan bantuan berupa uang tunai karena pemerintah Laos juga sudah meminta bantuan dunia internasional," sambungnya.


Majikan Malaysia Paksa TKW Minum Air Mendidih

JAKARTA - Derita tenaga kerja wanita Indonesia di Malaysia kembali terjadi. Berharap mendapatkan pekerjaan layak dengan iming-iming gaji tinggi ternyata justru berbuah nestapa.

Salah seorang TKW yang belum diketahui identitasnya kembali dilaporkan masuk rumah sakit di Negara Bagian Negeri Sembilan. Korban menderita luka bakar cukup serius karena dibakar dan disuruh majikannya untuk minum air mendidih.

Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah menyampaikan informasi mengenai penyiksaan yang dialami WNI tersebut. "KBRI Malaysia langsung menjenguk dan melihat kondisi korban. Saat ini laporannya mungkin sudah masuk di kantor melalui faksimile," ujarnya di Jakarta kemarin (2/9).

Faiz menilai, sesuai dengan prosedur, KBRI akan memberikan advokasi dan pendampingan kepada TKW yang bermasalah. "Termasuk bantuan masalah hukum maupun hal-hal yang diperlukan korban," lanjutnya.

Seorang TKW berusia 25 tahun yang menjadi pembantu rumah tangga akhirnya dibawa ke RS setelah melarikan diri dari majikannya, warga Malaysia. Oleh majikannya, pembantu itu dibakar dan dipaksa meminum air panas mendidih.

Faiz mengatakan, salah satu hal yang harus dimiliki TKI untuk bekerja adalah kelengkapan dokumen. Dokumen yang lengkap memudahkan KBRI setempat dalam mengambil tindakan-tindakan, termasuk pemberian advokasi dan bantuan lain.

Sebelumnya, Duta Besar Malaysia untuk Indonesia Dato' Zainal Abidin Mahamad Zain mengakui bahwa masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu problem prioritas yang menjadi perhatian pemerintah Malaysia. "Kami terus bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk bisa menyelesaikan berbagai permasalahan di bidang ini," ungkapnya.

Zainal juga berharap Eminent Person Group yang dibentuk dua pemerintahan dapat mengambil peran dalam mencari solusi atas problem tersebut. "Mereka akan lebih mudah karena punya program people-to-people," tegasnya.



Ruang Sidang Paripurna Sepi

JAKARTA - Komitmen anggota DPR dalam memperjuangkan kepentingan rakyat jadi tanya besar. Contohnya tampak dalam sidang paripurna kemarin (2/9).

Ruang sidang melompong. Di antara 550 kursi yang disediakan, sangat sedikit yang diduduki anggota dewan terlihat. Meski dari daftar hadir terakumulasi sekitar 350 orang, rapat yang dipimpin Wakil Ketua DPR A. Muhaimin Iskandar itu ternyata hanya diikuti tidak lebih dari 100 orang.

Praktis, rapat yang salah satu agendanya adalah pengesahan sejumlah RUU bidang hukum itu berlangsung monoton. Sangat tampak bahwa itu hanya sidang formalitas. Beberapa anggota yang tersisa di dalam ruangan juga tidak terlalu serius mengikuti sidang.

Seperti biasanya, sejumlah anggota DPR berjalan hilir mudik, baik di dalam maupun luar ruang sidang. Beberapa yang lain asyik mengobrol bersama sejawatnya. Tak tertinggal pemandangan satu-dua orang yang terkesan tidur.

"Memang memprihatinkan, mungkin karena puasa," ujar Muhaimin setelah memimpin sidang di gedung DPR, Senayan, Jakarta, kemarin (2/9). Selain itu, dia memperkirakan, masa yang makin dekat dengan Pemilu 2009 turut berpengaruh. Sejumlah anggota dewan turun ke daerah untuk mengamankan daerah pemilihan masing-masing.

Anggota Komisi II DPR Ferry Mursidan Baldan juga menyatakan keprihatinannya. Dia mengusulkan agar segera dipikirkan format baru dalam pelaksanaan sidang paripurna DPR. "Jangan sampai sidang paripurna hanya dihadiri satu-dua orang," ujar anggota dewan asal Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Rapat Paripurna HUT DPR Jumat lalu (29/8) juga hanya dihadiri segelintir orang. Kondisinya tidak jauh berbeda dengan sidang kemarin.

Jakarta - Ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI) Rizal Ramli tiba di gedung Bareskrim Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta, Kamis (21/8/2008) pukul 09.10 WIB. Rizal datang sebagai saksi atas tersangka Sekjen KBI Ferry Yuliantono dalam kasus aksi yang berakhir anarkis 24 Juni lalu.

Ini merupakan kali kedua Rizal datang memenuhi panggilan Mabes Polri setelah Selasa lalu dia hadir juga dengan kapasitas yang sama.

Rizal datang dengan menumpang mobil Toyota Harrier B 8255 DA dan didampingi oleh dua orang pengacaranya yang menumpang mobil berbeda.

Satu jam kemudian juga tiba Wakil Komisaris Utama AdamAir Sandra Ang. Dia hadir dengan mengenakan kemaja putih, kacamata hitam dan celana gelap.

Sandra hadir untuk memenuhi panggilan atas dirinya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penggelapan dana penyertaan modal PT Global Transportation Services.

Lima menit kemudian, putra Sandra Ang, Adam Aditya Suherman, juga datang ke Bareskrim. Adam yang mengenakan batik lengan panjang berwarna biru enggan menanggapi pertanyaan para wartawan. "Nanti ya, nanti ya," ucapnya sambil berjalan masuk ke dalam gedung Bareskrim.

Jakarta - Muchdi Pr menjadi pesakitan dalam kasus pembunuhan aktivis HAM Munir. Mantan Danjen Kopassus itu membunuh karena sakit hati kepada Munir.

Hal itu terungkap dalam dakwaan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Kamis (21/8/2008).

"Terdakwa dianggap karena sakit hati dan mewujudkan rasa tidak suka atau dendam terhadap Munir," kata Cyrus Sinaga, salah satu JPU yang membacakan dakwaan.

"Karena Munir mengkritisi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan pengajuan RUU Intelijen, RUU TNI dan RUU Terorisme serta almarhum menginvestigasi kasus penculikan 13 aktivis 1997-1998 yang berakhir dengan dicopotnya dari jabatan Danjen Kopassus," lanjut JPU tersebut.

Menurut JPU, sebelum dicopot, Muchdi baru menjabat jabatan itu selama 52 hari. Karena itu, pencopotan itu sangat menjadi pukulan terberatnya karena telah menamatkan karir militernya.

Jakarta - Muchdi Pr didakwa membunuh aktivis HAM Munir secara berencana. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi V BIN itu diancam hukuman seumur hidup.

"Muchdi didakwa melanggar pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP jo pasal 340 KUHP," kata Cyrus Sinaga, salah satu Jaksa Penuntut Umum (JPU), di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jalan Ampera Raya, Kamis (21/8/2008).

"Terdakwa diduga telah memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan, sarana dan materi dari keuangan Deputi V BIN Rp 15 juta, keterangan sengaja, menganjurkan orang lain yakni Pollycarpus dengan sengaja dan berencana merampas nyawa orang lain," lanjut Cyrus.

Dengan seluruh dakwaan itu, Muchdi diancam hukuman maksimal seumur hidup.

Mendengar dakwaan itu, Muchdi tampak santai. Tidak ada ekspresi khusus yang ditunjukkan mantan Danjen Kopassus itu.

Meski mengaku mengerti isi dakwaan, dengan tegas, Muchdi menolaknya. "Secara prinsip saya sudah mengerti isi dakwaan meski kenyataan masih jauh dari kenyataan," katanya.

Jakarta - Hasil verifikasi yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia terhadap kurang lebih 19,1 juta rumah tangga periode Juni-Juli dihasilkan 900.000-1.000.000 rumah tangga yang sudah tidak layak lagi disebut keluarga miskin sehingga tidak berhak menerima program Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Badan Pusat Statistik (BPS) akan memanfaatkan data verifikasi PT Pos Indonesia sebagai masukan data program pendataan ulang keluarga miskin yang akan dilakukan oleh BPS pada awal September 2008.

"Yang sekarang hasil verifikaksi PT Pos kira-kira 6% sudah tidak layak, karena meninggal, kartu ganda. Bagusnya itu ada 3% dari itu menggembalikan karena merasa tidak layak mereka malu rupanya," ungkap Direktur Statistik Ketahanan Sosial BPS Winandi Imawan ketika dihubungi detikFinance, Kamis (21/8/2008).

Dikatakan Winandi, hasil verifikasi oleh PT Pos Indonesia hanya mencakup 14 juta
rumah tangga, artinya ada sekitar 5 juta rumah tangga yang belum diverifikasi,
selanjutnya akan difinalisasi hingga akhir bulan ini .

"Kemarin itu saya kira sekitar 900.000 KK sampai 1 juta yang tidak layak, verifikasi berakhir mestinya bulan ini sudah selesai karena banyak pemda yang melakukan pilkada," katanya.

Mengenai data terbaru dampak kenaikan BBM bagi keluarga miskin, menurut Winandi hasilnya akan baru terlihat pada akhir tahun 2008 ini.

"Soal update data keluarga miskin, seharusnya minimal bisa diperbarui 3 tahun sekali, setelah ini pemda bisa melakukan update datanya," serunya.

Jakarta - Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) menyatakan 79,2 persen masyarakat terdaftar dalam daftar pemilih sementara (DPS). Untuk itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus memberikan kesempatan kepada 20,8 persen pemilih lainnya untuk didaftarkan dan masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2009.

"Meski angka ini bisa kita toleransi bagi sebuah daftar sementara, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan agar masyarakat pemilih masuk dalam daftar pemilih tetap," kata Kepala Divisi Penelitian LP3ES Fajar Nursahid dalam rilisnya tentang hasil Audit Daftar Pemilih (ADP) yang diterima detikcom, Kamis (21/8/2008).

Menurut Fajar, pada pemilu legislatif 2004 lalu pemilih yang masuk daftar pemilih tetap tercatat hampir sekitar 91 persen. Dari temuan ADP yang dilakukan LP3ES yang bekerjasama dengan NDI dan USAID ini, menunjukkan hanya segelintir orang tahu tentang periode pengecekan nama DPS tanggal 8-14 Agustus 2008, atau hanya 7,3 persen pemilih.

"Meskipun tingkat pendaftaran ini tidaklah buruk bagi pendaftaran sementara, namun sebanyak 20,8 persen pemilih masih harus diberikan kesempatan untuk menambahkan namanya dalam daftar pemilih. Tentunya hal ini sulit dilakukan, jika mereka tidak mengetahui bahwa sisa waktu yang mereka miliki tinggal satu hari lagi untuk memberikan tanggapan atas DPS itu," jelasnya.

Fajar juga menerangkan temuan lainnya, yaitu 19,8 persen pemilih yang terdaftar dalam DPS sudah tidak lagi bertempat tinggal di alamat yang tercantum, baik permanen maupun dalam jangka waktu tertentu. 3,3 persen nama yang seharusnya tidak tercantum lagi dalam DPS, ternyata masih tercantum, seperti orang yang meninggal dunia, nama dan alamat yang tidak dikenal, belum berumur 17 saat
pemilu dan anggota TNI dan Polri.

Terkait akurasi data, lanjut Fajar, dalam ADP juga ditemukan fakta bahwa informasi DPS berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang akurat hanya 39,5 persen. 67,9 persen nama pemilih telah akurat, 77,1 persen jenis kelamin akurat, 58,8 persen penulisan tanggal lahir akurat, serta 68,6 persen menuliskan alamat dengan akurat.

Meski tingkat pendaftaran hampir mendekati 80 persen, namun 62,8 persen pemilih merasa terdaftar, 15 persen pemilih merasa tidak terdaftar dan 22,2 persen pemilih tidak mengetahui apakah terdaftar atau tidak. Yang cukup disayangkan tingkat aktivitas masyarakat untuk memeriksa dan mengecek DPS juga masih rendah.

"Kurang setengah atau 48,1 persen responden yang akan memeriksa namanya, 36 persen mengaku tidak akan memeriksanya, dan hanya 3,4 persen yang sudah mengecek namanya," ujar Fajar menambahkan.

Untuk itu, jelas Fajar, KPU harus memperpanjang waktu pengumuman DPS dan segera melakukan evaluasi internal terkait daftar pemilih ini. KPU diminta lebih menekankan soal akurasi data, dibandingkan persoalan tenggat waktu finalisasi daftar pemilih.

Jakarta - Anggota FPDIP Agus Condro blak-blakan mengaku menerima dana Rp 500 juta tak lama setelah Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom terpilih. Langkah itu menunjukkan Agus tidak ingin 'mati sendiri'.

"Tetapi (dia) berprinsip tiji tibeh (mati siji mati kabeh). Akhirnya semua terungkap, dari pemerintah juga terungkap siapa saja yang bermain, dari internal DPR juga demikian," kata anggota FPDIP Permadi kepada detikcom, Kamis (21/8/2008).

Permadi pun memuji langkah Agus. "Bagus. Itu indah sekali," ujar pria yang gemar mengenakan pakaian serba hitam ini.

Menurut Permadi, pengakuan Agus justru menguntungkan PDIP. "Kalau memang ada faktanya, ada bukti, partai jadi tahu kelakuan kader-kadernya," kata Permadi yang juga paranormal ini.

Permadi meminta KPK segera menindaklanjuti pengakuan Agus.

"Mumpung ada yang ngaku. Sekarang sudah ada bukti saja, masih tidak mau ngaku. Kalau ada yang ngaku begini segera saja ditindaklanjuti biar terbongkar semuanya," kata Permadi.

Dalam kesempatan terpisah, Sekretaris FPPP Soeharso Monoarfa juga mendukung langkah Agus. "Itu bagus, hak dia. Kalau dia punya bukti, silakan diproses sesuai ketentuan yang ada," kata Soeharso.

Soeharso meminta agar DPR tidak digeneralisir terkait pengakuan Agus. "Itu baru pengakuan biar ditindaklanjuti dulu. Nanti kalau digeneralisir, pemilihan KPU, pemilihan KPK, terpilihnya Antasari apa begitu... kan tidak," papar dia.

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar pun berpendapat serupa. "Saya belum mempelajari lebih jauh. Biarkan aparat hukum yang memproses," kata Muhaimin singkat.

Jakarta - Bank Indonesia kembali digoyang dengan pengakuan mantan anggota Komisi IX DPR RI Agus Condro tentang adanya dana Rp 500 juta yang diperoleh 2 pekan setelah terpilihnya Miranda Goeltom sebagai Deputi Gubernur Senior BI. Apa komentar Dewan Gubernur Bank Indonesia?

"Kita tidak tahu. Kalau kita tahu, masak mau membiarkan," tegas Deputi Gubernur BI Siti Fadjrijah di Gedung BI, Jalan MH Thamrin, Jakarta, Kamis (21/8/2008).

Menurut Fadjrijah, Miranda Goeltom kemarin sudah menjelaskan bahwa dirinya tidak tahu menahu mengenai apa yang disampaikan Agus Condro tersebut.

"Pertama, bu Miranda kan kemarin sudah menjelaskan bahwa Miranda tidak tahu, apalagi kita. Jadi jawabannya adalah seperti yang disebutkan bu Miranda," imbuhnya lagi.

Seperti diketahui, Agus Condro sudah blak-blakan mengenai pemberian dana itu ke KPK. Aliran dana itu terungkap setelah Agus diminta komentarnya mengenai aliran dana BI ke DPR dengan tersangka Burhanuddin Abdullah, Oey Hoey Tiong dan Rusli Simanjuntan.

"Saya tidak ada tanggapan karena saya memang tidak tahu. Lebih baik ditanyakan kepada mereka yang memberikan pernyataan," kata Miranda kemarin.

Jakarta - Ketua Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab didakwa Jaksa Penuntut Umum (JPU) sengaja menggerakkan anggota FPI melakukan unjuk rasa pada 1 Juni 2008 lalu. Rizieq pun tidak paham atas dakwaan tersebut.

Dakwaan JPU itu dibacakan dalam sidang dengan terdakwa Rizieq di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat (Jakpus), Kamis (21/8/2008).

Dakwaan JPU berdasarkan pasal 156 KUHP dan pasal 170 ayat 1 KUHP jo pasal 55 ayat 1.

"Terdakwa dianggap melakukan kegiatan pada tanggal 28 Mei 2008 di Petamburan yang sengaja menggerakkan anggota FPI dalam pengajian," ujar salah satu JPU, Wahyudi.

Hakim Ketua Panusunan Harahap lalu bertanya kepada Rizieq. "Apa Sudara paham dengan dakwaan saudara jaksa penuntut umum?" tanya Panusunan.

Rizieq lalu menjawab: "Justru itu yang tidak saya pahami. Yang disampaikan jaksa penuntut umum saya tidak paham pasal 170 jo 55," kata Rizieq.

"Saya tidak pernah ada di Monas dan tidak pernah menggerakkan massa untuk unjuk rasa. Kemudian pasal 156 lebih tidak mengerti lagi. Karena ceramah mengenai kesesatan Ahmadiyah diartikan sebagai kebencian suatu umat," jelas Rizieq.

Sontak saja puluhan Anggota FPI yang mengikuti sidang berteriak, "Betul!"

Jakarta - KPU menerima daftar caleg dari 2 kubu PKB. Padahal pemerintah telah menetapkan kubu Muhaimin Iskandar sebagai PKB yang sah. KPU dianggap lemah dan mudah digertak.

"Anggota KPU sekarang gampang digertak," kata Wakil Ketua DPD RI Laode Ida saat berbicara dalam diskusi Dialog Kenegaraan yang berlangsung di Gedung DPD, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2008).

Laode juga menilai, KPU yang sekarang adalah KPU yang paling lemah di antara KPU-KPU yang pernah ada di Indonesia. Salah satu contoh kelemahan ini adalah KPU tidak membuat aturan yang mengikat terkait dengan syarat domisili calon anggota DPD.

Padahal hasil keputusan MK atas permohonan judicial review UU No 10/2008 tentang Pemilu jelas menyebutkan bahwa domisili merupakan syarat bagi pencalonan anggota DPD.

Pernyataan senada datang dari mantan anggota KPU Valina Singka Subekti. Valina menyesalkan sikap KPU yang tidak tegas menghadapi konflik di tubuh PKB.

"Kalau hukum sudah menentukan A, ya KPU harus A," kata Valina.

Menurutnya, apa yang dilakukan KPU dengan menerima daftar caleg dari dua kubu PKB hanya akan mempersulit diri sendiri.

"Mestinya KPU taat asas, taat hukum. Jangan masuk kepada urusan politik. Kalau gitu sama saja mempersulit diri sendiri," kata Valina

Jakarta - Sedih dan kecewa. Begitu perasaan Fadel Muhammad setelah mengetahui namanya dicoret dari deretan calon legislatif (caleg) Partai Golkar. Dia menilai DPP Partai Golkar tidak demokratis.

Namun pria ganteng yang juga Gubernur Gorontalo itu tidak sakit hati kepada Golkar. Fadel mengaku akan tetap loyal kepada partai yang dipimpin Jusuf Kalla itu.

Kepada detikcom, pria yang banyak mendapat penghargaan atas prestasinya sebagai Gubernur itu menegaskan tidak akan menuntut. Berikut wawancara dengan Fadel pada (20/8/2008):

Nama Anda tidak tercantum dalam daftar caleg Partai Golkar. Bagaimana Anda menyikapi ini?

Ya nama saya dicoret. Saya sedih sekali karena ini prosesnya sudah lama. Kemudian saya sudah fungsionaris Golkar juga sudah lama. Saya juga sudah minta izin kepada rakyat Gorontalo dan juga DPRD, mereka tidak keberatan kalau saya mencalonkan diri.

Kenapa Anda ingin maju?

Saya sudah lama di Gorontalo, mereka ingin saya berkiprah di nasional. Mereka bilang saya ini naga yang berkiprah di laut dangkal, jadi mereka mendukung saya untuk maju di nasional.

Saya selama ini mendapat banyak penghargaan terkait pemerintahan saya. Mereka bilang banyak program saya yang bisa diterapkan di nasional. Dan juga biar Gorontalo ada kebanggaan.

Menurut Anda, bagaimana dengan kebijakan Golkar yang mencoret nama Anda?

DPP Golkar tidak demokratis dan aspiratif. Tidak mendengarkan suara dari daerah. Tidak mendengarkan suara akar rumput. Tapi saya tegaskan, saya tetap loyal kepada Golkar. Itu partai yang membesarkan saya. Meski saya kecewa kepada beberapa oknum di DPP.

Kenapa Partai Golkar selalu kalah di daerah, karena memang kecenderungan Golkar sekarang beda. Kurang mendengarkan aspirasi di daerah.

Apakah akan menuntut?

Enggak, saya kira enggak. Banyak yang menyarankan saya untuk menuntut, tapi saya pikir-pikir, buat apa? Lebih baik saya legowo, saya terima meski saya sedih sekali.

Bagaimana reaksi masyarakat Gorontalo?

Mereka juga kecewa, semalam ramai sekali. Warga turun ke jalan sampai jam setengah tiga pagi.

Jakarta - Jamaah Haji Indonesia yang akan melaksanakan ibadah haji di tanah suci Makkah harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Saat ini situasi kota Makkah dan Madinah sedang terjadi musim dingin.

"Musim di sana nanti saat haji relatif dingin. Para jamaah harus mengantisipasi musim dingin itu dengan bekal jaket dan lain-lain. Yang penting banyak olahraga di sini," kata Dirjen Urusan Haji dan Umroh Depag RI, Slamet Riyanto.

Hal ini disampaikannya dalam acara penutupan pelatihan petugas haji PPIH di Arab Saudi di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, Rabu (20/8/2008).

Selain persoalan cuaca dingin, para jamaah diminta tetap menjaga kesehatannya selama beribadah. Sebab, situasi kota Makkah diperkirakan masih akan banyak debu akibat pembongkaran beberapa bangunan sebagai konsekuensi dari pelebaran masjidil haram.

Saat ditanya kesiapan Depag dalam pengurusan musim haji 1429 Hijriah, Slamet menjawab dengan tegas.

"Alhamdulillah permukiman dan pemondokan sudah 65 persen selesai. Rata-rata di ring 2 yang paling banyak. Insya Allah akhir Ramadhan selesai semua," terang Slamet

Menurut Slamet, jarak pemondokan jamaah dengan masjidil haram untuk tahun ini agak jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Meski demikian, Depag tetap mengusahakan pemondokan yang terdekat yang saat ini sekitar 37 persen.

"Rata-rata pemondokan sekarang sudah jauh. Itu akibat perluasan masjidil haram. Jadi ring satu jaraknya sekitar 1700 meter. Itu ring satu yang jumlahnya sekitar 37 persen," terangnya.

Saat ditanya jumlah jamaah yang akan berangkat, Slamet menjawab," Untuk jamaah haji reguler 191 ribu. Jamaah haji plus 16 ribu, totalnya sekitar 207 ribu. Itu sudah ketentuannya."

Jakarta - Di hadapan penyidik KPK, anggota FPDIP Agus Condro menjawab apa adanya terkait dana Rp 500 juta yang diterimanya tidak lama setelah Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Miranda Goeltom terpilih.

Agus membeberkan kronologi asal mula dana Rp 500 juta diungkapnya saat diperiksa penyidik KPK kepada wartawan dalam jumpa pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2008).

Agus pun merunut pertanyaan-pertanyaan yang diajukan penyidik KPK saat menjadi saksi kasus korupsi BLBI dan amandemen UU BI yang melibatkan mantan anggota Komisi IX DPR Hamka Yandhu pada bulan lalu, sampai akhirnya pria berkumis itu mengungkapkan penerimaan dana Rp 500 juta.

Penyidik: Apakah Saudara menerima sejumlah uang dari Hamka Yandhu terkait kasus BLBI atau amandemen UU BI?

Agus Condro: Saya jawab tidak pernah.

Penyidik: Masa tidak pernah?

Agus Condro: Tidak pernah.

Sudah itu penyidiknya keluar selama 30 menit. Kemudian, penyidik masuk ruangan lagi dan bertanya.

Penyidik: Yang lain pernah?

Agus Condro: Iya pernah.

Penyidik: Berapa?

Agus Condro: Rp 25 juta. Saya ceritakan kronologinya, kemudian setelah itu ditanya lagi.

Penyidik: Apakah Saudara pernah terima sejumlah uang dari Dudhie Makmun Murod (anggota FPDIP) terkait BLBI atau amandemen UU BI?

Agus Condro: Tidak.

Penyidik: Kalau yang lain?

Agus Condro: Yang lain pernah.

Penyidik: Berapa? Rp 25 juta?

Agus Condro: Lebih.

Penyidik: Rp 50 juta.

Agus Condro: Lebih.

Penyidik: Berapa?

Agus Condro: Rp 500 juta.

Kepada wartawan, Agus mengatakan dana Rp 500 juta diberikan setelah 2-3 minggu pemilihan Deputi Gubenur Senior BI yang dimenangkan oleh Miranda.

"Habis rapat waktu itu saya baru pulang dari India, ya sedikit ngertilah, bisa dengerlah. Kalau nggak ada hujan, nggak ada angin tiba-tiba ada orang bagi-bagi uang Rp 500 juta itu terlalu kaya. Lalu mungkin setelah kerja milih orang terus dikasih duit, kan bisa saja," papar Agus.

Jakarta - Sebanyak 90 mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, mendatangi Polres Jakarta Selatan guna melaporkan tindak penipuan atas mereka oleh agen travel. Rencananya, mereka hendak berangkat ke Hong Kong untuk mengikuti studi banding Hukum Bisnis.

"Rencananya, Sabtu (16/8/2008) kemarin berangkat. Tapi hingga pagi ini tidak ada kejelasan dari pihak agen travel. Maka kami melapor ke polisi," ujar salah satu korban yang enggan disebut namanya.

Program ini merupakan program BEM Fakultas Hukum kampus tersebut yang telah direncanakan sejak lima bulan lalu. Biaya program sebesar US$ 808. Dari jumlah tersebut sebanyak 90 mahasiswa telah menyetor ke BEM dari US$ 100 hingga US$ 200.

"Kami pagi ini melapor ke Polres Jakarta Barat. Tapi dari Polres Jakbar di pindahkan ke Polres Jaksel karena locus delicty (agen travel) ada di Jakarta Selatan," ujarnya tanpa mau menyebutkan nama agen travel tersebut.

Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin kampus tersebut. Adapun yang menyelenggarakannya adalah mahasiswa sendiri lewat organisasi kemahasiswaan. Menurut salah seorang korban, meski penyelenggara adalah BEM FH, tetapi peserta boleh berasal dari luar kampus.

"Di kampus kami ada 9 fakultas. Kegiatan studi banding ini biasa dilakukan tergantung program masing-masing organisasi. Tapi kalau sampai ada masalah seperti itu, saya belum tahu," ujar salah seorang dosen yang pernah menjabat di jajaran Dekanat, Heru Sanusi, kepada detikcom

Jakarta - Agus Condro mengaku menerima uang Rp 500 juta setelah Deputi Senior BI Miranda Goeltom terpilih. KPK pun tidak diam saja. Lembaga anti korupsi ini pun bergerak menyelidiki.

"Pengakuan itu kita anggap informasi awal. Kita kumpulkan bukti-bukti lain, karena tidak cukup hanya pengakuan saja," kata Wakil ketua KPK M Jasin di Gedung Depkeu, Jl Wahidin, Jakarta, Rabu (20/8/2008).

Setelah itu KPK akan melakukan penetapan langkah-langkah selanjutnya guna dilakukan penyidikan. "Kita bergerak dengan bukti. Informasi awal ada, kita kumpulkan informasi lain," jelas Jasin.

Apakah Miranda dan politisi PDIP lain akan dimintai keterangan? "Kita akan melakukan rapat pimpinan dahulu," jelasnya.

Lebih lanjut, KPK juga menyesalkan Agus Condro yang baru melakukan pengakuan belakangan. "Kita sesalkan kenapa baru sekarang diungkapkan. Bukti pengakuannya itu masih lemah, baru pernyataan, kita lihat nanti," tandasnya.

Jakarta - Sekitar 1.379 pejabat pemeriksa pajak belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dari sekitar 1.918 pemeriksa pajak, baru 539 pemeriksa yang menyerahkan LHKPN.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua KPK M Jasin dalam jumpa pers di Gedung Depkeu, Jalan Wahidin Raya, Jakarta, Rabu (20/8/2008).

"Ini penting sehingga Ditjen Pajak lebih profesional," ujarnya.

Menkeu Sri Mulyani mengatakan pihaknya akan segera menegur anak buahnya yang belum menyerahkan laporan kekayaan ke KPK.

"Apa yang dilakukan Pak Jasin itu sangat baik, nanti akan saya tegur yang belum menyerahkan compliance-nya dan akan diberi jangka waktu sebulan," ujarnya.

Kalau tidak lapor maka akan diberi tindakan kedisiplinan. "Saya sebagai auditee, diaudit itu bagi saya sangat membantu, jadi saya tidak keberatan dan karena itu, saya selalu membuka diri baik kepada KPK maupun BPK," ujarnya.

Jasin menambahkan, Ditjen Pajak sebagai lembaga yang besar perlu melakukan right sizing untuk mengefisienkan jumlah pegawai sesuai reformasi birokrasi. KPK akan selalu berupaya meningkatkan kompetensi Ditjen Pajak.

"Tujuan kita memantau kinerja Ditjen Pajak agar reformasi dapat optimal kan Depkeu kan merupakan institusi yang merupakan salah satu institusi yang melakukan reformasi kita mengkaji sistem agar tidak ada penyimpangan," ujarnya.

Jika tidak ada penyimpangan di pajak maka penerimaan pajak itu akan sangat maksimal

Jakarta - Sebuah gondola tampak miring di proyek pembangunan Menara MTH di Jl MT Haryono, Jakarta Selatan, Rabu (20/8/2008). Di gedung 15 lantai tersebut terpampang nama developer Tata.

Gondola miring itu berada di lantai ke-14. Kondisi kemiringannya mencapai sekitar 45 derajat.

Hingga pukul 17.30, gondola warna biru tersebut masih bergelantungan di udara. Belum ada pihak yang bisa dikonfirmasi mengenai kemungkinan adanya korban. Beberapa petugas kepolisian Polsek Tebet tampak sudah mendatangi lokasi.

Beruntung tepat di bawah gondola yang bernasib malang tersebut bukan merupakan tempat lalu-lintas manusia sehingga tidak terlalu membahayakan.

Jakarta - Kejaksaan Agung (Kejagung) telah selesai memeriksa jaksa yang diduga terkait dengan lolosnya David Nusa Wijaya ke Hong Kong. Tapi hasilnya belum diputuskan.

"Pemeriksaan sudah selesai, kemarin sudah ada rapat. Tapi rapatnya belum ada kesimpulan, rapat akan dilanjutkan hari ini," kata Pelaksana Harian Jamwas Halius Hosen di Kejagung, Jl Sultan Hasanudin di Jakarta, Selasa (12/8/2008).

Dia melanjutkan, nanti hasil rapat ini akan disampaikan ke Jaksa Agung Hendarman. Tapi tidak akan disampaikan ke Depkum HAM. "Ini masalah internal kami," tandasnya.

Sebelumnya terkait David Nusa pihak Kejagung telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah jaksa yakni Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Barat Edward Saputra, Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Barat Mugiharjo, dan dua jaksa bagian Intelijen Kejagung yakni Haryati dan Cholid.

Selain itu sejumlah pihak juga telah dimintai keterangan antara lain David Nusa Wijaya, pihak imigrasi Suroso, dan mantan Kepala LP Salemba Bambang S

Jakarta - Pelaku perampokan rumah mewah di Jalan Madiun, Menteng, Jakarta Pusat, sempat menodongkan pistol. Pelaku juga diduga orang dalam.

"Ada kemungkinan orang dalam, soalnya tahu tempat penyimpanan barang," ujar petugas Polres Jakarta Pusat yang enggan disebutkan namanya di tempat kejadian perkara (TKP), Selasa (12/8/2008).

Pistol itu, imbuh dia, ditodongkan ke salah satu dari empat pembantu rumah tersebut. Perampokan itu, terkuak setelah istri Kristian, sang pemilik rumah, menelepon.

Suami-istri pemilik rumah itu memang sama-sama tidak ada di rumah. Kristian yang pengusaha itu sudah keluar sejak pagi harinya. Istrinya baru meninggalkan rumah pukul 11.00 WIB.

"Pukul 14.00 WIB istrinya menelepon ke rumah. Nggak diangkat-angkat. Dia curiga, pembantunya empat masa nggak ada yang angkat semua," ujar petugas itu.

Saat istrinya pulang, keempat pembantu, yang disekap di gudang penyimpanan ban-ban bekas dan baru di lantai dua itu, sudah berhasil membebaskan diri.

"Mereka merusak gerendel kunci dari dalam kamar," ujar dia.

Jakarta - Mantan anggota komisi IX DPR Antony Zeidra Abidin kembali dipanggil KPK dalam kasus aliran dana BI. Berkas kasusnya telah siap dilimpahkan ke pengadilan.

"Hari ini berkas tersangka AZA akan diserahkan dari penyidik ke penuntut umum," ujar Humas KPK Johan Budi SP di kantor KPK, Jl HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa (12/08/08).

Lebih lanjut Johan menjelaskan, proses tahap dua kasus BI dengan tersangka Antony Zeidra sudah dilakukan. Proses selanjutnya adalah menyerahkan berkas itu ke pengadilan agar segera disidangkan.

"Kemungkinan 14 hari maksimal kita serahkan," pungkasnya.

Pekanbaru - Peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) yang digelar Pemkot Dumai mendadak bubar. Sebab, tenda-tenda yang terpasang berterbangan dihantam puting beliung. Para perserta pun lari kocar-kacir.

Walikota Dumai Zulkifli AS bersama jajarannya menggelar acara Harganas di lapangan terbuka di Jl Soebrantas, Dumai, Selasa (12/8/2008). Di lapangan itu dipasang tenda untuk undangan serta para petinggi jajaran Pemkot Dumai. Acara yang dihadiri sekitar 300 perserta itu berlangsung sekitar pukul 09.00 WIB.

Lokasi upacara Harganas itu berada didekat pantai laut Selat Malaka. Saat acara berlangsung, peserta tiba-tiba dikejutkan dengan suara gemuruh angin laut yang cukup kencang. Ombak juga menghempas keras ke bibir pantai.

Tak lama kemudian suasana pun kacau balau. Angin puting beliung mengamuk dan membuat tenda yang dipasang porak-poranda. Melihat kencangnya angin, perserta upacara Harganas pun panik. Mereka berlarian menjauhi tenda. Acaara pun bubar meski Walikota Dumai, Zulkifli AS, belum sempat memberikan sambutan. tersebut.

"Peserta upacara tadi panik semua. Angin kencang itu merubuhkan tenda-tenda. Untunglah dalam acara itu tidak ada korban jiwa. Tapi yang jelas upacara Harganas batal dilaksanakan," tutur Imron PNS yang ikut serta dalam upcara tersebut.

Imron menyebut angin yang sangat kencang itu diperkirakan selama 2 menit. Selanjutnya angin berangsur reda dan lantas diguyur hujan deras. "Kami juga bingung kok tiba-tiba saja angin begitu kencang," kata Imron.

Angin puting beliung juga merusak sebuah bangunan semi permanen bekas pelaksanaan MTQ di Dumai. Bangunan tersebut tidak jauh dari arena upacara Harganas. Begitu juga sejumlah tiang listrik di sekitar kawasan pantai ada yang rubuh.

Kepala BMG Dumai, H Tampubolon kepada wartawan menyebut, bahwa angin kencang dari arah laut Selat Malaka itu diperkirakan kecepatannya 32 knot. "Kecepatan 32 konot tadi hanya berlangsung 1 menit saja. Selanjutnya kecepatan angin berangsur reda," kata Tampubolon.

Jakarta - Romo Benny Susetyo ternyata dipukuli 3 orang tak dikenal. Romo Benny hendak pergi ke mini market ketika tiba-tiba dipukuli 3 orang tersebut.

Kronologis pemukulan Romo Benny yang terjadi 11 Agustus 2008 malam tersebut dituturkan oleh Ketua Setara Institute, Hendardi yang sedang menunggui Romo Benny di RS Pondok Indah, Jakarta Selatan (12/8/2008).

"Dia dipukul dibagian belakang, makanya dia tidak ingat kejadiannya apa-apa," jelas Hendardi.

Hendardi menuturkan setelah dipukuli di dekat mini market itu Romo Benny dibawa oleh 3 orang itu ke Rumah Makan Mbok Berek, Pondok Indah. Di sana Romo Benny kembali dipukuli. Pemukulan ini terhenti karena ada teriakan salah seorang suster RS yang kebetulan melintas wilayah itu.

"Melihat ada orang yang dipukul, suster itu teriak," kata Hendardi.

Hendardi meminta polisi segera mengusut kasus ini. Hendardi juga berharap Romo Benny segera sehat sehingga bisa memberikan keterangan siapa pelaku pemukulan ini.

"Yang terpenting, Romo Benny harus sehat terlebih dahulu agar dia dapat menceritakan kejadiannya secara detail. Saat ini, daya ingat Romo Benny belum kembali normal," pungkasnya.

Jakarta - Satu sel dengan pembunuh berantai Very Idam Henyansyah alias Ryan menambah kerjaan baru untuk Panglima Laskar Front Pembela Islam (FPI) Ustad Matsuni.

Matsuni dijadikan penasihat spiritual Ryan. Untuk menyembuhkan jiwa Ryan, pria yang diduga membunuh 11 orang ini pun diajak untuk salat malam.

"Kita ajak tahajud. Memang digembleng seperti muridnya sendiri. Kita coba bantu menormalkan tapi bertahap. Berusaha kembali ke sisi normal kehidupannya," kata ajudan Matsuni Eka, Senin (11/8/2008).

Menurut Eka, butuh penanganan khusus untuk mental Ryan yang sedang drop. Segala perilaku menyimpang Ryan, sedang dicoba untuk diluruskan dan ditatar oleh Matsuni.

"Kalau dia disuruh salat nggak mau, dipelototin Ustad Matsuni saja, dia langsung menjalaninya. Jadi kita harus tegas," ungkap Eka

Jakarta - Jaksa Penuntut Umum (JPU) menolak pembelaan terdakwa kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran (damkar) di Provinsi Riau, Saleh Djasit. Jaksa tetap menuntut anggota DPR Komisi IV ini 4 tahun bui.

Demikian replik yang dibacakan JPU Rudi Margono dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (11/9/2008).

"Kami tetap pada surat dakwaan karena terdakwa sudah terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi dan tetap akan menuntut terdakwa dengan pidana penjara 4 tahun dan membayar uang kerugian negara sebesar Rp 4,7 miliar," kata Rudi.

Saleh Djasit yang mengenakan kemeja warna putih tampak tenang mendengarkan pembacaan replik tersebut. Sidang ini dipimpin ketua majelis hakim Mufri.

Rudi menuturkan, terdakwa telah salah dalam melakukan penunjukan langsung proyek pengadaan mobil pemadam kebakaran, bukan menggunakan aturan dalam Keppres.

Menurut dia, tidak ada fakta pada saat pengajuan itu yang menunjukkan adanya kejadian pada tahun 2003 yang mengancam jiwa dan keselamatan masyarakat sehingga terdakwa harus melakukan penunjukan langsung tersebut.

Alasan kebakaran hutan yang disampaikan terdakwa, kata Rudi, perlu dikesampingkan. Karena berdasarkan keterangan saksi ahli dari ITB, mobil kebakaran dengan tipe P 80 ASM hanya untuk wilayah perkotaan.

Jika digunakan untuk kebakaran hutan maka tidak dapat berfungsi secara maksimal. Oleh karena itu alasan kebakaran hutan tidak masuk akal.

Selain itu, lanjut Rudi, berdasarkan keterangan saksi ahli dari BPKP pembelian 20 unit dengan tipe P 80 ASM menyebabkan kerugian negara sebesar Rp 4.719.020.005.

"Itu berasal dari pemahalan harga seharusnya hanya Rp 445 juta, bukan Rp 790 juta sebagaimana diterangkan terdakwa," ujarnya.

Sidang akan dilanjutkan pada Rabu 20 Agustus 2008 dengan agenda tanggapan atas replik dari penasihat hukum.

Jakarta - KPK berencana untuk membuat baju khusus koruptor. Tersangka kasus suap pengadaan kapal patroli di Dephub Bulyan Royan, tampaknya tidak alergi pada ide itu.

"Ini kan sudah pakai seragam," canda Bulyan di Gedung KPK, JL Rasuna Said, Jakarta, Senin (11/8/2008) seraya menunjukkan batik warna ungu yang dikenakannya.

Sebelumnya, usai menjalani pemeriksaan 8 Agustus lalu, jika memang telah menjadi peraturan, Bulyan mengaku siap mengenakan baju khusus koruptor tersebut.

Bulyan tiba di Gedung KPK pukul 11.10 WIB. Seperti biasa, politisi asal FBR ini pelit berkomentar mengenai kasus yang sedang dihadapinya.

"Nanti saja ya, nanti saja," kata Bulyan sebelum masuk gedung.

Selang lima menit setelah kedatangan Bulyan, Dedi Suwarsono datang untuk kembali diperiksa KPK. Direktur PT Bina Mina Karya Perkasa ini enggan berkomentar sedikit pun.

Jakarta - KRL Ciujung jurusan Serpong-Tanah Abang terpaksa harus terhenti di Stasiun KA Kebayoran Lama akibat pantograf KRL tersangkut di tikungan Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Akibatnya, 2000-an penumpang menumpuk di 5 stasiun.

"Penumpukan penumpang ada sekitar 2.000 di lima stasiun, Serpong, Sudimara, Pondok Ranji, Rawa Buntu dan Kebayoran," ujar Kepala Humas PT KA Daops I Akhmad Sujadi melalui pesan singkatnya, Kamis (7/8/2008).

Menurut Sujadi, pantograf tersebut masih diperbaiki. "Saat ini masih dalam perbaikan. Kawat listrik yang rusak harus diganti," kata Sujadi.

Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 06.45 WIB tadi pagi. Menurut saksi mata, Budhi Prasetyo, pantograf atau alat penghubung kabel penyalur listrik dengan KRL itu nyangkut di tikungan Tanah Kusir. Tikungan tersebut memang agak miring sejak awal.

Untuk mengatur lalu lintas kereta api di Jabodetabek yang padat, menurut Sujadi, jadwal diatur secara bergantian agar tidak tumpang tindih satu sama lain.

"Kira-kira normal Pukul 13.00," kata Sujadi.

KRL Ciujung jurusan Tanah Abang-Serpong diluncurkan pada Rabu, 11 Juli 2007 lalu. KRL Ciujung itu akan melaju di atas rel double track. Setiap hari , KRL Ciujung berangkat dari Stasiun Tanah Abang sebanyak 5 kali, yaitu pukul 06.35 WIB, 08.35 WIB, 16.55 WIB, 18.35 WIB, dan 20.15 WIB. Sedangkan dari Stasiun Serpong, KRL Ciujung berangkat 5 kali, yaitu pukul 05.45 WIB, 07.45 WIB, 09.30 WIB, 14.45 WIB, dan 19.25 WIB.

Jakarta - Partai Kerakyatan Nasional (PKN), partainya Harmoko melarang anggotanya ikut berpartisipasi dalam Pemilu 2009. Harmoko pun terancam bui maksimal 2 tahun dan denda minimal Rp 6 juta.

"Betul (Harmoko bisa dipenjara berdasarkan UU Pemilu) ditambah denda," kata anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Agustiani Tio Fridelina , Kamis (7/8/2008).

Menurut Agustiani, ancaman untuk Menteri Penerangan era Orba itu tercantum dalam UU Pemilu No 10/2008 pasal 287.

Pasal itu berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan atau menghalangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih atau melakukan kegiatan yang menimbulkan gangguan ketertiban dan ketenteraman pelaksanaan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 bulan dan paling lama 24 bulan dan denda paling sedikit Rp 6 juta dan paling banyak Rp 24 juta.

Agustiani tidak mau berpolemik apakah larangan PKN tersebut bisa disebut golongan putih alias golput atau tidak. Namun, tegasnya, jelas tercantum dalam UU, tindakan Harmoko melanggar UU. "Yang jelas itu menghalangi orang untuk memilih," jelas Agustiani.

Agustiani menegaskan, tindakan Harmoko akan ditindaklanjuti Panwaslu jika ada laporan dari orang yang dihalangi haknya untuk memilih. "Kita bisa jadikan ini temuan. Kita proses kalau ada orang yang merasa haknya dihalangi," tandas Agustiani.

Jakarta - Kepanikan yang terekam oleh Cockpit Voice Recorder(CVR) pesawat AdamAir PK-KKW dengan nomor penerbangan DHI 574 yang jatuh ke laut, 1 Januari 2007, bikin merinding. Dalam rekaman yang beredar di internet itu, terdengar kepanikan Capten Revri Agustian Widodo dan kopilot Yoga, sesaat sebelum pesawat terjun ke laut.

Beredarnya rekaman CVR itu kemudian menjadi heboh. Soalnya suara percakapan pilot dan kopilot yang terekam di kotak hitam, seperti yang disiarkan di sejumlah televisi swasta di Indonesia, bersifat rahasia.

"Saya heran kok rekaman itu bisa muncul di TV. Padahal seharusnya itu rahasia. Hanya investigator yang melaksanakan penyelidikan itu saja yang boleh tahu," kata mantan Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) Setio Raharjo.

Menurut Setio, sesuai aturan Annex 13 International Civil Aviation Organisation (ICAO), ada beberapa poin di kotak hitam pesawat yang tidak boleh diungkap ke masyarakat, antara lain isi percakapan pilot dan data kesehatan.

Tiga bulan sebelumnya, 25 Maret 2008, KNKT sebenarnya pernah merilis hasil rekaman flight data recorder (FDR) dan CVR, yang berhasil diangkat pada 27 dan 28 Agustus 2007, diperairan Majene, Sulawesi Barat.

Dalam rilisnya tersebut, KNKT menyebutkan, pilot mengalami masalah navigasi, sehingga perhatiannya terfokus pada permasalahan inertial reference system (IRS) setidaknya selama 13 menit terakhir penerbangan.

Akibatnya, pilot Kapten Revi Agustian Widodo dan kopilot Yoga hanya memberi perhatian minimal pada flight requirement lainnya, termasuk identifikasi dan usaha melakukan koreksi.

Dalam laporan itu disebutkan, kecelakaan pesawat AdamAir PK-KKW dengan nomor penerbangan DHI 574, terjadi sebagai kombinasi beberapa faktor, termasuk kegagalan kedua pilot dalam intensitas memonitor instrumen penerbangan, khususnya dalam 2 menit terakhir penerbangan.

Hal itu kemudian berakibat burung besi itu meluncur ke bawah dengan kecepatan 330 meter per detik atau sekitar 1.050 km per jam. Saat itu, pilot baru berusaha memegang kendali pesawat secara manual. Tapi semuanya terlambat. Bahkan salah satu bagian pesawat patah. Pesawat itu pun menghujam ke perairan Majene dengan kecepatan sangat tinggi. Seluruh penumpang yang berjumlah 102 orang, berikut awak pesawat, tenggelam ke laut.

Laporan KNKT yang dirilis ke publik waktu itu, dalam bentuk grafis dan transkrip. "Kita juga menerima hasil investigasi KNKT. Sementara percakapan pilot di cockpit hanya berupa grafis dan transkrip," jelas Adam Aditya Suherman, Presiden Direktur Adam Skyconnection Airlines kepada detikcom.

Tapi memang, lanjut Adam, anak buahnya sempat terbang ke Amerika Serikat (AS), negara asal pesawat naas tersebut, untuk mendengar percakapan di kotak hitam. Tapi kata Adam, suaranya, maupun isi dialognya berbeda dengan percakapan yang kini tersebar di masyarakat.

Asli atau tidak rekaman CVR di pesawat AdamAir hingga sekarang jadi perdebatan. Pihak KNKT maupun Departemen Perhubungan merasa yakin kalau rekaman yang beredar itu palsu, sekalipun ada kemiripan.

"Rekaman asli di KNKT, tersimpan dalam boks tertutup, bersifat rahasia dan dalam bentuk pita. Yang beredar itu tidak asli dan tidak original" kata Menhub Jusman Syafii Djamal.

Jusman juga menandaskan, beredarnya rekaman tersebut bisa menyesatkan. Alasannya, ujar Jusman, tidak ada seorang ahli dapat menyusun model skenario kecelakaan, hanya atas dasar rekaman pembicaraan pilot semata. Setidaknya analisa bisa dilakukan jika ada pasangan rekaman black box kedua. Yakni rekaman tentang tingkah laku pesawat terbang pada 30 menit terakhir, seperti yang sudah dirilis di website KNKT.

Lain lagi menurut Heru Sutadi, seorang pengamat telematika dari Universitas Indonesia (UI). Kata Heru, dirinya merasa yakin kalau rekaman pembicaraan yang beredar adalah asli. Setidaknya dari sumber yang asli.

Ada beberapa persamaan yang substansial antara rekaman yang beredar dengan yang disimpan KNKT atau Dephub. Misalnya, kalimat "pesawat bambu", instruksi untuk fly heading 070, crossing radial 307 Mike Kilo Sierra dan FMS (Flight Management System) yang bermasalah.

Bukan itu saja, masa krisis yang ada di laporan KNKT dan rekaman yang beredar sama. "Dari rekaman dan hasil laporan KNKT terlihat bahwa masa krisis adalah sama, sekitar 5 menit," jelas Heru, yang juga anggota Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI).

Menurut Heru, dengan teknologi digital proses perpindahan data yang asli, yang tersimpan di KNKT, bisa berpindah dengan cepat. Jadi sangat sulit mengatakan kalau data rekaman pembicaraan yang asli tidak tersebar atau bocor ke mana-mana.

"Asli atau tidak, file adalah file. Saya sulit mengatakan kalau rekaman yang beredar tidak asli. Secara fisik memang rekaman yang asli bisa saja ada di dalam box (KNKT). Tapi isi rekaman bukan tidak mungkin tersebar ke mana-mana," begitu kata Heru.

Alasan pembocoran data itu, lanjutnya, bisa beragam motif. "Tapi setidaknya, sebuah kebenaran telah mencari jalannya sendiri. Sebab dari semua kecelakaan pesawat yang terjadi di Indonesia, pemerintah tidak pernah terbuka tentang penyebab pastinya ke masyarakat," keluh heru.

Akibatnya dalam setiap kecelakaan pesawat, penyebab terjadinya hanya menjadi gosip dari mulut ke mulut. Dan yang selalu dijadikan kambing hitam adalah pilot bukan kondisi pesawat.

;;
Berita Terkini | - -